|
Jakarta,
Khazanah – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal melakukan pemblokiran
atau blacklist nomor
induk kependudukan (NIK) pendaftar program mudik gratis yang tidak melakukan
validasi ulang. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub
Amirulloh mengatakan, kebijakan ini dilakukan guna mencegah masyarakat yang
mendaftar program mudik gratis di lebih dari satu penyelenggara.
Adapun
program mudik gratis sendiri diselenggarakan lewat beberapa moda angkutan,
yakni bus, kereta api, dan kapal laut.
Amirulloh
menyatakan, ketentuan blacklist ini akan berlaku untuk program mudik gratis di Lebaran tahun depan dan selanjutnya,
terutama bagi para pemudik nakal yang mendaftarkan diri di banyak tempat.
"Karena
mudik gratis ini, ada satu kebiasaan masyarakat yang tidak bagus karena mereka
mendaftar di seluruh penyelenggara mudik gratis. Kerena tahun ini sudah ada
verifikasi kalau dapat (kuota mudik) dan tidak dipakai maka akan
di-blacklist," ujarnya di Jakarta, Jumat (22/3/2024).
"NIK-nya
akan kami kunci. Kalau ada mudik gratis lagi, dia tidak akan bisa lagi
mendapatkan kesempatan (kuota mudik)," tegas Amirulloh.
Berkaca
pada angkutan mudik gratis 2023, sambungnya, terdapat sebanyak 1.500 kursi bus
kosong. Pasca dilakukan evaluasi, ternyata bangku kosong itu disebabkan adanya
pemudik yang mendaftar lebih dari satu penyelenggara.
"Nah,
bicara ini data tahun lalu, kami minta data ke tiga penyelenggara ternyata ada
1.500 orang yang daftar di penyelenggara yang berbeda," imbuh dia.
Temuan
ini berpotensi membuat kepercayaan publik terhadap program mudik gratis
turun. Pasalnya, banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kuota mudik
gratis justru menyalahkan pemerintah.
"Yang
jadi masalah di kami apa, yang tidak kebagian ini menyatakan seolah-olah yang
dilakukan pemerintah tidak benar. Jadi kita sudah transparan mungkin
menyelenggarakan mudik gratis, dibuka pendaftaran secara online. Nah mereka
tidak terima," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil
Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia
(MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengimbau mudik gratis memakai bus untuk
dibuatkan dalam satu aplikasi untuk semua penyelenggara mudik. Penyelenggara
mudik baik pemerintah, BUMN, pemerintah daerah (pemda) dan swasta memakai
aplikasi yang sama tersebut.Ia menuturkan, dengan satu aplikasi, pemudik tidak
dapat memilih ganda seperti mudik masa lalu.
“Sistem
sekarang ini, jika pemudik sudah mendaftar dan tidak ikut tanpa pemberitahuan
belum ada sanksi,” katanya.
Djoko
melihat, sejumlah bus kursi kosong dan sejumlah bus tidak diberangkatkan
lantaran penumpang yang sudah mendaftar tidak hadir. “Bisa jadi mendaftar lebih
dari satu penyelenggara mudik gratis dan memilih penyelenggara yang memberikan
parcel menarik,” tutur dia.
Selain
itu, ia juga menuturkan, bus wisata akan banyak digunakan untuk program mudik
gratis. Dengan demikian, ia mengingatkan perlu mewaspadai sejumlah bus wisata
yang belum mendaftar di Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda
(SPIONAM) dan tidak uji KIR. Mengutip data dari Direktorat Lalu Lintas
Ditjenhubdat Kemenhub, hingga November 2023, jumlah kendaraan pariwisata 16.297
unit. Baru 10.147 bus (62,26 persen) yang terdaftar di SPIONAM, sisanya 6.150
bus (37,74 persen) adalah angkutan liar alias tidak terdaftar. Masyarakat perlu
mewaspadai juga dengan tawaran-tawaran murah dari penyelenggara.
Djoko
juga mengingatkan untuk memikirkan konsesi buat pengusaha angkutan barang
(misalnya, penundaan bayar angsuran armada truk) dan hak sopir truk yang
berkurang.
"Di
saat Mudik Lebaran, sopir truk juga punya hak dapatkan paket sembako seperti
halnya driver ojol. Untuk mendapatkan tambahan tidak mungkin karena ada waktu
dilarang beroperasi,” katanya.
