|
Jakarta, Khazanah – Kementerian PUPR
bakal mengontrol perkembangan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah berusaha agar
nanti tidak ada perkampungan kumuh di kawasan IKN ataupun wilayah-wilayah
penyangga kawasan inti IKN.
Direktur Jenderal Perumahan
Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan IKN adalah pusat pemerintahan tanah
air. Meskipun nanti ada sisi ekonomi yang juga turut berkembang, namun
pemerintah tetap bakal melakukan kontrol pertumbuhan kota.
"Kami rancang sedemikian rupa
agar IKN itu tidak menjadi kota yang sepi namun tidak terlalu ramai," ujar
Iwan Sabtu (16/3/2024).
Iwan menambahkan Kementrian PUPR turut
menyusun tata ruang IKN. Di mana di dalamnya disiapkan aturan tata guna lahan,
peruntukan dan pemanfaatan lahan, termasuk pengendalian untuk pemanfaatan
lahan.
Pemerintah bakal mengupayakan
kondisi-kondisi kumuh tidak terjadi. Di samping itu di luar area IKN juga bakal
disiapkan agar tidak terjadi ketimpangan dengan menyiapkan sebagai kota
penyangga. jangan sampai IKN berada itu kota yang megah kemudian kawasan di
luarnya justru tidak tertata.
"Nanti pasar-pasar tradisional
akan ditata termasuk perumahannya untuk menjadi kawasan pendukung IKN,"
tambahnya.
Dia menandaskan tidak semua bisa masuk
ke IKN karena ini merupakan pusat pemerintahan. Walaupun nanti sisi ekonomi
bakal terkerek namun semuanya bakal tertata dengan baik.
"Oleh karena itu sangat penting
untuk meningkatkan level of servises. jangan sampai semua masuk tetapi tidak
standar akhirnya tidak menjadi level dunia," katanya.
Dia mengakui jika nanti akan ada
pembatasan luasan terbangun, kawasan hijau dipertahankan kepadatan juga ada
kebijakan jumlah penduduk. Sehingga semuanya sudah terencana di mana Crowdid
Area bisa dikendalikan.
Dia menyebut 70% pembangunan gedung di
IKN itu dengan skema KPBU. Otoritas IKN dan kementrian tehnis menyiapkan
standar level pengelolaan dari infrastruktur yang dibangun di kawasan IKN. Dia
mencontohkan untuk air minum yang harus memiliki standar seperti ada pengolahan
dan disalurkan ke rumah tangga untuk kemudian siap diminum. Nanti juga bakal
diberlakukan sistem smart System baik di dalam gedung ataupun di luar gedung.
Semuanya bakal terintegrasi kawasan ataupun smart city. Seperti ini standar
ditetapkan ada smartphone lock yang disiapkan secara terintegrasi.
"Nanti memungkinkan ada akses
card. Dan tentu nanti akan ada cash less system di mana semuanya bakal
diuapayakan pembayaran non tunai membantu program bank Indonesia," ujarnya.
Di awal pendirian IKN ini, pihaknya
sudah berusaha menaikkan level sistem tata kelola kota. sebagai contoh adalah
pekerja, pekerja saat ini tidak dibiarkan tinggal di bedeng dan sebagainya.
Pihaknya menyiapkan sebuah ecosistem digital yaitu cashless sosciety. Bagaimana
pemilik kerja dengan pekerjanya semua pembayarannya menggunakan payroll,
transaksi elektronik melalui kartu-kartu yang juga mereka siapkan. Pemerintah
juga akan menciptakan sistem modern terutama perkantoran. Seperti ketika
membutuhkan layanan rumah sakit maka masyarakat tidak perlu antri dan cukup
dipantau dari rumah.
