Hal tersebut disampaikan Menaker saat memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Senin (17/8/2026).

Menaker mengatakan, kemerdekaan memberika n Indonesia kesempatan untuk menentukan jalan kemajuannya sendiri. Karena itu, pembangunan ekonomi perlu terus diarahkan untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Tidak ada hilirisasi tanpa manusia yang mampu mengerjakannya, tidak ada industrialisasi tanpa pekerja yang kompeten, dan tidak ada kemandirian ekonomi tanpa kekuatan tenaga kerja Indonesia,” ujar Yassierli.

Untuk mewujudkan agenda tersebut, Menaker menyebut empat fokus utama Kemnaker, yakni membangun pekerja yang kompeten dan siap menghadapi perubahan, membangun pasar kerja yang adaptif, menciptakan dunia kerja yang inklusif, serta memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan adaptif.

Pertama, Kemnaker terus memperkuat pembangunan pekerja kompeten melalui pelatihan vokasi, pemagangan, sertifikasi kompetensi, serta sinergi dengan dunia usaha dan dunia industri. Kompetensi yang dibangun harus selaras den gan kebutuhan industri sekaligus mempersiapkan pekerja menghadapi digitalisasi, kecerdasan artifisial (AI), otomasi, transisi energi, dan perkembangan industri baru.

“Kita harus semakin mampu membaca perubahan kebutuhan industri agar sistem pelatihan kita tidak selalu datang terlambat. Sebab pada akhirnya, kedaulatan industri membutuhkan kedaulatan kompetensi,” katanya.

Kedua, Kemnaker terus memperkuat pasar kerja yang adaptif melalui layanan informasi pasar kerja, pencocokan kerja (job matching), pemagangan, serta penguatan reskilling dan upskilling. Data Sakernas Mei 2026 mencatat sekitar 148 juta penduduk Indonesia telah bekerja, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,65 persen.

“Pasar kerja harus mampu mempertemukan orang yang membutuhkan pekerjaan dengan pekerjaan yang membutuhkan kompetensi mereka, secara lebih cepat dan tepat,” ujar Menaker.

Ketiga, Kemnaker terus membangun dunia kerja yang inklusif dengan memperluas kesempatan bag i seluruh masyarakat untuk memperoleh kompetensi dan pekerjaan yang layak. Keempat, Kemnaker memperkuat regulasi dan hubungan industrial agar kemajuan industri berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Menurut Menaker, kekuatan industri pada akhirnya harus tercermin dalam meningkatnya produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap program ketenagakerjaan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mulai dari memperoleh kompetensi hingga mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan.

“Tugas kita adalah membuat perjalanan mereka menjadi lebih baik: dari belajar menjadi kompeten, dari kompeten memperoleh pekerjaan, dari bekerja menjadi semakin produktif, dan dari produktivitas memperoleh kehidupan yang semakin sejahtera,” pungkasnya. (*)

Oleh: Novrizal

Setiap 17 Agustus, Indonesia punya sebuah tradisi yang begitu rutin sehingga hampir tidak ada lagi yang merasa perlu bertanya: mengapa rakyat harus berdiri di bawah matahari, sementara para pejabat duduk nyaman di bawah tenda?

Pemandangan itu muncul hampir di setiap pelosok negeri. Di lapangan sekolah, halaman kantor, alun-alun kota, hingga arena upacara tingkat kabupaten dan provinsi. Anak-anak sekolah berdiri berbaris. Guru berdiri. Petugas upacara berdiri. Pasukan pengibar bendera berdiri. Undangan dari masyarakat berdiri. Panitia mondar-mandir di bawah matahari. Pedagang kecil menunggu di pinggir lapangan.

Matahari memang tidak mengenal jabatan, dan ia memang sangat demokratis tetapi rupanya upacara 17 Agustus mengenal kasta.

Di satu sisi lapangan, rakyat menjalani apa yang disebut “penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan” dengan keringat, tenggorokan kering, kepala berkunang-kunang, bahkan sesekali tubuh yang akhirnya roboh. Di sisi lain, para pejabat, elite politik, tokoh penting, dan orang-orang yang dianggap “tamu kehormatan” duduk rapi di bawah tenda besar.

Mereka tidak perlu khawatir, kalau cuaca terlalu panas, tersedia kipas, kalau hujan turun, tersedia atap, kalau matahari menyengat, tersedia perlindungan, dan kalau rakyat yang tumbang, tersedia petugas Kesehatan!

Begitulah cara kita merayakan kemerdekaan, yang satu merasakan panasnya matahari, yang lain merasakan dinginnya pendingin udara. Ironis memang karena semuanya dilakukan atas nama nasionalisme. Kita kemudian menyebutnya seremoni, dan karena sudah dilakukan bertahun-tahun, pertanyaan kritis dianggap hampir seperti penghinaan terhadap patriotisme.

Padahal ada pertanyaan sederhana yang layak diajukan, sejak kapan penghormatan kepada kemerdekaan harus dibuktikan dengan kemampuan menahan panas?

Apakah semakin lama seorang anak berdiri di bawah matahari, semakin besar cintanya kepada Indonesia? Apakah orang yang pingsan karena dehidrasi sedang menunjukkan nasionalisme yang lebih tinggi daripada pejabat yang duduk teduh? Apakah rakyat yang kepanasan lebih patriotik daripada pejabat yang terlindungi tenda? Kalau jawabannya tidak, lalu mengapa formatnya masih seperti itu?

Kemerdekaan yang Dideklarasikan Tanpa Tenda

 Ada ironi sejarah yang menarik, proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak berlangsung di stadion megah. Tidak ada panggung raksasa. Tidak ada tenda VIP. Tidak ada karpet merah. Tidak ada kursi berdasarkan eselon. Tidak ada daftar “very very important person”.

Proklamasi dibacakan di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Sederhana memang! Justru kesederhanaan itu yang mengandung kemewahan moral. Kemerdekaan lahir dari sebuah momentum yang tidak mengenal protokol kekuasaan seperti yang kita kenal sekarang. Tidak ada rakyat kelas bawah yang dipanggang matahari sementara elite duduk di tempat paling nyaman.

Tetapi puluhan tahun kemudian, kita berhasil melakukan sesuatu yang cukup kreatif yakni  mengubah perayaan kemerdekaan menjadi semacam diagram struktur kekuasaan.

Semakin tinggi jabatan, semakin nyaman tempat duduknya. Semakin rendah posisi sosial, semakin besar kemungkinan berdiri. Semakin penting seseorang menurut protokol, semakin besar kemungkinan mendapatkan tenda. Semakin biasa seseorang menurut negara, semakin besar kemungkinan mendapatkan matahari. Barangkali inilah inovasi Indonesia dalam merawat tradisi: sejarahnya tetap sama, tetapi posisi kursinya diperbarui.

Rakyat sebagai Dekorasi Nasionalisme

 Yang paling menarik adalah bagaimana rakyat sering ditempatkan sebagai latar belakang dari seremoni. Anak-anak sekolah mengenakan seragam terbaik, petugas mengenakan pakaian paling rapi, pasukan pengibar bendera berlatih berhari-hari, guuru-guru mengatur barisan, dan masyarakat memenuhi lapangan. Semua tampak indah dari kejauhan!

Kamera televisi menangkap bendera merah putih yang berkibar paduan suara bernyanyi, komandan upacara memberi aba-aba, inspektur upacara membacakan amanat, lalu kamera sesekali memperlihatkan wajah-wajah peserta yang mulai pucat.

Seorang anak mengusap keringat yang lain menggoyang-goyangkan kaki karena terlalu lama berdiri. Seorang petugas berlari membawa air kemudian seseorang jatuh, dan upacara tetap berlangsung karena negara harus tetap terlihat gagah.

Barangkali inilah bentuk nasionalisme yang paling unik: rakyat boleh hampir tumbang, tetapi seremoni tidak boleh kehilangan wibawa. Kalau ada peserta pingsan, biasanya responsnya cepat: “Kasihan.”

Tetapi jarang sekali muncul pertanyaan yang lebih mengganggu: Mengapa sejak awal mereka harus dibuat berada dalam kondisi yang memungkinkan mereka pingsan? Bukankah negara seharusnya punya cukup kecerdasan administratif untuk mengetahui bahwa matahari tropis Indonesia bukan lampu dekorasi?

Tenda dan Teori Kasta

 Tenda pejabat sebenarnya bukan masalah karena pejabat juga manusia. Mereka bisa kepanasan, bisa dehidrasi, dan juga bisa sakit. Masalahnya adalah ketika perlindungan itu menjadi simbol bahwa kenyamanan merupakan hak struktural bagi mereka yang memiliki jabatan, sementara ketidaknyamanan dianggap sebagai kewajiban bagi mereka yang tidak punya jabatan.

Di sinilah tenda berubah dari benda menjadi simbol. Ia menjadi semacam arsitektur kekuasaan. Di bawah tenda adalah tempat pejabat, dan di bawah matahari adalah tempat rakyat. Di bawah tenda adalah tempat orang yang memberi pidato tentang perjuangan rakyat. Di bawah matahari adalah rempat rakyat yang mendengarkan pidato tersebut. Sungguh sebuah pembagian ruang yang sangat filosofis.

Kalau Karl Marx masih hidup, mungkin ia tidak perlu lagi mengamati pabrik. Cukup datang ke lapangan upacara 17 Agustus dan melihat distribusi naungan. Di sana struktur kelas bisa dipelajari tanpa membaca buku teori sosial.

Ada kelas yang mendapatkan kursi. Ada kelas yang mendapatkan tenda. Ada kelas yang mendapatkan kipas. Dan ada kelas yang mendapatkan matahari. Untungnya semuanya sama-sama mendapatkan bendera.

Nasionalisme Jangan Diukur dari Keringat

 Kita tentu tidak sedang mengatakan bahwa upacara 17 Agustus tidak penting. Penghormatan terhadap sejarah penting, mengenang perjuangan para pahlawan penting. Mengibarkan bendera penting. Menanamkan rasa kebangsaan kepada generasi muda juga penting.

Tetapi nasionalisme tidak semestinya diukur dari seberapa lama seseorang mampu berdiri tegak di bawah matahari. Nasionalisme justru mestinya terlihat dari bagaimana negara memperlakukan warganya.

Kalau seorang anak sekolah hampir pingsan karena kepanasan, lalu kita mengatakan, “Itulah pengorbanan,” kita perlu berhati-hati. Sebab pengorbanan dalam perjuangan kemerdekaan adalah sesuatu yang dilakukan karena keadaan sejarah yang luar biasa. Sedangkan membuat anak-anak berdiri berjam-jam di bawah panas matahari karena format seremoni tidak mau berubah adalah persoalan lain.

Mungkin Kita Perlu Memerdekakan Upacara

 Sudah waktunya kita memikirkan ulang bentuk perayaan kemerdekaan. Mengapa tidak membuat upacara lebih manusiawi? Durasi dapat dipersingkat, peserta dapat disediakan tempat berteduh. Air minum harus tersedia, anak-anak tidak harus berdiri berjam-jam. Petugas lapangan harus mendapatkan perlindungan yang layak.

Dan kalau memang pejabat membutuhkan tenda karena alasan kesehatan dan protokol, tentu rakyat juga manusia yang memiliki tubuh dan batas ketahanan. Bahkan mungkin sesekali pejabat bisa mencoba berdiri bersama rakyat. Bukan untuk pencitraan, bukan untuk difoto tetapi untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang selama ini mereka wakili dalam pidato.

Bayangkan kalau suatu hari seorang pejabat berkata“Tidak perlu tenda khusus untuk saya. Saya berdiri saja bersama masyarakat.” Mungkin itu akan menjadi seremoni yang lebih patriotik daripada seribu spanduk bertuliskan MERDEKA!

Hakikatnya, kemerdekaan bukan hanya soal bendera yang berkibar karena kemerdekaan juga soal bagaimana manusia diperlakukan. Masalahnya adalah ketika kita terlalu sibuk merayakan kemerdekaan secara simbolik, tetapi lupa menghidupkan nilai kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kita mengajarkan anak-anak bahwa para pahlawan berjuang untuk kesetaraan, tetapi dalam upacara mereka melihat hierarki dipertontonkan dengan sangat jelas.

Kita menyanyikan lagu tentang tanah air, tetapi sebagian peserta harus menahan haus. Kita berbicara tentang persatuan, tetapi ruang upacara membedakan siapa yang boleh berteduh dan siapa yang harus kepanasan.

Bukankah kemerdekaan seharusnya membuat manusia lebih dihargai, bukan sekadar lebih tertib dalam barisan.

Dan mungkin, pada 17 Agustus tahun depan, sebelum memerintahkan rakyat berdiri tegak di bawah matahari, para pejabat perlu melakukan satu eksperimen sederhana yakni keluar dari tenda. Berdirilah di lapangan, rasakan panasnya, tahan hausnya, dengarkan napas orang-orang di sekitar.

Kalau kuat, lanjutkan. Kalau pusing, silakan berteduh. Dan ketika seorang pejabat akhirnya mencari tempat teduh karena matahari terlalu panas, mungkin ia akan memahami sebuah pelajaran kecil tentang kemerdekaan:

Sebab kalau pada hari kemerdekaan rakyat yang dipanggang sementara penguasa berteduh dianggap pemandangan biasa, mungkin yang sebenarnya belum merdeka bukan negaranya melainkan cara berpikir kita.

Meski tetap berkawan dengan Si Anu dan menghangatkan tubuh dengan setengah gelas kopi pahit di kedai Tek Upik, namun sekarang saat berbicara, tokoh kita ini lebih sering menatap benda persegi di telapak tangannya.

Hmmm, sudah naik kelas Malanca rupanya. Jika biasanya telapak tangan Malanca mempermainkan korek api atau catuih, sejak tadi pagi sudah hape yang dipegangnya.

Malanca yang biasanya anti dengan kemajuan teknologi, sampai – sampai dia bela-belain naik ojek untuk nonton bola di ibu kota kecamatan, kini benar-benar tacelak.

Kemenakan Sutan Bandaro ini, sebentar-sebentar tertawa sendiri, sebentar -sebentar kepalanya berkerut. Tak dipungkiri, kawan Si Anu ini sudah seperti orang tenggen saja.

“Apa yang membuat Waang gelak-gelak surang Malanca? Agak lain waang hari ini, kan belum habis obat dari engkau dokter kemarin?” Tek Upik coba memecah suasana.

“Indak jelas dek Etek ini. Perang Timur Tengah sudah selesai, Piala Dunia sudah selesai, eh kemarin ada orang perempuan berlaki dengan perempuan pula,” jawab Malanca tertawa lepas.

“Kenapa pula bisa begitu? Dari mana pula Malanca dapat info bagalau itu?” kembali Tek Upik melepas tanya.

“Oh itu yang membuat Etek penasaran. Dari hape ini,” kata Malanca memperlihatkan asal mula info yang didapatnya itu.

Tak hanya Tek Upik yang ternganga, orang selepau pun mengakui kehebatan Malanca saat ini.

Saking bangga dengan hapenya, orang selepau diberi kesempatan untuk melihat dan memegangnya.

‎Setelah hale tersebut berpindah dari tangan ke tangan, Malanca yang ingin malagak, menunjukkan cara membuka dan mencari informasi di hape merek songsang itu.

Malang tak bisa ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat asyik mengusap -usap hape dengan jemarinya, tak disangka, layar hapenya ikut bergerak.

“Brakkk,” layar hape Malanca berderai saat jatuh ke lantai kedai Tek Upik.

“Hape kulera, mentang-mentang Aden tebus dari Si Anu dengan harga murah, membuat malu malah kiranya,” tanpa sadar Malanca menyebutkan asal usul hapenya.

“O, hape seken?” sebuah tanya melesat dari mulut Tek Upik.

Malanca yang masih malu dan kesal, bukannya menjawab tantangan, justru bergegas keluar kedai sambil terus menggerutu. ***

Langkah tersebut diwujudkan dengan menerbitkan majalah digital “Suara Pengawasan,” yang untuk pertama kalinya dikembangkan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan.

“Penerbitan majalah tersebut rencana dilaunching lusa, Senin (17/8/2026) oleh Ketua Bawaslu Sumatera Barat,” kata Ketua Bawaslu Afriki Musmaidi dari rilis yang diterima Khazminang.id, Sabtu (15/8/2026).

Majalah tersebut, katanya, dimaksud sebagai media dokumentasi, edukasi, sekaligus publikasi berbagai aktivitas pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, mengatakan transformasi digital tidak dapat lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan kebutuhan dalam menghadapi karakter masyarakat yang semakin terkoneksi dengan teknologi.

“Majalah digital ini merupakan bagian yang mesti dimulai, agar transformasi menuju Pemilu 2029 nanti tidak membuat kami kewalahan menghadapi kemajuan teknologi,” ujar Afriki.

Menurut dia, Majalah Digital Suara Pengawasan Edisi I memuat potret pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2026. 

Selain dokumentasi kegiatan, tukuknya, majalah tersebut juga menghadirkan beragam pengetahuan kepemiluan dalam bentuk opini dan tulisan edukatif.

“Di dalam majalah digital ini kami memberikan potret pengawasan yang telah dilakukan pada interval Januari sampai Juli 2026. Kemudian juga terdapat berbagai pengetahuan tentang kepemiluan dalam bentuk opini,” katanya.

Tidak hanya itu, Suara Pengawasan juga memuat berbagai inovasi yang telah dikembangkan Bawaslu Pesisir Selatan sepanjang semester pertama 2026.

Beberapa di antaranya adalah program Kelas Pemilu, program siaran radio Bawaslu Mangudara, serta podcast Baraja Pemilu atau Bersama Rakyat Jaga Pemilu.

Afriki mengatakan, keberadaan majalah digital tersebut diharapkan menjadi bagian dari perubahan pola komunikasi kelembagaan Bawaslu. Informasi pengawasan tidak lagi hanya disampaikan melalui kegiatan tatap muka atau kanal konvensional, tetapi juga dikemas dalam format yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat digital.

“Majalah digital ini akan kami luncurkan bertepatan dengan Hari Kemerdekaan, 17 Agustus nanti. Insyaallah akan diresmikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kami juga akan mengundang stakeholder kepemiluan di Pesisir Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi, mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi.

Ia menyebut tingginya konektivitas masyarakat Pesisir Selatan terhadap internet menjadi alasan penting bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk terus melakukan inovasi berbasis digital.

“Kalau melihat kondisi saat ini, sekitar 90 persen masyarakat Pesisir Selatan sudah terhubung dengan internet, mengacu pada data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Karena itu, kondisi tersebut perlu dimaknai dengan inovasi yang berkesesuaian dengan digitalisasi,” kata Rinaldi.

Menurutnya, perkembangan tersebut juga harus dibaca dalam konteks munculnya generasi digital native, yakni generasi yang sejak awal kehidupannya telah akrab dengan teknologi digital. Generasi tersebut memiliki karakter berbeda dalam memperoleh informasi. Mereka dapat mengakses informasi kapan saja, dari berbagai sumber, dan melalui beragam platform.

Namun, derasnya arus informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman. Kecepatan memperoleh informasi terkadang membuat seseorang lebih mudah menerima informasi tanpa melalui proses verifikasi dan refleksi yang memadai.

“Generasi digital native ini haus informasi. Mereka bisa mendapatkan informasi kapan saja. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana informasi bisa sampai, tetapi bagaimana informasi tersebut memiliki kedalaman dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rinaldi.

Dikatakan, Dalam konteks kepemiluan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Bawaslu. Pendidikan politik dan pengawasan partisipatif perlu dikembangkan melalui pendekatan yang sesuai dengan karakter masyarakat digital. 

Majalah digital Suara Pengawasan menjadi salah satu upaya awal Bawaslu Pesisir Selatan untuk membangun ruang informasi kepemiluan yang lebih adaptif, sekaligus mendokumentasikan inovasi pengawasan yang telah dilakukan.

Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti pada publikasi, tetapi berkembang menjadi bagian dari ekosistem pendidikan politik dan pengawasan partisipatif masyarakat menjelang Pemilu 2029, tutupnya. (Milhendra Wandi).

Dua perwakilan peserta menerima secara simbolis sertifikat masing-masing Altas Maulana dan Dwita Norfalinda. Mereka juga didaulat menyampaikan kesan dan pesan dari peserta yang menandai berakhirnya kegiatan yang secara resmi berakhir.

Sebelumnya, kegiatan kali ini dihelat di Edotel SMKN 9 Padang, Provinsi Sumbar yang berlangsung mulai Jumat hingga Sabtu 14-15 Agustus 2026.

Selama kegiatan OKK PWI berlangsung nampak para peserta ikut dengan serius dan fokus. Mereka berkemeja putih dengan tekun mengikuti kegiatan. Sembari duduk dalam suatu ruangan hotel sekolah itu. Pada setiap sesi,  tak ada yang beranjak. Materi demi materi dibedah, tanya jawab tak putus.

Kegiatan serupa yang dulunya disebut Karya Latih Wartawan atau bagi mereka menjadi bukan sekadar pelatihan biasa. Mengigat hal ini sebagai pintu masuk menjadi keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI), organisasi wartawan tertua di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya. Ini OKK pertama tahun ini untuk kawan-kawan calon anggota PWI Sumbar. Tapi bukan yang terakhir. Insya Allah kita buka lagi. Bisa dua kali, tiga, empat kali dan seterusnya,” kata Ketua PWI Sumbar, Widya Navies, dalam sambutan pembukaan yang disampaikan via WA phone yang disiarkan lewat pengeras suara.

Ketua Widya Navies berpesan secara tegas namun langsung mengena agar memelihara marwah PWI. “Tulis yang benar, berimbang, dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena wartawan PWI adalah penjaga demokrasi dan kebenaran informasi.”

Selama dua hari, peserta tidak duduk mendengarkan ceramah panjang. Setiap narasumber hanya diberi 10 menit.

Pada Panel 1 sekaligus sesi pertama Ketua PWI Sumbar melalui Wakil Ketua Bidang Pendidikan PWI Sumbar sekaligus Ketua Panitia OKK, M. Khudri, memaparkan riwayat singkat PWI, PWI Sumbar, dan jejak wartawan di ranah Minang.

Lalu giliran Sawir Pribadi, Zul Effendi, dan Firdaus Abie yang dimoderatori Romi Delfiano, ketiganya mengurai soal Keorganisasian dan Dewan Kehormatan PWI. Pertanyaan tajam meluncur dari peserta. Jawaban tak kalah bernas.

Sesi kedua atau panel 2 diisi oleh Emil Mahmudsyah, Sukri Umar, dan Devi Diany yang dimoderatori M Khudri. Adapun temanya, Kode Etik Jurnalistik/KEJ & Kode Perilaku Wartawan/KPW, UU Nomor 40 tentang Pers Tahun 1999, serta Hukum Pers dan delik pidana antara lain UU ITE hingga UU Perlindungan Anak.

Puncaknya di sesi ketiga, saat Reviandi, Guspa, dan Soesilo memaparkan materinya: teknik peliputan, wawancara, menulis berita, hingga menulis feature. Lagi-lagi Romi Delfiano memandu.

“Kawan-kawan peserta OKK ini ternyata wartawan-wartawan yang sudah berpengalaman. Jadi saya lebih suka sharing saja,” ujar Reviandi disambut tawa, saat menjelaskan teknik wawancara.

Bagi PWI Sumbar di bawah nahkoda Widya Navies, OKK ini adalah pondasi. Alhasil, selama dua itu para peserta dibekali materi dasar keorganisasian, etika, hukum pers, dan kompetensi jurnalistik langsung oleh Wartawan Utama dan Pengurus Inti PWI.(*/rel)

Selain itu, DPRD dan Pemprov Sumbar juga menyepakati Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, dimana pendapatan daerah dalam perubahan tersebut ditargetkan mencapai Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dibandingkan target awal sebesar Rp6,29 triliun.

Ketua DPRD Sumbar Muhidi saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dan Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, kebijakan anggaran yang telah disepakati harus diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, target kinerja, dan alokasi anggaran yang terukur. Pemerintah daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta konsisten mempedomani kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan ini menjadi pijakan awal menuju pembahasan APBD. Tantangan berikutnya adalah memastikan ruang fiskal yang terbatas diarahkan pada program yang benar-benar prioritas,” ujar Muhidi.

DPRD juga mengingatkan bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja dalam KUA-PPAS 2027 maupun Perubahan KUA-PPAS 2026 masih bersifat tentatif. Pendalaman masih dapat dilakukan pada tahapan penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 serta Ranperda Perubahan APBD 2026.

Dalam pembahasan KUA-PPAS, DPRD menyoroti kondisi pendapatan daerah yang menghadapi tekanan setelah bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 serta ketidakpastian ekonomi global.

Kondisi tersebut antara lain tercermin dari realisasi sejumlah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada semester I 2026 yang belum optimal. Beberapa sumber penerimaan yang menjadi perhatian yakni Pajak Air Permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Alat Berat.

Rendahnya realisasi pada semester pertama turut memengaruhi prognosis pendapatan semester II yang menjadi pertimbangan dalam penetapan target Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027.

Namun, DPRD menilai penurunan target PAD tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya potensi penerimaan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pemungutan oleh OPD terkait.

Karena itu, pemerintah daerah diminta mengambil langkah konkret dan terukur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi PAD yang masih tersedia, termasuk sumber pendapatan lain yang sah.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027 mempertimbangkan asumsi ekonomi makro, kebijakan nasional, serta arah pembangunan daerah. Namun, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus menetapkan prioritas secara selektif.

“Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, kita berupaya agar anggaran yang terbatas tersebut dialokasikan secara tepat,” kata Mahyeldi dalam pidato pendapat akhirnya.

Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp6,03 triliun. Angka tersebut terdiri atas PAD sekitar Rp3,26 triliun, pendapatan transfer Rp2,75 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp17,87 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sekitar Rp5,97 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp4,29 triliun, belanja modal Rp708,60 miliar, belanja tidak terduga Rp35 miliar, dan belanja transfer sekitar Rp932,64 miliar.

Dengan postur tersebut, Pemprov Sumbar menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 mencapai 6,9 persen. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,64 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,23 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,04.

Target tersebut diarahkan melalui tema pembangunan 2027, yakni “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.”

Mahyeldi menyebut, terdapat delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah. Prioritas tersebut mencakup pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan, penguatan lumbung pangan dan ekonomi berkelanjutan, pengembangan nagari/desa sebagai basis kemajuan, serta penguatan posisi Sumbar sebagai pusat perdagangan dan bisnis di kawasan Sumatera bagian barat.

Prioritas lainnya meliputi pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tangguh terhadap bencana, penguatan kehidupan beradat dan berbudaya berbasis agama serta kearifan lokal, peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM, serta pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

“Di tengah keterbatasan fiskal, tentu kita tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengakomodasi kewajiban dan prioritas anggaran tahun 2027,” ujarnya.

Optimisme mencapai pertumbuhan ekonomi 6,9 persen pada 2027 didukung tren pemulihan ekonomi Sumbar. Mahyeldi menyebut perekonomian Sumbar pada triwulan I 2026 tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan triwulan IV 2025 yang hanya mencapai 1,89 persen setelah terdampak bencana alam. Sejumlah sektor, seperti perdagangan, akomodasi dan makanan minuman, serta investasi mulai menunjukkan pemulihan.

Untuk 2026, pemerintah mempertahankan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,70 persen melalui penguatan stimulus fiskal dan percepatan proyek strategis daerah.

Meski demikian, tekanan fiskal masih menjadi perhatian dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, termasuk penyesuaian transfer ke daerah dan kebutuhan penanganan dampak bencana hidrometeorologi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp284,67 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat sisa dana yang ditentukan penggunaannya (earmark) dari Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp155,66 miliar yang wajib dianggarkan kembali dalam Perubahan APBD 2026.

Dalam Perubahan KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp6,61 triliun, naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dari target awal Rp6,29 triliun. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp6,97 triliun, atau naik Rp570,01 miliar dari alokasi awal Rp6,40 triliun.

Dengan kondisi tersebut, Pemprov Sumbar menegaskan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efisien, efektif, disiplin, transparan, dan akuntabel.

Setelah kesepakatan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027 ditetapkan, Pemprov Sumbar selanjutnya menyusun dan menyampaikan Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 serta Ranperda tentang APBD 2027 untuk dibahas bersama DPRD.

Mahyeldi berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD tetap terjaga sehingga pembahasan APBD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbar. (*)

“Kita harus memahami bahwa pajak bukan sekadar angka yang masuk ke kas daerah,” ujar Evi Yandri menjawab media di Padang, Jumat (14/8/2026).

Evi mengaku, dirinya sangat menghargai dunia usaha kelapa sawit yang selama ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Barat. 

“Tetapi sebagai anggota DPRD, saya juga harus berdiri pada kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” tuturnya.

Karena itu, ulasnya, dirinya sangat mendukung langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tegas menerapkan regulasi yang ada.

Pasalnya, tukuk dia, pajak adalah uang masyarakat yang dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Jalan yang digunakan masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penanganan bencana, pelayanan pemerintahan, sampai pembangunan di daerah-daerah yang belum mampu membiayai dirinya sendiri, semuanya membutuhkan penerimaan daerah.

“Jangan sampai ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, justru muncul kesan bahwa setiap upaya optimalisasi pajak adalah sesuatu yang harus dilawan,” jelasnya.

Menurutnya, jika memang tidak ada dasar hukumnya, silakan lawan. Tetapi kalau dasar hukumnya ada, kewajibannya ada, dan objek pajaknya ada, maka kewajiban tersebut harus dibayar.

“Saya kira prinsipnya sangat sederhana: dunia usaha membutuhkan kepastian hukum, pemerintah juga membutuhkan kepastian penerimaan,” ujarnya.

Untuk itu dia mengingatkan,jangan hanya berbicara mengenai kepastian hukum ketika pajak hendak dipungut, tetapi lupa bahwa pemerintah daerah juga memiliki kepastian hukum untuk memungut penerimaan yang memang menjadi hak daerah.

Evi Yandri juga menegaskan, dirinya juga tidak setuju apabila persoalan PAP seolah-olah dipersempit hanya pada ada atau tidak adanya flowmeter. 

“Yang harus dilihat adalah keseluruhan konstruksi hukumnya: apakah terdapat pengambilan atau pemanfaatan Air Permukaan, apakah kegiatan tersebut merupakan objek pajak, bagaimana dasar pengenaan ditentukan, bagaimana Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung, dan apakah seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Sebab, menurut dia, kalau semua itu telah memiliki dasar hukum, maka pemerintah provinsi tidak boleh ragu.

Begitupun jika ada perusahaan yang sedang menempuh upaya hukum, silakan. Itu adalah hak setiap wajib pajak. Namun yang harus diingat, katanya, proses sengketa hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap kewajiban pajak tersebut sejak awal tidak ada. 

“Mari kita hormati proses hukumnya dan pada saat yang sama biarkan pemerintah mempertahankan kepentingan daerah melalui mekanisme hukum yang tersedia,” tegasnya.

Untuk itu, dia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk jangan takut memungut pajak yang memang menjadi hak daerah. Tegakkan aturan secara profesional, transparan dan adil. Jangan tebang pilih. Jangan hanya tegas kepada pengusaha kecil, tetapi ragu kepada perusahaan besar.

“Semua harus sama di hadapan hukum dan pajak,” tegasnya. (*)

Adapun 10 Calon Pimpinan Baznas Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031 maisng-masing adalah Rahimul Amin, Ali Margosim, Yulius, Rahmat, Afdal, Deni Marlesi, Firdaus, Feri Irawan, Abdul Latif dan Budiman.

Ketua Tim Seleksi yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mengatakan proses seleksi berlangsung secara maraton dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Alhamdulillah, seluruh tahapan seleksi telah selesai. Sepuluh nama terbaik telah ditetapkan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk selanjutnya diajukan kepada Baznas RI guna memperoleh pertimbangan,” ujar Arry di Padang, Jum’at (14/8/2026).

Proses seleksi diawali dengan pendaftaran sebanyak 54 calon peserta. Pada tahap seleksi administrasi, dua peserta dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sehingga tersisa 52 peserta yang berhak mengikuti uji kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT) dan penulisan makalah. Namun, satu peserta tidak hadir pada pelaksanaan ujian sehingga dinyatakan mengundurkan diri.

Berdasarkan hasil kompetensi CAT dan makalah, maka tersaring sebanyak 25 orang, untuk melaju pada tahapan wawancara. Dan hasil akhir dari seluruh rangkaian seleksi adalah terpilih 10 nama terbaik.

Arry menegaskan seluruh peserta merupakan putra-putri terbaik Sumatera Barat yang memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat.

Menurutnya, proses seleksi berlangsung sangat kompetitif. Para peserta diuji tidak hanya dalam aspek pemahaman fikih zakat dan tata kelola zakat, tetapi juga mengenai moderasi beragama, kemampuan manajerial, serta penyampaian gagasan dan inovasi untuk pengembangan Baznas Sumatera Barat ke depan.

“Yang paling kami harapkan adalah lahirnya pemimpin yang memiliki visi, inovasi, dan kemampuan membangun tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berdampak luas bagi masyarakat,” kata Arry.

Ia menambahkan, tim penilai terdiri atas para pakar dan praktisi yang memiliki kompetensi di bidang perzakatan. Selain dirinya sebagai Ketua Tim Seleksi, tim penilai juga beranggotakan Ahmad Dari yang juga menjabat Asisten I Setda Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua UPZ Tuah Sakato, Prof. Muchlis Bahar, pakar zakat dari UIN Imam Bonjol Padang, H. Edison selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, serta H. Abrar Munandar, Kepala Bidang Zakat pada Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat.

Masyarakat Sumatera Barat, lanjut Arry, menaruh harapan besar kepada pimpinan Baznas yang akan terpilih agar mampu menghadirkan terobosan baru dalam pengelolaan zakat. Dengan kepemimpinan yang kuat dan inovatif, Baznas Sumatera Barat diharapkan semakin optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mewujudkan cita-cita menjadikan lebih banyak mustahik bertransformasi menjadi muzaki melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. (*)

Selain memudahkan proses rujukan, kolaborasi ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan kepakaran untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Sumbar.

“Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan informasi, konsultasi, dan rujukan layanan kesehatan ke Putra Specialist Hospital Melaka, Malaysia dengan hadirnya Kantor Kolaborasi Medis di Bukittinggi,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat meresmikan kantor tersebut, Jumat (14/8/2026).

Kolaborasi yang dibangun UFDK, PT Mitra Karya, dan Putra Specialist Hospital Melaka merupakan langkah strategis kerja sama lintas institusi dan lintas negara untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan serta kepakaran medis sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami menyambut baik kerja sama antara Fort De Kock, PT Mitra Karya, dan Putra Specialist Hospital Melaka. Tidak ada sesuatu yang akan sukses tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi,” ujar Mahyeldi.

Gubernur juga mengaitkan kerja sama tersebut dengan upaya Sumbar memperluas hubungan internasional, khususnya dengan negara-negara kawasan Samudra Hindia. Ia menilai hubungan yang semakin luas akan membuka lebih banyak peluang kerja sama di berbagai bidang strategis, termasuk kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, CEO Putra Specialist Hospital Melaka, Encik Muhammad Zairuddin bin Ahmad menjelaskan, kantor kolaborasi dan pusat rujukan tersebut tidak sekadar menjadi kantor administratif, tetapi diharapkan menjadi sarana yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi, konsultasi, hingga proses rujukan ke Melaka.

“Kami mau memastikan proses rujukan pesakit dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tersusun, dan lancar, daripada mendapatkan maklumat awal, proses konsultasi dan rujukan sehinggalah kepada perancangan rawatan,” jelasnya.

Menurut Muhammad Zairuddin, kerja sama tersebut juga membuka peluang pertukaran ilmu, kepakaran, dan pengalaman di bidang kesehatan, termasuk pengembangan medical tourism. Pasien dan keluarga yang mendapatkan layanan di Melaka juga berkesempatan mengenal budaya dan destinasi wisata, sementara masyarakat Melaka dapat menikmati potensi pariwisata Sumbar. (*)

Tahun ini, ParagonCorp Scholarship Program (PSP) menghadirkan dua jalur beasiswa, yaitu PSP Excellence dan PSP Elevate, yang masing-masing ditujukan bagi mahasiswa dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

PSP Excellence diperuntukkan bagi mahasiswa berprestasi yang memiliki semangat eksplorasi, kolaborasi, dan kepemimpinan, serta siap berkembang dan memberikan kontribusi strategis di lingkungan profesional. Sementara itu, PSP Elevate ditujukan bagi mahasiswa tangguh yang memiliki semangat untuk terus bertumbuh, mengembangkan potensi diri, serta menjadi pribadi yang mandiri, peduli, dan berdaya dalam menghadirkan perubahan positif bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya.

“Kami percaya setiap anak muda memiliki potensi untuk tumbuh, berkarya, dan bermakna. Melalui ParagonCorp Scholarship Program, kami ingin membuka akses pendidikan sekaligus memperkuat kapasitas mahasiswa agar mereka dapat berkembang, membangun jejaring, dan mempersiapkan diri menghadapi perjalanan profesional. Kami berharap pengalaman yang didapat melalui PSP dapat mendorong penerima beasiswa untuk menjadi pribadi yang sukses dalam perjalanannya sekaligus membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar,” ujar Suci Hendrina, Head of CSR ParagonCorp.

Dua Jalur Beasiswa dengan Fokus yang Berbeda

PSP Excellence terbuka bagi mahasiswa aktif semester 1 program Sarjana (S1) di perguruan tinggi di Indonesia. Pendaftar perlu memiliki rata-rata nilai rapor SMA minimal 88 atau nilai UTBK SNBT minimal 640, tidak sedang menerima beasiswa lain, serta aktif mengikuti organisasi, kompetisi, atau kegiatan pengembangan diri.

Selain capaian akademik dan aktivitas pengembangan diri, PSP Excellence juga ditujukan bagi mahasiswa yang memiliki semangat intrapreneurship serta keinginan untuk berkontribusi melalui ide-ide inovatif di dunia profesional.

Sementara itu, PSP Elevate terbuka bagi mahasiswa aktif semester 1 program Diploma maupun Sarjana (D3/D4/S1) di perguruan tinggi di Indonesia. Pendaftar perlu memiliki rata-rata nilai rapor SMA minimal 80 atau nilai UTBK SNBT minimal 550, serta berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Pendaftar PSP Elevate juga tidak sedang menerima beasiswa lain, dengan pengecualian KIP Kuliah atau Beasiswa Unggulan, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat untuk berkontribusi dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat.

Pendaftaran ParagonCorp Scholarship Program 2026 telah dibuka mulai 10 Agustus hingga 10 September 2026. Informasi mengenai persyaratan, dokumen yang perlu disiapkan, dan proses pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi ParagonCorp Scholarship Program.

Lebih dari Dukungan Pendidikan

PSP tidak hanya memberikan dukungan pendidikan, tetapi juga memberikan kesempatan bagi penerima beasiswa untuk berkembang melalui berbagai program pengembangan diri, jejaring, dan pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diharapkan dapat membantu penerima beasiswa membangun karakter, memperluas perspektif, serta mengembangkan kapasitas kepemimpinan.

Salah seorang penerima dan alumni PSP, Dania Zahra Ayusti, PSP Excellence 2025 sekaligus Duta UI 2026 mengatakan, PSP memberikan ruang baginya untuk mengembangkan potensi sekaligus menciptakan dampak.

“Lebih dari sekadar beasiswa, PSP menjadi ruang untuk bertumbuh, terhubung, dan menciptakan dampak. Di sini, aku bisa terus mengembangkan passion-ku terhadap ekonomi, storytelling, dan kebijakan publik, sekaligus belajar menciptakan manfaat bagi sekitar.”

Pengalaman serupa disampaikan Jeremy H. Mawuntu, mahasiswa Universitas Sam Ratulangi dan Grantee PSP Elevate 2025. Menurutnya, PSP menjadi ruang untuk memperluas cara pandang dan mendorongnya untuk mengubah rasa ingin tahu menjadi kontribusi nyata.

“PSP membuka saya pada pengetahuan, pengalaman, dan perspektif baru, serta mengajarkan saya mengubah rasa ingin tahu menjadi pemahaman dan tindakan yang penuh empati dan grit untuk menciptakan kontribusi nyata.”

Melalui ParagonCorp Scholarship Program 2026, ParagonCorp berharap dapat terus memperluas kesempatan bagi mahasiswa Indonesia untuk tidak hanya menempuh pendidikan tinggi, tetapi juga mengembangkan kapasitas, karakter, jejaring, dan keberanian untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

Informasi Pendaftaran

Periode pendaftaran mulai 10 Agustus – 10 September 2026. Proses seleksi dilakukan pada bulan September – November 2026. Tahapan seleksi meliputi administrative screening, assessment, dan interview. Pengumuman penerima beasiswa pada bulan November 2026. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi linktr.ee/ParagonCorpScholarshipProgram. (*)