Bukittinggi, Khazanah – Setelah gagasan menjadi Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) oleh para tokohnya mentok di DPR RI, kini gagasan baru yang lebih segar datang dari Forum Cendikia dan Akademia IASMA Birugo yang juga dukung Ikatan Alumni SMA 2 Birugo Bukittinggi mengusung gagasan “Daerah Khusus Bukittinggi”.
Bahkan mereka tidak sekedar berwacana, melainkan sudah sampai ke tahap menyusun Kajian Akademis Pembentukan Daerah Khusus Bukittinggi. Jumat kemarin naskah kajian akademik itu diserahkan oleh forum kepada Wakil Walikota Bukittinggi, Ibnu Asis pada satu kesempatan acara peingatan 170 tahun Kweekscholl di SMAN 2 Bukittinggi.
“Ini sebagai kontribusi pemikiran para cendikia dan akademisi dari SMAN 2 Bukittinggi bagi pembangunan daerah dan penguatan identitas kebangsaan Indonesia,” kata Kordinator Tim Prof. Rumainur Malin Batuah S.H M.H Ph.D. Ia menyerahkan kajian itu bersama Ketua IASMA 2 Birugo M. Fadli dan anggota DPR RI Ade Rizki Pratama, Dr. Ir. Dedi Yusmen Dt. Rajo Pangulu nan Tinggi, Willson Gustiawan, S.E., M.Si., Ph.D. Tuanku Ginda Ali, dan Fidel Bustami, M. Biomed.
Kajian yang disusun oleh tim cendikia dan akademisi lintas disiplin ilmu ini menyimpulkan bahwa Bukittinggi memiliki landasan historis, konstitusional, sosial-budaya, dan fungsional yang kuat untuk dipertimbangkan sebagai Daerah Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Prof. Rumainu menyebutkan bahwa Bukittinggi bukan sekadar kota wisata. Kota ini adalah salah satu ruang sejarah terpenting bangsa Indonesia. Dari kota inilah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) lahir pada tahun 1948 dan menjaga keberlangsungan Republik Indonesia ketika ibu kota negara saat itu jatuh ke tangan Belanda. Karena itu, Bukittinggi memiliki kedudukan yang unik dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
“Usulan Daerah Khusus Bukittinggi bukanlah usulan pemekaran wilayah, bukan pula pembentukan provinsi baru. Kajian ini merupakan bentuk penguatan kewenangan tertentu untuk mendukung pengelolaan kota perjuangan, pusat budaya Minangkabau, kota warisan sejarah nasional, serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan,” kata dia.
Menurut kajian tersebut, ada 4 ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Jakarta, Yogyakarta, Bukittinggi dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Namun hanya Bukittinggi yang belum mendapatkan hak setara dengan 3 kota lainnya tersebut.
Forum Cendikia dan Akademisi IASMA Birugo menegaskan bahwa pengakuan terhadap kekhususan Bukittinggi merupakan bentuk penghormatan negara terhadap daerah yang memiliki kontribusi nyata dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa paling kritis dalam sejarah bangsa.
Selain memiliki legitimasi sejarah yang kuat, Bukittinggi saat ini juga menjalankan fungsi strategis sebagai pusat perdagangan, pendidikan, budaya, jasa, dan pariwisata di Sumatera Barat. Fungsi regional yang besar tersebut memerlukan tata kelola yang lebih adaptif agar mampu menjawab tantangan pembangunan masa depan.
“Status Daerah Khusus diharapkan menjadi instrumen untuk, memperkuat pendidikan sejarah dan kebangsaan, melestarikan warisan budaya Minangkabau, mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan, memperkuat pengelolaan kawasan heritage nasional serta meningkatkan kualitas tata kelola perkotaan dan lingkungan,” kata Prof. Rumainur.
Forum Cendikia dan Akademisi IASMA Birugo mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, akademisi, tokoh adat, tokoh masyarakat, generasi muda, serta perantau Minangkabau untuk membuka ruang dialog yang konstruktif mengenai masa depan Bukittinggi.
Kajian dan Usulan Daerah Khusus Bukittinggi bukan hanya tentang masa lalu. kajian dan usulan ini adalah upaya menempatkan sejarah sebagai fondasi pembangunan masa depan.
Bukittinggi telah menjadi bagian penting dalam lahir dan bertahannya Republik Indonesia. Kini saatnya peran strategis tersebut memperoleh perhatian yang proporsional dalam pembangunan nasional.
“Bukittinggi bukan hanya kota yang mencatat sejarah. Bukittinggi adalah kota yang pernah menyelamatkan sejarah Republik Indonesia,” kata Rumainur.
Wakil Walikota Bukittinggi atas nama Pemerintah Kota menyambut baik gagasan ini dan berjanji akan membawanya ke dalam diskusi yang intens lagi dalam jajarana Pemerintahan Kota dan DPRD Bukittinggi untuk bisa diajukan kepada pemerintah pusat. “Terimakasih kepada para cendekia dan akademia alumni SMA2 Bukittinggi,” ujar Ibnu Asis. (eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
