Padang, Khazanah Buat apa rating pariwisata tinggi tapi masyatakat tetap miskin, jauh dari kemakmuran? Maka pilihan bagi Sumatera Barat menurut Gubernur Mahyeldi adalah kemakmuran lebih diperlukan, sedangkan rating hanya soal nomor dua.
Ini pernyataan sekaligus tantangan Pemprov Sumbar terhadap mashab yang mengedepankan rating dan pertumbuhan. Tak tanggung-tanggung, pernyataan tegas itu ia sampaikan saat menerima Tim Penilai Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Award 2026 di Gubernuran, Kamis (27/8/2026).
Di hadapan para ahli pariwisata dari Enhaii Halal Tourism Center Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan Crescent Rating, Mahyeldi dengan lantang menegaskan prioritas pembangunan pariwisata di ranah Minang.
“Masalah rating itu nomor dua. Yang nomor satunya adalah bagaimana dampaknya kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya bergerak,” ujar Mahyeldi dengan nada penuh keyakinan.
Baginya, angka kunjungan wisatawan hanyalah awal dari cerita panjang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap langkah wisatawan mampu menggerakkan roda ekonomi warga: dari penginapan yang penuh pemesan, warung makan yang ramai pembeli, hingga tangan-tangan kreatif pelaku UMKM yang produknya laris manis. Pariwisata, kata Mahyeldi, harus menjadi mesin penggerak kesejahteraan kolektif.
Namun, mimpi besar itu tidak dapat terwujud hanya dengan komitmen semata. Mahyeldi mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Ia pun meminta seluruh jajaran aparatur pemerintahan untuk meningkatkan literasi dan kesadaran dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan. “Sebelum masyarakat memiliki kesadaran yang baik, tentu pejabat-pejabatnya terlebih dahulu harus memiliki literasi yang baik,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga mempertimbangkan agar sertifikasi halal pada hotel, restoran, dan usaha jasa lainnya dipampang jelas agar mudah dikenal. Kebersihan, sanitasi, fasilitas ibadah, hingga ketersediaan juru sembelih halal (Juleha) juga harus terus diperkuat melalui koordinasi dengan BPJPH dan para pelaku usaha. Semua ini adalah nafas dari pariwisata ramah muslim yang autentik.
Tim penilai IMTI sendiri mengakui bahwa Sumatera Barat memiliki modal besar: komitmen yang kuat dari pemimpin daerah, regulasi yang mendukung, konektivitas penerbangan langsung dengan Malaysia, serta inovasi di bidang ekonomi syariah. Namun, mereka juga mencatat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti visibilitas sertifikasi halal, kebersihan destinasi, dan optimalisasi informasi digital bagi pelaku usaha.
“Sumatera Barat memiliki modal yang cukup kuat. Tinggal bagaimana beberapa aspek yang masih menjadi catatan ini kita perkuat bersama,” ujar Koordinator Tim Ahli IMTI, Sumaryadi.
Sementara itu, Deputi Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dwi Putra Indrawan, menekankan bahwa sinergi semua pihak adalah kunci sukses. “Pengembangan pariwisata ramah muslim ini tidak akan bergerak signifikan tanpa dukungan BPJPH, pelaku usaha, PHRI, masyarakat kemudian. Sinergi ini menjadi sesuatu yang harus kita jalani sama-sama,” tuturnya.
Menangapi semua masukan, Mahyeldi langsung bergerak cepat. Ia meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera mendokumentasikan catatan tim penilai. Pariwisata, menurutnya, adalah tanggung jawab bersama—bukan hanya Dinas Pariwisata. Setiap aparatur adalah wajah dari Sumatera Barat yang ramah dan mempesona.
Ke depan, Provinsi Sumatera Barat juga tengah menyiapkan berbagai agenda besar, termasuk ajang olahraga antarnegara serumpun pada tahun 2027 dan kegiatan di kawasan Indian Ocean Rim Association (IORA). Semuanya diarahkan pada satu tujuan akhir: meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jadi kita ingin pariwisata ini tumbuh, wisatawannya bertambah, tetapi yang paling penting masyarakat kita juga ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” pungkas Mahyeldi dengan optimisme membara.
Baginya, sebuah destinasi wisata baru layak disebut sukses jika senyum bahagia tak hanya terlihat di wajah wisatawan, tetapi juga di wajah setiap warga Sumbar yang merasakan berkah kunjungan itu. Sebab, di akhir hari, kemakmuran rakyat dianugerahi penghargaan tertinggi yang tak tertandingi oleh rating mana pun.
Apa itu IMTI?
IMTI (Indonesia Muslim Travel Index), yaitu instrumen pengukuran dan pemeringkatan kesiapan daerah (provinsi) di Indonesia dalam mengembangkan ekosistem pariwisata ramah Muslim yang berkorelasi langsung dengan standar global Global Muslim Travel Index (GMTI).
Penggagas IMTI adalah Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Bank Indonesia, lembaga mitra seperti NHI Poltekpar Bandung / Enhaii Halal Tourism Center (EHTC), serta CrescentRating.
IMTI difungsionalkan sebagai alat ukur, mengevaluasi, dan memperbaiki kualitas layanan, fasilitas publik, aksesibilitas, serta promosi destinasi wisata halal di berbagai provinsi.
Indikator penilaian yang dicakup oleh IMTI adalah kelengkapan fasilitas ibadah, kemudahan akses transportasi ramah disabilitas dan Muslim, kesiapan amenitas (hotel/kuliner halal), hingga komitmen tata kelola daerah
Tahun lalu Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menargetkan Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan kekayaan alam serta warisan budaya yang melimpah, menjadi yang terdepan dalam penerapan pariwisata ramah Muslim.
“Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 230 juta Muslim. Dengan keunggulan kompetitif yang unik, skala dan potensi tersebut seharusnya menjadikan kita yang terdepan dalam pariwisata ramah Muslim,” ujar Menteri Widiyanti ketika jadi pembicara kunci dalam “The 7th International Halal in Tourism Summit 2025” di Jakarta.
Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Enhaii Halal Tourism Center (EHTC), dan Crescent Rating meluncurkan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) Tahun 2025. IMTI menjadi indeks pengukuran kesiapan provinsi yang berkorelasi langsung dengan standar Global Muslim Travel Index (GMTI), sebuah acuan peringkat pariwisata ramah Muslim global.
Dengan mengadopsi kerangka kerja ACES (Access, Communication, Environment, Services) yang juga digunakan dalam GMTI, IMTI berfungsi sebagai alat strategis untuk mengevaluasi dan meningkatkan daya saing ekosistem pariwisata halal di dalam negeri guna mencapai visi Indonesia sebagai pusat pariwisata halal dunia.
IMTI memberikan indikator yang dapat ditindaklanjuti untuk menilai kekuatan Indonesia, mengidentifikasi area-area (layanan wisatawan) yang perlu ditingkatkan, dan memperkuat industri pariwisata Indonesia.
“Lebih dari sekadar pengukuran, indeks ini akan memandu kami dalam menyelaraskan standar dan sertifikasi sehingga layanan ramah Muslim konsisten secara nasional dan dipercaya oleh wisatawan,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti. (Eko dari berbagai sumber)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
