Padang, Khazanah — Dewan Energi Nasional (DEN) melihat positif Sumatera Barat dalam adalah implementasi dan revisi RUED (Recana Umum Energi Daerah) maka DEN memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah agar dokumen perencanaan energi daerah tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menentukan arah pembangunan dan kebutuhan energi di daerah.
Anggota DEN Satya Widya Yudha dalam pertemuan dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan kunjungan tim DEN ke Sumbar bertujuan untuk membahas sejumlah agenda strategis di bidang energi. DEN.
Dalam pertemuan Jumat (28/8/26) Satya mengatakan bahwa DEN terus mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Perpres Nomor 73 Tahun 2023.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian DEN adalah implementasi dan revisi RUED Sumbar. Satya menjelaskan, “Penugasan kita mengerjakan itu. Karena itu sudah ditunggu oleh Presiden,” kata Satya.
Selain agenda perencanaan energi daerah, Satya juga menyampaikan bahwa DEN tengah mengkaji sejumlah agenda nasional, termasuk penataan kebijakan subsidi energi. Menurutnya, subsidi BBM, LPG, dan listrik perlu terus diarahkan agar semakin tepat sasaran dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
”Subsidi itu ada di beberapa komoditas, ada subsidi BBM, LPG dan listrik. Kuncinya ada di situ,” ujarnya.
Satya menambahkan, setiap kebijakan penyesuaian harga energi tetap perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat. Karena itu, dukungan atau bantalan fiskal diperlukan agar perubahan harga energi tidak menimbulkan beban yang terlalu besar bagi masyarakat ketika terjadi perubahan harga di pasar.
Sumbar Siap
Kata berjawab dan gayung bersambut, Gubernur Mahyeldi Ansharullah langsung nayatakan kesiapan Sumbar untuk mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Mahyeldi mengatakan, Sumbar memiliki potensi energi terbarukan yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, namun pemanfaatannya masih perlu terus dioptimalkan. Potensi tersebut antara lain panas bumi, tenaga air, tenaga surya, panas permukaan laut, hingga energi gelombang laut.
“Sumatera Barat memiliki potensi energi yang sangat besar. Ini harus kita optimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Mahyeldi.
Menurutnya, panas bumi menjadi salah satu potensi unggulan Sumbar dengan kapasitas yang diperkirakan mencapai sekitar 2.000 megawatt. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, diperlukan dukungan infrastruktur energi, kepastian kebijakan, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dunia usaha.
Mahyeldi juga menyebut kawasan strategis seperti Teluk Tapang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas energi. Karena itu, Pemprov Sumbar terus membuka ruang sinergi dengan pemerintah pusat agar potensi energi yang dimiliki daerah dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita ingin pembangunan energi di Sumatera Barat tidak hanya memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Pemprov Sumbar juga telah merancang konsep “Green Province” sebagai arah pembangunan daerah yang mengedepankan pemanfaatan energi ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan, serta pengelolaan sumber daya alam yang tetap memperhatikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Konsep tersebut, kata Mahyeldi, telah dipresentasikan kepada Bappenas dan DEN sebagai bagian dari upaya menyelaraskan arah pembangunan Sumbar dengan kebijakan pembangunan nasional. Pengembangan energi terbarukan diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sektor strategis lainnya, terutama ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah.
Nasib PLTS
Rencana pembanguan Pembangkit Listrik Tenga Surya yang sedianya akan dihamparkan dipermukaan danau SIngkarak untuk memenuhi Energi Baru dan Terbarukan di Sumatera Barat malah mengalami kendala. Masyarakat menolaknya dengn alasan mengganggu biota danau dan memusnahkan mata pencarian nelayan danau.
Rencana pemerintah membangun proyek PLTS terapung di Danau Singkarak, Â membangkitkan trauma warga sekitar. Mereka khawatir, proyek itu mengulang cerita sedih saat pembangunan PLTA Singkarak.
Dikutip dari laman mongabay.co.id, Prof. Ardinis Arbain, Pakar Lingkungan Hidup Universitas Andalas juga Ketua Audit PLTA Singkarak pada 2015 mengakui, pembangunan terowongan PLTA berkontribusi terhadap bencana. “Banyak sumber air hilang karena terowongan yang dibuat dari Singkarak ke Lubuk Alung itu,” katanya lewat sambungan telepon.
Sebelumnya, dia lakukan pemetaan untuk membuktikan ada air keluar jalur dan masuk dalam terowongan. Dampaknya, banyak lahan pertanian kekurangan air dan menuntut ganti rugi ke pengelola PLTA.
“Tembok (terowongan) juga tak rapat betul, sehingga (air) meresap turun. Tadinya ada anak sungai di atas, namanya Sungai Boong. Banyak sawah yang memang ga bisa dipakai lagi karena ga ada air, itulah yang kami minta diganti rugi, kami hitung harganya, setahun pendapatannya sekian, selama setahun tidak bisa bertani.”
Bagaimana proyek PLTS Singkarak?
Pengalaman masa lalu itu pula yang pada akhirnya menjadikan masyarakat resisten terhadap rencana pembangunan PLTS terapung di Singkarak. “Karena dulu juga begitu, bilangnya tidak berdampak apa, nyatanya yang terjadi tidak demikian,” katanya.
Ardinis menilai, secara biologi, PLTS terapung Singkarak tidak memungkinkan. Dengan skala luas, pemasangan panel surya akan ancam kehidupan biota danau, termasuk ikan-ikan di dalamnya.
“Jadi jangan tertipu dengan istilah energi terbarukan. PLTS dan PLTA memang energi terbarukan, tapi skalanya bagaimana? Keberlanjutan usaha masyarakat di mana? Itu yang harus dipikirkan juga, tidak asal cepat,” kata akademisi biologi ini.
Sebelumnya, pemerintah melalui PLN memang berencana membangun PLTS terapung di Danau Singkarak. PLN bahkan sudah mencapai kesepakatan dengan investor asal Arab Saudi dengan nilai investasi Rp50 triliun.
Opini kedua
Tapi opini kedua dari pakar Unand agak berlawanan dengan apa yang diungkap di atas. Dikutip dari situs resm unand.ac.id, disebutkan bahwa Tim peneliti lintas disiplin Universitas Andalas (UNAND) bersama University of Melbourne, Australia, mengungkap hasil penelitian terbaru mengenai potensi Danau Singkarak sebagai lokasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung ( Floating Solar Photovoltaic/FSPV ) pada International Conference on Energy and Environment (ICOEE) yang diselenggarakan pada 30–31 Juli 2026. Penelitian ini menjadi kontribusi ilmiah dalam mendukung energi terbarukan sekaligus kontribusi transisi energi nasional.
Penelitian tersebut melibatkan Ridwan, ST, MT, dosen Teknik Lingkungan UNAND, bersama para peneliti dari University of Melbourne. Kolaborasi ini mengkaji kesesuaian kualitas air Danau Singkarak sebagai lokasi pengembangan PLTS terapung dengan tetap memperhatikan aspek keinginan lingkungan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air Danau Singkarak memiliki karakteristik yang sangat mendukung pengembangan PLTS terapung berukuran besar. Berdasarkan sintesis data sekunder periode 2022–2025 yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten terkait serta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, kondisi fisik dan kimia perairan yang dinilai tidak mampu mendukung efisiensi operasional sekaligus menghentikan sistem PLTS dalam jangka panjang.
Salah satu temuan utama penelitian adalah stabilitas suhu permukaan udara yang berada pada kisaran 25,9–29°C. Kondisi tersebut menghasilkan efek pendinginan alami pada modul surya sehingga suhu operasional panel tetap rendah. Secara teknis, efek pendinginan alami ini berpotensi meningkatkan produksi listrik lebih dari 10 persen dibandingkan PLTS yang dipasang di daratan.
Selain itu, parameter kimia udara juga menunjukkan kondisi yang baik. Nilai pH berada pada kisaran 7,92–8,45, sedangkan kadar Dissolved Oxygen (DO) memenuhi Baku Mutu Air Kelas II sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Kondisi tersebut dinilai mampu mendukung ketahanan struktur terapung korosi terhadap sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem perairan.
Menurut Ridwan, ST, MT, hasil analisis ini memberikan gambaran awal yang sangat positif terhadap prospek pengembangan PLTS terapung di Sumatera Barat. Namun demikian, tim peneliti masih akan melakukan pengukuran langsung di lapangan sebagai bagian dari proses validasi ilmiah guna memastikan kondisi terkini dan memperoleh data yang lebih komprehensif.
Di sisi lain, penelitian juga mengidentifikasi pertahanan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, yaitu tingginya konsentrasi Total Fosfat di kawasan inlet Batang Lembang yang mencapai 0,095 mg/L, melampaui mutu baku sebesar 0,03 mg/L. Kondisi tersebut berpotensi memicu biofouling , yaitu penempelan organisme pada struktur terapung yang dapat mempengaruhi kinerja mekanis maupun efisiensi sistem operasional. Temuan ini menjadi dasar dalam penyusunan strategi mitigasi agar pengembangan PLTS tetap selaras dengan upaya pelestarian Danau Singkarak. (Eko/dari berbagai sumber)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
