Di Indonesia, api rupanya mempunyai bakat politik, Ia seolah tahu kapan harus muncul dan mencuri panggaung.
Ketika pemerintah sedang membutuhkan perhatian publik, api datang membawa asap. Ketika rakyat mulai terlalu banyak bertanya, api menyediakan tontonan. Ketika harga kebutuhan hidup membuat masyarakat mulai mengeluh, api menawarkan topik baru.
Tidak perlu rapat kabinet, tidak perlu strategi komunikasi yang mahal, cukup satu titik api, sisanya akan bekerja sendiri.
Televisi akan menayangkan asap, media sosial akan dipenuhi foto hutan terbakar, pejabat akan memberikan pernyataan, aparat akan turun, tim pemadam akan bekerja, dan masker mulai dibagikan.
Dan pada akhirnya, pemerintah memperoleh panggung!
Pemerintah tampil gagah dengan seragam, rompi, helm, peta kebakaran, dan wajah serius dan negara hadir! Kalimat itu hampir selalu terdengar ketika bencana datang.
Sayangnya, rakyat kemudian tergoda bertanya, negara hadir untuk memadamkan api atau hadir setelah api menjadi berita?
Pemerintah paling sibuk ketika kamera menyala, ada fenomena menarik dalam politik kebencanaan kita. Sebelum bencana terjadi, negara kadang sangat tenang. Setelah bencana terjadi, negara mendadak sangat sibuk.
Tiap sebentar rapat koordinasi, rapat evaluasi, rapat lintas kementerian, rapat dengan pemerintah daerah, rapat dengan aparat, rapat dengan masyarakat atau mungkin juga ada rapat dengan keparat
Kemudian konferensi pers, lalu konferensi pers berikutnya lagi, dan lagi. Api boleh tetap menyala, yang penting koordinasi sudah berjalan.
Dan kita akhirnya mempunyai paradoks: kebakaran dapat berlangsung berhari-hari, tetapi konferensi pers tentang kebakaran bisa berlangsung jauh lebih cepat. Mungkin inilah bentuk baru pemerintahan modern: bukan government by law, melainkan government by microphone.
Yang penting rakyat melihat bahwa pemerintah sedang bekerja, soal apakah akar masalahnya selesai, itu urusan episode berikutnya, dan siapa yang paling mudah ditangkap?
Dalam setiap kebakaran, kita membutuhkan tokoh antagonis. Dan dalam drama Indonesia, antagonisnya sering kali sudah tersedia: petani kecil.
Ia sempurna sebagai tersangka, tidak punya pengacara mahal, tidak memiliki jaringan media. tidak punya konsesi jutaan hektare. tidak memiliki kantor di gedung tinggi, tidak mempunyai lobi politik.
Ia hanya mempunyai lahan kecil dan kebutuhan untuk bertahan hidup maka ketika hutan terbakar, aparat bisa datang. Drama selesai padahal belum!.
Karena pertanyaan yang lebih sulit adalah: siapa pemilik atau pengelola kawasan di sekitar titik api? Bagaimana kondisi lahannya? Bagaimana sejarah kebakarannya? Siapa yang mendapatkan izin? Bagaimana pengawasannya? Mengapa kebakaran terjadi berulang kali?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak sesederhana menangkap orang yang sedang membawa korek. Dan politik menyukai sesuatu yang sederhana.
Politik menyukai musuh yang kecil sebab musuh kecil bisa ditangkap dan musuh struktural tidak bisa begitu saja diborgol.
Jangan-jangan kita terlalu sibuk mencari korek?
Bayangkan sebuah gedung terbakar, petugas datang. ia melihat seorang anak memegang korek, lalu anak itu ditangkap.
Kasus dianggap selesai!
Tidak ada yang bertanya mengapa seluruh gedung dipenuhi bahan mudah terbakar tidak ada yang memeriksa sistem listrik. Tidak ada yang memeriksa instalasi gas, tidak ada yang memeriksa standar keselamatan. tidak ada yang memeriksa izin bangunan.
Yang penting: sudah ditemukan pemegang korek!.
Kira-kira begitulah absurditas yang kadang muncul dalam cara kita memahami karhutla. Kita terlalu senang menemukan pelaku, tetapi kurang tertarik menemukan sistem.
Padahal kebakaran besar tidak lahir dari satu korek api saja, ia membutuhkan kondisi, kering, lahan, vegetasi, gambut, tata Kelola, pengawasan, dan tentu saja kepentingan ekonomi. Api tidak pernah sendirian. Ia selalu mempunyai lingkungan yang membuatnya mungkin.
Ada satu hal yang tidak boleh kita lakukan: menuduh bahwa setiap kebakaran sengaja diciptakan pemerintah untuk mengalihkan isu tanpa bukti. Itu terlalu mudah!.
Tetapi ada hal lain yang juga tidak boleh dilakukan: menganggap bahwa setiap krisis pasti netral secara politik sebab krisis selalu mengubah perhatian publik.
Ketika masyarakat sedang marah karena persoalan ekonomi, korupsi, ketimpangan, atau kebijakan pemerintah, munculnya bencana besar secara otomatis mengubah agenda pemberitaan.
Tidak perlu ada rapat rahasia. Tidak perlu ada aktor yang duduk sambil berkata, “Mari kita bakar hutan agar isu ini hilang.”
Realitas politik jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih licik. Perhatian publik memang mudah berpindah.
Hari ini rakyat membicarakan harga beras, besok membicarakan asap. Hari ini bertanya soal korupsi besok bertanya siapa yang membakar hutan. Hari ini mempertanyakan kebijakan pemerintah, besok mempertanyakan kualitas udara. Dan begitulah isu berjalan, seperti asap, bergerak mengikuti angin.
Krisis adalah panggung yang mahal
Di tengah bencana, pemerintah memperoleh kesempatan untuk memperlihatkan wajah yang paling disukai politik: wajah penyelamat.
Ada foto pejabat melihat peta, ada foto pejabat naik helicopter, ada foto pejabat meninjau Lokasi, ada foto pejabat memakai masker, ada foto pejabat memegang selang, ada foto pejabat berdiri di depan mobil pemadam. Kemudian muncul kalimat sakti:
“Pemerintah hadir.”
Tidak ada yang salah dengan itu. Yang menjadi masalah adalah jika kehadiran pemerintah hanya terlihat ketika kamera datang sebab negara yang benar-benar hadir seharusnya sudah bekerja sebelum api muncul, ia hadir ketika izin diberikan, ia hadir ketika tata ruang ditetapkan, ia hadir ketika konsesi diawasi.
Bukan setelah asap menutup kota dan kamera televisi datang yang terbakar sebenarnya bukan hanya hutan. Karhutla membakar lebih banyak daripada pohon, ia membakar Kesehatan, ia membakar ekonomi masyarakat, ia membakar sekolah, ia membakar produktivitas. Ia membakar kepercayaan public!.
Dan yang paling berbahaya, ia dapat membakar akal sehat jika kita membiarkan narasi sederhana menggantikan pemeriksaan yang serius. Masyarakat kecil kemudian menjadi kambing hitam. Korporasi menjadi latar belakang.
Negara menjadi pemadam. Media menjadi panggung. Dan rakyat menjadi penonton yang menghirup asap.
Sebuah pertunjukan yang aneh, penonton membayar tiketnya melalui pajak, panggungnya dibangun dari hutan, asapnya masuk ke paru-paru rakyat. Dan aktor utamanya datang setelah panggung terbakar. Maka jangan hanya bertanya: siapa yang membakar? Pertanyaan itu penting tetapi belum cukup.
Tanyakan juga siapa yang menguasai lahannya? siapa yang mendapatkan keuntungan dari lahan tersebut? siapa yang memberikan izin? siapa yang mengawasi? iapa yang lalai?
Siapa yang selama bertahun-tahun mengetahui bahwa wilayah itu rawan terbakar tetapi tidak melakukan pencegahan memadai?
Dan yang paling penting, mengapa setiap kali hutan terbakar, yang pertama kali dicari justru orang yang paling lemah? Kalau jawabannya selalu petani kecil, mungkin masalahnya bukan hanya pada api mungkin ada yang salah dengan cara kita melihat kebakaran.
Sebab api tidak pernah sendirian, ia ditemani kepentingan, ditemani ekonomi, ditemani kekuasaan, ditemani birokrasi, dan kadang-kadang ditemani politik.
Maka ketika hutan terbakar, jangan buru-buru percaya bahwa satu-satunya cerita adalah tentang api, bisa jadi di balik asap ada cerita lain yang jauh lebih besar. Dan tugas masyarakat demokratis bukan hanya menunggu pemerintah memadamkan api. Tugas masyarakat adalah memastikan bahwa setelah asap menghilang, pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting tidak ikut menghilang bersamanya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
