Lubuk Basung, Khazanah — Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyiapkan anggaran sekitar Rp93 miliar untuk memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak akibat galodo atau banjir bandang di sejumlah wilayah. Pembangunan kembali infrastruktur tersebut diarahkan agar lebih tahan terhadap ancaman banjir bandang dan tanah longsor.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Agam, Widodo Budiyanto, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Bencana 2026 dan sisa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kebencanaan 2025 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Dari tambahan TKD Bencana 2026, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp87,8 miliar, terdiri atas Rp54,4 miliar untuk penanganan jalan dan Rp33,4 miliar untuk jembatan. Anggaran tersebut mencakup penanganan 24 ruas jalan sepanjang sekitar 17 kilometer serta pembangunan 17 unit jembatan.
Sementara itu, sisa BKK Kebencanaan 2025 sebesar sekitar Rp5,2 miliar digunakan untuk membiayai empat paket pekerjaan jalan dan satu jembatan permanen. Dengan demikian, total anggaran dari kedua sumber pembiayaan tersebut mencapai sekitar Rp93 miliar.
“Untuk pekerjaan yang masuk dalam skema rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini, pembiayaannya berasal dari dua sumber dana,” kata Widodo, Rabu (21/10/2026).
Penanganan jalan di 12 kecamatan
Widodo menjelaskan, pekerjaan jalan yang dibiayai melalui tambahan TKD Bencana 2026 tersebar di 12 kecamatan. Dari 24 ruas yang ditangani, delapan ruas akan diperbaiki dengan memindahkan jalur atau mengubah trase, sedangkan 16 ruas lainnya mendapat penanganan berupa perbaikan sedang.
Ke-12 kecamatan tersebut adalah Malalak, Tanjung Raya, Palembayan, Matur, IV Koto, Canduang, Ampek Nagari, Baso, Lubuk Basung, Tanjung Mutiara, Tilatang Kamang, dan Palupuh.
Sejumlah ruas yang ditangani antara lain Koto Alam–Pasar Batu Kambing, Malalak–Ulu Banda, serta Simpang Canduang–Simpang Bukik Batabuah.
Pemindahan jalur dilakukan pada titik-titik tertentu dengan mempertimbangkan kondisi medan dan kebutuhan biaya. Pada ruas yang berada di tepi lereng atau jurang dalam, pembangunan dinding penahan badan jalan membutuhkan biaya besar. Karena itu, perubahan trase menjadi salah satu alternatif penanganan.
Adapun sisa BKK Kebencanaan 2025 digunakan untuk empat paket pekerjaan jalan. Sebagian besar pekerjaan berupa pembangunan dinding penahan badan jalan yang tergerus dan runtuh akibat bencana di Kecamatan Tanjung Raya, IV Koto, dan Palupuh.
Sebanyak 17 jembatan ditangani
Untuk sektor jembatan, terdapat 18 paket pekerjaan yang direncanakan menggunakan tambahan TKD Bencana 2026. Namun, satu paket tidak jadi dilaksanakan karena jembatan bailey di lokasi tersebut telah dibangun oleh TNI. Dengan demikian, sebanyak 17 unit jembatan ditangani melalui skema tambahan TKD.
Rinciannya meliputi 14 jembatan permanen, dua jembatan bailey, dan satu jembatan gantung. Pembangunannya tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Malalak, Tanjung Raya, Canduang, Palembayan, Lubuk Basung, Tilatang Kamang, dan IV Koto.
Selain itu, melalui sisa BKK Kebencanaan 2025, pemerintah juga membangun satu jembatan permanen di Kecamatan IV Koto.
Widodo mengatakan, penanganan jembatan disesuaikan dengan kondisi lokasi dan kebutuhan teknis. Di sejumlah titik, bentang jembatan diperlebar dan elevasinya ditinggikan untuk mengurangi risiko kerusakan akibat gerusan arus sungai. Namun, pada beberapa lokasi, pekerjaan yang memungkinkan hanya berupa peninggian elevasi.
Keterbatasan anggaran dan ketersediaan lahan turut menjadi pertimbangan dalam menentukan desain yang dapat diterapkan.
Untuk ruas jalan yang rawan longsor, pemerintah menggunakan sejumlah metode penanganan, antara lain pembangunan dinding penahan beton atau retaining wall concrete (RWC), bronjong, pasangan batu, serta perbaikan drainase. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat badan jalan dan mengurangi risiko kerusakan berulang. (Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
