MAKASSAR, KHAZMINANG.ID — Di tengah riuh polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan agar dinamika politik tersebut tidak mengganggu konsentrasi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan.
Pesan itu disampaikan Tamsil ketika berbincang dengan sejumlah wartawan di Kantor Perwakilan DPD Sulawesi Selatan, Makassar, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan yang berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu menjadi ruang diskusi mengenai arah politik nasional dan kelanjutan agenda pembangunan.
“Kami mendukung agar Presiden tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab hingga selesai,” ujar Tamsil. Baginya, keberlangsungan pemerintahan menjadi penting agar berbagai program prioritas, terutama yang terangkum dalam Asta Cita, tidak kehilangan momentum akibat kegaduhan politik.
Meski demikian, Tamsil tidak menghendaki stabilitas pemerintahan dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan hukum. Menurutnya, keduanya harus berjalan beriringan. “Pemerintahan harus tetap berkonsentrasi menjalankan program-program prioritas, tetapi pada saat yang sama penegakan hukum juga harus dilakukan secara serius,” tegasnya.
Polemik ijazah Gibran mencuat setelah MK membacakan putusan pada 6 Oktober 2026. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA. Namun, permohonan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. MK juga tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Tamsil menilai persoalan tersebut belum berada dalam ranah kewenangan DPD. Lembaga para senator itu, katanya, baru akan menentukan sikap apabila persoalannya bergulir ke MPR. Ia pun mengakui pandangan para anggota DPD kemungkinan tidak akan seragam.
Menariknya, ketika pembicaraan bergeser pada kemungkinan pergantian wakil presiden, Tamsil menyebut sejumlah figur yang dinilainya berpotensi mendampingi Prabowo apabila skenario politik tersebut benar-benar terjadi. Dari lingkaran pemerintahan dan pimpinan partai politik, muncul nama Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, hingga Muhaimin Iskandar. Ia juga menyebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai salah satu figur yang layak diperhitungkan.
Sementara dari luar pemerintahan, Tamsil menyebut tiga nama yang tidak asing dalam percaturan politik nasional, yakni Anies Baswedan, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo. Namun, penyebutan nama-nama tersebut masih sebatas kemungkinan, bukan sebuah keputusan politik ataupun usulan resmi pergantian wakil presiden.
Bagi Tamsil, siapa pun yang kelak mendampingi Prabowo, apabila pergantian itu terjadi, harus mampu memperkuat pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan publik. “Kalau memang skenario itu terjadi, tentu Presiden akan mempertimbangkan sosok yang bisa memberikan insentif signifikan bagi pemerintahan,” pungkasnya. (sa/adv)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
