Padang, Khazanah – Rencana reaktivasi jalur kereta api di Sumatera Barat yang dijadwalkan mulai pada 27 Oktober 2026 menjadi momentum untuk menghidupkan kembali jaringan transportasi berbasis rel sekaligus memperkuat sistem keamanan dan keselamatan perkeretaapian. Dukungan seluruh unsur, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat, diperlukan agar pengembangan jaringan kereta api di Ranah Minang berjalan aman, lancar, dan berkelanjutan.
Menjelang dimulainya proyek tersebut, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperkuat koordinasi lintas instansi untuk menjaga keamanan perjalanan kereta api, melindungi aset dan prasarana, serta memastikan keselamatan operasional pada jalur yang telah aktif, terutama lintas Padang–Pariaman.
Salah satu langkah strategis dilakukan melalui pertemuan antara Direktur Operasi, Infrastruktur dan Keselamatan Area 2 KAI, Dadan Rudiansyah, didampingi Kepala KAI Divisi Regional II Sumatera Barat, Lutfi Wijaya, dengan Panglima Komando Daerah Militer XX/Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arief Gajah Mada, di Markas Kodam XX/TIB, Padang, Kamis lalu.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara KAI dan TNI dalam menciptakan lingkungan operasional perkeretaapian yang aman dan kondusif. Koordinasi ini mencakup langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan, pengamanan aset dan prasarana, serta dukungan terhadap kelancaran perjalanan kereta api di Sumatera Barat.
Pangdam XX/TIB Mayjen TNI Arief Gajah Mada menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Direksi KAI. Ia berharap hubungan baik antara kedua institusi dapat terus dipelihara dan ditingkatkan melalui komunikasi serta koordinasi berkelanjutan, khususnya dalam mendukung keamanan dan keselamatan operasional perkeretaapian.
Sementara itu, Dadan Rudiansyah menekankan pentingnya sinergi dengan TNI dalam mendukung keberlangsungan operasional kereta api. Kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan, sekaligus menjaga aset dan prasarana perkeretaapian.
Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menegaskan bahwa penyelenggaraan transportasi kereta api tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan sarana dan prasarana. Dukungan lintas instansi dan partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan layanan yang aman, andal, dan nyaman.
“Sinergi dengan Kodam XX/TIB diharapkan semakin memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan perjalanan kereta api dan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Barat. Kami berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan kereta api berjalan aman, andal, dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat,” kata Lutfi.
Reaktivasi Dimulai dari Kayu Tanam
Penguatan keamanan tersebut menjadi semakin relevan seiring rencana dimulainya proyek reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat. Peletakan batu pertama (groundbreaking) dijadwalkan berlangsung di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada 27 Oktober 2026.
Sejumlah pejabat dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Anggota DPR RI Andre Rosiade menyebut reaktivasi jalur kereta api sebagai bagian dari upaya pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas di Sumatera Barat. Menurut dia, pengaktifan kembali jalur-jalur lama diharapkan membuka lebih banyak pilihan transportasi bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata.
“Ini merupakan komitmen Pak Prabowo untuk terus membangun Sumatera Barat. Kita ingin infrastruktur Sumbar semakin baik, konektivitas antardaerah semakin kuat, dan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Andre.
Berdasarkan kajian strategis perkeretaapian KAI untuk wilayah Sumatera Barat, tahap awal reaktivasi mencakup jalur Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang sekitar 15,3 kilometer. Kajian tersebut juga memetakan pengembangan jalur Padang Panjang–Singkarak serta Solok–Sawahlunto dengan panjang gabungan sekitar 66,4 kilometer.
Dengan demikian, total rencana reaktivasi dalam kajian tersebut mencapai sekitar 81,7 kilometer, di luar segmen Singkarak–Solok sepanjang 13,76 kilometer yang disebut telah direaktivasi dalam dokumen itu. Pelaksanaan setiap segmen tetap mengikuti tahapan, kajian teknis, dan keputusan resmi pemerintah serta pihak terkait.
Rencana pengembangan jaringan tersebut juga mencakup koridor Kayu Tanam–Padang Panjang–Bukittinggi–Payakumbuh. Namun, realisasi masing-masing lintas memerlukan kajian, perencanaan, dan penetapan tahapan pelaksanaan tersendiri.
Tanggung Jawab Bersama
Di tengah peluang besar yang ditawarkan reaktivasi, aspek keamanan dan keselamatan tidak boleh ditempatkan sebagai urusan teknis KAI semata. Semakin luas jaringan yang diaktifkan, semakin besar pula kebutuhan akan koordinasi pengamanan, pemeliharaan prasarana, pengawasan jalur, dan kedisiplinan seluruh pengguna ruang di sekitar rel.
Pemerintah pusat dan daerah perlu mendukung penataan kawasan jalur kereta api, memastikan kejelasan pemanfaatan ruang milik jalur, serta membantu sosialisasi kepada masyarakat. TNI dan Polri dapat memperkuat koordinasi pengamanan sesuai kewenangan masing-masing, sedangkan KAI bertanggung jawab memastikan kesiapan operasional, sarana, prasarana, prosedur keselamatan, dan kompetensi petugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masyarakat juga memiliki peran penting, terutama dalam mematuhi aturan di perlintasan sebidang, tidak beraktivitas secara berbahaya di sekitar rel, tidak merusak fasilitas perkeretaapian, serta segera melaporkan kondisi yang berpotensi mengganggu perjalanan kereta api,” kata Direktur Operasi, Infrastruktur dan Keselamatan Area 2 KAI, Dadan Rudiansyah.
Perlintasan sebidang, titik-titik rawan, kondisi jembatan dan rel, sistem persinyalan, serta kesiapan petugas perlu mendapat perhatian sesuai hasil pemeriksaan teknis dan tingkat risikonya. Sosialisasi keselamatan kepada warga, pengendara, pelajar, dan pengguna jalan juga harus berjalan seiring dengan tahapan reaktivasi.
“Pembukaan kembali jalur lama perlu didahului pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi prasarana, kelayakan operasi, kebutuhan perbaikan, dan kesiapan sistem pengendalian perjalanan. Jalur yang telah lama tidak beroperasi harus dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan kembali untuk layanan kereta api,” kata Kepala KAI Divre II Sumbar Lutfi Wijaya menambahkan.
Menurut Lutfi, reaktivasi kereta api Sumatera Barat bukan sekadar menghidupkan kembali rel yang pernah menjadi urat nadi transportasi antardaerah. Lebih dari itu, proyek ini merupakan upaya membangun sistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan mampu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, momentum peletakan batu pertama pada 27 Oktober mendatang perlu diikuti dengan komitmen nyata seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan dan keselamatan, sehingga kebangkitan perkeretaapian Sumatera Barat tidak hanya memperluas konektivitas, tetapi juga menghadirkan perjalanan yang selamat, tertib, dan tepercaya bagi masyarakat. (Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
