Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
Ekonomi

Kita Masih Bahas Hilirasi, India Sudah Naikkan Pajak Impor Gambir

×

Kita Masih Bahas Hilirasi, India Sudah Naikkan Pajak Impor Gambir

Sebarkan artikel ini
Petani gambir menuai asa

Padang, Khazanah — Semantara di Sumatera Barat masih ‘akan ke akan’ juga soal hilirisasi gambir, di India orang sudah memutuskan menaikkan pajak impor gambir menjadi 15 persen. Itu artinya akan mempengaruhi harga gambir yang akan diimpor oleh importir India dari Indonesia, khususnya dari Sumatera Barat yang selama ini menjadi sentra produksi.

Menurut kalangan eksporti r Sumbar kenaikan pajak impor di India menjadi 15 persen mulai berdampak terhadap perdagangan gambir asal Sumatera Barat. Sejumlah eksportir mengkhawatirkan kebijakan tersebut dapat mempersempit pasar gambir Sumbar, mengingat India selama ini menjadi tujuan utama ekspor komoditas tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

Dikutip dari laman bisnis.com, eksportir gambir asal Sumbar yang juga Direktur Utama PT Salimbado Jaya Indonesia, Sepdi Tito, mengatakan kenaikan pajak impor di India telah menyebabkan sejumlah perusahaan yang selama ini menjadi penampung gambir asal Sumbar menghentikan usahanya.

Menurut Tito, kondisi tersebut membuat jumlah perusahaan di India yang masih menerima gambir dari Sumbar menyusut drastis.

“Saya telah berdiskusi dengan sejumlah eksportir gambir lainnya yang menyikapi kondisi ini. Kami khawatir, lama-kelamaan pangsa pasar gambir di India bisa hilang. Kalau itu terjadi, komoditas gambir di Sumbar tidak bisa diekspor ke India lagi,” katanya, Rabu (26/8/2026).

Tito menyebutkan, pada awal kerja sama perdagangan dengan India terdapat puluhan perusahaan yang menampung gambir asal Sumbar. Namun, setelah pemerintah India menaikkan pajak impor, jumlah perusahaan yang masih bertahan kini diperkirakan hanya sekitar empat perusahaan.

Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorthy, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendorong penguatan investasi industri gambir sebagai komoditas ekspor

Ia menilai, jika kebijakan tersebut tidak berubah, gambir Sumbar sewaktu-waktu dapat kehilangan pasar utamanya. Padahal, produksi gambir di Sumbar yang antara lain tersebar di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pesisir Selatan terus berkembang.

Khawatir Kehilangan Pasar Utama

Tito berharap pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis untuk melindungi keberlangsungan pasar gambir Sumbar di India. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan eksportir, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi petani gambir.

“Kami melihat adanya kebijakan pemerintah India menaikkan pajak impor yang turut dirasakan dampaknya bagi komoditas gambir. Semenjak adanya pihak peneliti Universitas Andalas (Unand) yang menyebutkan potensi nilai gambir di Sumbar sebesar Rp5.000 triliun, saya menduga hasil hitung-hitungan dari Unand itu turut memengaruhi pemerintah India,” ujarnya.

Baca Juga:  BPS Sumbar Ungkapkan, Inflasi Tertinggi Terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan Terendah di Kabupaten Dharmasraya

Ia meminta pemerintah mencermati kondisi tersebut agar komoditas gambir Sumbar tidak kehilangan pasar yang selama ini menjadi tumpuan utama.

“Ekspor gambir Sumbar ini hanya ke India, terbesar di sana,” katanya.

Tito berharap pemerintah India dapat memberikan kebijakan khusus terhadap komoditas gambir dari Sumbar. Salah satunya melalui penurunan tarif pajak impor gambir dibandingkan komoditas lainnya yang saat ini dikenakan sebesar 15 persen.

Menurut dia, upaya mempertahankan pasar India penting karena menyangkut kehidupan petani gambir di Sumbar yang jumlahnya mencapai ratusan orang.

Hilirisasi Harus Berbasis Pasar

Di sisi lain, Tito mengkritisi penyajian data mengenai potensi ekonomi gambir yang dinilai terlalu besar apabila tidak disertai perhitungan mengenai kemampuan pasar menyerap produk tersebut.

Menurutnya, kapasitas produksi dan kemampuan membuat produk turunan tidak otomatis menunjukkan adanya permintaan pasar dalam jumlah yang sama.

“Jadi, kemampuan membuat produk turunan tidak otomatis berarti produk tersebut mempunyai pembeli. Hal ini perlu dipahami juga,” katanya.

Tito menegaskan dirinya mendukung upaya hilirisasi gambir di Sumbar. Namun, menurutnya, hilirisasi harus dimulai dengan memastikan adanya pasar.

“Saya dukung hilirisasi. Tapi hilirisasi harus dimulai dari pasar, bukan semata-mata dari kemampuan memproduksi,” ujarnya.

Karena itu, sebelum berbicara lebih jauh mengenai potensi ekonomi gambir hingga triliunan rupiah, pemerintah dinilai perlu memastikan pasar yang sudah ada tetap terjaga, membuka pasar baru, serta memastikan kebijakan hilirisasi benar-benar memberikan nilai tambah bagi petani.

Potensi Nilai Tambah Gambir

Sebelumnya, peneliti Universitas Andalas (Unand), Muhammad Makky, mengungkapkan besarnya potensi ekonomi gambir Sumbar apabila komoditas tersebut tidak lagi hanya diperdagangkan dalam bentuk bahan baku.

Berdasarkan data yang disampaikannya, potensi nilai perdagangan gambir Sumbar disebut dapat mencapai Rp5.000 triliun per tahun. Data tersebut juga menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara harga gambir di tingkat petani dan nilai produk setelah melalui proses pengolahan.

Daun gambir segar, misalnya, dihargai sekitar Rp3.000 per kilogram. Setelah diolah menjadi getah gambir, nilainya dapat mencapai sekitar Rp30.000 per kilogram.

Baca Juga:  Nasi Padang di Singapura, Warung Piaman Digantikan Sederhana

Nilai tambah semakin besar apabila gambir diolah menjadi produk turunan. Dari 100 kilogram daun gambir, produk seperti tanin disebut dapat memiliki nilai hingga Rp9,6 juta, katekin sekitar Rp4,5 juta, sedangkan marker API mencapai sekitar Rp9,6 juta.

Makky mengatakan data tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk mengembangkan pasar gambir Indonesia sehingga tidak lagi bergantung pada India.

Menurutnya, pengembangan produk turunan dapat membuka peluang pasar ke berbagai negara sekaligus meningkatkan nilai tambah yang diterima petani.

“Sudah beratus tahun kondisi harga gambir di Sumbar ini tidak ada perkembangan yang berarti, dan masih saja menjual dalam bentuk getah. Apakah Sumbar akan seperti ini terus? Kalau dalam perdagangan global ini hanya bergantung pada satu pasar, risikonya cukup besar bila dilihat dari sisi politik dunia,” ujarnya.

Makky juga menyoroti tren harga gambir yang dinikmati petani. Menurutnya, harga gambir di tingkat petani mengalami penurunan dalam beberapa periode, dari sekitar Rp100 ribu per kilogram, kemudian Rp75 ribu, Rp50 ribu, hingga kini berada di kisaran Rp20 ribu per kilogram.

Kondisi tersebut, katanya, tidak boleh dibiarkan karena akan berdampak langsung terhadap perekonomian petani gambir.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu hadir lebih kuat dalam pengembangan perdagangan gambir, terutama dengan mendorong pengolahan bahan baku menjadi produk bernilai tambah.

Indonesia Kuasai Pasar Gambir Dunia

Indonesia merupakan salah satu negara utama penghasil dan eksportir gambir (Uncaria gambir Roxb.) dunia. Komoditas tersebut memiliki pasar ekspor di sejumlah negara, dengan India sebagai salah satu tujuan terbesar, disusul Jepang, China, Pakistan, Bangladesh, serta sejumlah negara Eropa.

Indonesia disebut menguasai sekitar 80 persen pasar gambir dunia, Samantaro di India pangsa pasar gambir Indonesia mencapai sekitar 50 persen. Pada 2022, nilai ekspor gambir Indonesia tercatat sekitar US$90 juta dengan harga ekspor berkisar US$7.500–US$10.000 per ton.

Besarnya potensi tersebut dinilai menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pasokan gambir ke pasar global, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi, penyamakan kulit, makanan, kosmetik, dan pengobatan tradisional.

Data di Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan gambir merupakan komoditas pertanian yang memiliki beragam manfaat sehingga permintaannya berpotensi terus berkembang.

Baca Juga:  Wamenaker: Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Harus Jadi Perhatian

“Gambir adalah salah satu komoditas pertanian yang memiliki banyak manfaat untuk industri dan kesehatan sehingga sangat dibutuhkan dan dicari oleh pasar dunia,” kata Destry, pejaat di Kemenkop.

Koperasi Jadi Penggerak Hilirisasi

Sumatera Barat menjadi daerah utama penghasil gambir Indonesia. Kondisi geografis dan iklim yang mendukung menjadikan gambir sebagai salah satu komoditas perkebunan penting di daerah tersebut.

Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing gambir, koperasi dinilai dapat memainkan peran penting, mulai dari penguatan budidaya, peningkatan kualitas produk, pengolahan hingga pemasaran.

Salah satunya dilakukan Koperasi Serba Usaha (KSU) Bangkit Mandiri di Kabupaten Pesisir Selatan. Koperasi yang berlokasi di Kampung Ampalu, Nagari Ganting Mudiak Selatan, Kecamatan Sutera, tersebut memiliki 83 anggota aktif.

Koperasi itu menjadi wadah petani untuk bekerja sama dalam budidaya sekaligus menjadi pusat pelatihan, peningkatan kualitas pengolahan, dan pemasaran gambir.

Data per 2024  saja, KSU Bangkit Mandiri telah menerapkan teknik pengolahan gambir dengan kadar katekin hingga 90 persen. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri.

KSU Bangkit Mandiri memproduksi empat kelas gambir, yakni gambir bootch  A dengan kadar katekin 90 persen,  bootch  B sebesar 70–80 persen,  bootch C sebesar 60–70 persen, dan bootch D sebesar 40–50 persen.

Masing-masing memiliki kapasitas produksi sekitar 2 ton per minggu untuk bootch A, 2 ton per minggu untuk bootch B, 3 ton per minggu untuk bootch C, serta 5–10 ton per minggu untuk bootch D.

Produk KSU Bangkit Mandiri dipasarkan untuk kebutuhan ekspor ke India dan Jepang melalui kemitraan dengan sejumlah perusahaan pengolahan gambir di Sumatera Barat.

Untuk pasar domestik, KSU Bangkit Mandiri juga menjalin kemitraan dengan Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memproduksi gambir dalam bentuk bubuk.

“Peran koperasi dalam mengelola komoditas gambir perlu terus diperkuat sehingga KSU Bangkit Mandiri dan Koperasi Syariah Gambir Anam Koto Mandiri mendapat pendampingan oleh Tenaga Pendamping Koperasi Modern (TPKM) dan merupakan peserta Program Koperasi Modern 2024 yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perkoperasian,” kata Destry. (Eko/dari berbagai sumber)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.