|
Jakarta,
Khazanah – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan realisasi
penerimaan pajak sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp342,88 triliun atau
setara 17,24% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
"Penerimaan
pajak sampai 15 Maret mencapai Rp342,88 triliun, ini artinya 17,24% dari
target," jelas Menkeu di Jakarta, Senin (25/3/2024).
Sri
menuturkan, berdasarkan komponennya, maka peneriman pajak penghasilan (PPh) non
migas tercatat sebesar Rp203,92 triliun atau setara 19,18 persen dari target.
Kemudian, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM) senilai Rp121,92 triliun atau 15,03 persen dari target.
Kemudian,
realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar
Rp2,56 triiun atau setara 6,79 persen dari target. Sementara realisasi
penerimaan dari PPh migas tercatat Rp1448 triiun atau setara 18,95 persen dari
target.
Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak memang tengah mengalami
tekanan karena harga komoditas yang mulai menurun dibandingkan tahun lalu.
Seiring dengan itu, para perusahaan meminta restitusi karena pembayaran masanya
lebih tinggi dibandingkan apa yang mereka laporakan pada April nanti.
"Sehingga
memang kalau dari sisi restitusi nettonya kita mengalami tekanan penerimaan
pajak kita, namun dari sisi brutonya kalau belum dikurangi restitusi kita masih
tumbuh 5,7 persen," urainya
Berdasarkan
realisasi kumulatifnya, kata Menkeu penerimaan pajak penghasilan (PPh) sejak 1
Januari sampai 15 Maret jika dirincikan sebagai berikut, Januari Rp149,2
triliun, kemudian Februari menjadi Rp269 triliuun lalu sampai 15 hari pertama
di Maret menjadi Rp342 triliun.
"Ini
berarti tiap bulannya kita tumbuh terhadap APBN, terhadap target sudah 17,2%
dari target APBN," imbuh Menkeu.
Menkeu
menambahkan, secara umum, pendapatan negara tercatat sebesar Rp493,2 triliun
atau setara dengan 17,6% dari target yang sebesar Rp2.802,3 triliun. Capaian
tersebut terkontraksi sebesar 5,4% secara tahunan (year-on-year/yoy) bila
dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pertumbuhan
penerimaan negara sangat tinggi di 2021 dan 2022, itu tetap bisa terjaga pada
2023, dan kita tahu itu akan mengalami koreksi. Jadi, sekarang pertumbuhan
pendapatan negara negatif 5,4%,” jelas Menkeu.
Sementara
itu, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga 15 Maret 2024 mencapai
Rp328,9 triliun dalam APBN 2024. Artinya 13,3% dari pagu sudah dibelanjakan
bulan Maret 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja
dari kementerian/lembaga mencapai Rp165,4 triliun atau 15,2% dari pagu.
"Belanja
pemerintah pusat ini adalah 13,3% dari pagu anggaran kementerian/lembaga dan
pemerintah pusat maksudnya dan ini tumbuh 17% dari tahun lalu," kata Sri
Mulyani.
Untuk
Belanja K/L Rp165,4 triliun atau 15,2% dari pagu kementerian dan lembaga,
terutama penyaluran bansos dan pelaksanaan pemilu yang memang frontloading di
depan. Belanja non K/L mencapai Rp163,4 triliun atau 11,9% dari pagu, terutama
untuk pembayaran subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
"Kalau
kita lihat memang terlihat di 2024 untuk 2,5 bulan pertama sampai dengan 15
Maret realisasi belanja kita lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu
tumbuhnya 17% yang tahun lalu tinggi juga di 10%," katanya.
