×

Iklan


Pemerintah Sudah Bayarkan Rp322 Miliar THR ASN Daerah

26 Maret 2024 | 20:26:17 WIB Last Updated 2024-03-26T20:26:17+00:00
    Share
iklan
Pemerintah Sudah Bayarkan Rp322 Miliar THR ASN Daerah

Jakarta, Khazanah – Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman, memberikan kabar terbaru mengenai pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah.

Tercatat, hingga 25 Maret 2024 pukul 10.45 WIB sudah ada 12 pemerintah daerah (Pemda) yang telah menyalurkan THR sebesar Rp 322 miliar.

"THR untuk Pemda kami cek lagi tadi data per 10.45 WIB pagi ini telah ada 12 Pemda yang menyalurkan THR-nya yaitu sebesar Rp 322 miliar,” kata Luky di Jakarta, Senin (25/3/2024).

    Luky menuturkan, sebagaimana halnya tahun lalu, Kementerian Keuangan juga akan menyalurkan Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai tambahan untuk penyaluran THR ASN daerah. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI).

    "Nanti kami akan salurkan juga sebagian dari TDF yang memang menjadi haknya Pemda akan kami salurkan mudah-mudahan per hari ini atau paling lambat besok. Disalurkan sesuai kebutuhan THR masing-masing Pemda tersebut tambahan,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, secara keseluruhan realisasi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk ASN dan pensiunan hingga 24 Maret 2024 sudah mencapai Rp 13,4 triliun dari total Rp 48,7 triliun. "Ralisasinya sampai 24 Maret untuk komponen THR itu sudah teralisasi Rp 13,4 triliun," ujar Menkeu.

    Sri Mulyani menjelaskan, alokasi pembayaran THR pada 2024 adalah Rp 48,7 triliun, yang terdiri dari pemberian THR untuk ASN/Pejabat/TNI/Polri yang berasal dari APBN senilai Rp 18 triliun dan APBD Rp 19 triliun. Kemudian untuk pensiunan dan penerima pensiun sebesar Rp 11,7 triliun.

    "Bahwa THR 2024 itu menggunakan anggaran Rp 48,7 triliun sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di dalam pengumuman mengenai THR," kata Menkeu.

    Untuk rincian realisasinya THR dari APBN telah mencapai Rp 3,2 triliun dari pagu Rp 18 triliun. THR tersebut telah disalurkan kepada 625.112 pegawai ASN/Pejabat/TNI/Polri pusat.

    "Itu sudah 625.112 pegawai dari 4.722 satker yang sudah menyampaikan surat perintah membayarnya, dan sudah kita proses, sehingga sudah bisa dibayarkan THR nya itu Rp 3,2 triliun. Artinya masih ada Rp 18 triliun dikurangi Rp 3,2 triliun untuk seminggu ke depan realisasinya," ujar Menkeu.

    Sementara, realisasi THR pensiunan sudah mencapai Rp 10,2 triliun dari pagu Rp 11,7 triliun. Untuk rinciannya, sebanyak Rp 9,98 triliun telah disalurkan kepada 3,07 juta pensiunan melalui PT Taspen, dan Rp 168,6 miliar telah disalurkan kepada 57,4 ribu pensiunan melalui PT Asabri.

    Sebelumnya, Menkeu melaporkan, secara keseluruhan realisasi pemberian THR untuk ASN dan pensiunan hingga 24 Maret 2024 sudah mencapai Rp 13,4 triliun dari total Rp 48,7 triliun.

    "Ralisasinya sampai 24 Maret untuk komponen THR itu sudah teralisasi Rp 13,4 triliun," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita Periode 15 Maret 2024, di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024).

    Sedangkan alokasi pemberian THR pada tahun 2024 adalah Rp 48,7 triliun, yang terdiri dari pemberian THR untuk ASN/Pejabat/TNI/Polri yang berasal dari APBN senilai Rp 18 triliun dan APBD Rp 19 triliun. Kemudian untuk pensiunan dan penerima pensiun sebesar Rp 11,7 triliun.

    "Bahwa THR 2024 itu menggunakan anngaran Rp 48,7 triliun sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di dalam pengumuman mengenai THR," ujarnya.

    Adapun untuk detail realisasinya THR dari APBN telah mencapai Rp 3,2 triliun dari pagu Rp 18 triliun. THR tersebut telah disalurkan kepada 625.112 pegawai ASN/Pejabat/TNI/Polri pusat. "Itu sudah 625.112 pegawai dari 4.722 satker yang sudah menyampaikan surat perintah membayarnya, dan sudah kita proses, sehingga sudah bisa dibayarkan THR nya itu Rp 3,2 triliun. Artinya masih ada Rp 18 triliun dikurangi Rp 3,2 triliun untuk seminggu ke depan realisasinya," jelas Menkeu