Oleh: Novrizal
Ada satu hal yang menarik dari kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di negeri ini. Biasanya, kalau seseorang menelepon presiden, yang dibicarakan mungkin soal negara, keamanan, ekonomi, atau urusan pemerintahan.
Dalam kasus ini, telepon justru menjadi barang bukti yang bisa membuka pintu ke sebuah pertanyaan besar: sebenarnya siapa yang ingin mengetahui percakapan siapa, dan untuk kepentingan apa?
Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dan tiga diantaranya telah menjalani penahan di Mako Brimob. terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap presiden dan sejumlah tokoh lain.
Menurut keterangan penyidik, sasaran penyadapan tidak hanya pejabat negara dan politisi, tetapi juga jurnalis, aktivis, tokoh masyarakat, serta kalangan pengusaha. Motifnya belum diumumkan dan penyelidikan masih berjalan.
Di sinilah ruang bagi kita untuk bertanya secara kritis: mungkinkah persoalan ini lebih luas daripada sekadar urusan mendengarkan percakapan telepon? sebab, dalam politik Indonesia, telepon memang penting tetapi anggaran negara jauh lebih penting.
Telepon bisa menyimpan rahasia, sedangkan anggaran bisa menyimpan masa depan kekuasaan.
Telepon bisa disadap, anggaran bisa diperebutkan
Mari kita berandai-andai sedikit. Seandainya penyadapan itu dilakukan untuk mengetahui siapa berbicara dengan siapa, tentu pertanyaan berikutnya adalah: mengapa percakapan mereka begitu penting? Apakah ada informasi politik yang sedang dicari? Apakah ada jaringan kekuasaan yang sedang dipetakan? Atau ada kepentingan ekonomi yang sedang diamankan?
Di sinilah politik menjadi menarik sekaligus menggelikan. rakyat membayangkan anggaran negara sebagai uang untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberi makan anak-anak.
Sementara dalam imajinasi politik yang lebih nakal, anggaran juga bisa dilihat sebagai peta peluang: siapa mendapat proyek, siapa menjadi pemasok, siapa mengelola distribusi, siapa memperoleh akses, dan siapa membangun jaringan tetapi kita juga tidak boleh naif. Program besar dengan aliran dana besar selalu membutuhkan pengawasan yang lebih besar pula.
MBG: dari urusan gizi menuju urusan jaringan?
Lihat saja program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia: memperbaiki gizi anak-anak, membantu kelompok rentan, dan mendukung kualitas sumber daya manusia. Siapa yang berani menolak anak-anak mendapatkan makanan bergizi?
Namun, di balik sepiring makanan, terdapat ekosistem ekonomi yang luas. Ada dapur, pemasok beras, telur, ayam, sayuran, susu, tenaga kerja, transportasi, pengadaan peralatan, hingga pengelolaan distribusi. Dengan kata lain, satu porsi makanan dapat melibatkan banyak pihak dan perputaran uang.
Dalam dokumen strategi APBN 2026, pemerintah mencantumkan alokasi Rp335 triliun untuk MBG. Angka ini bukan uang receh yang bisa disimpan di laci meja bendahara. Ini adalah anggaran yang sangat besar dan memiliki dampak ekonomi ke berbagai sektor.
Bayangkan jika satu dapur melibatkan puluhan pemasok, satu daerah memiliki banyak dapur, dan satu program berjalan secara nasional. Jaringan ekonomi yang terbentuk tentu tidak kecil. Di dalamnya ada peluang bagi petani, peternak, UMKM, pengusaha transportasi, penyedia bahan pangan, dan tenaga kerja.
Pertanyaannya petani mana, peternak mana, dan UMKM mana yang boleh mendapatkan keuntungan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang memperoleh keuntungan, bagaimana mereka dipilih, apakah prosesnya transparan, dan apakah kesempatan itu terbuka secara adil?
Jangan sampai program untuk memperbaiki gizi anak-anak berubah menjadi program untuk memperbaiki gizi jaringan ekonomi kelompok tertentu.
Koperasi Merah Putih dan politik pintu masuk
Jika dikelola secara profesional, koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Namun, jika pengelolaannya tidak transparan, ia berisiko menjadi jaringan patronase: siapa yang dekat dengan kekuasaan mendapat akses, siapa yang memiliki loyalitas mendapat kesempatan, dan siapa yang tidak masuk lingkaran mungkin hanya menjadi penonton.
Di sinilah kita perlu waspada. Jangan sampai koperasi yang namanya Merah Putih justru menjadi koperasi yang hanya putih di papan nama, tetapi merah di buku keuntungan.
Koperasi mestinya menjadi milik anggota, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik. Sebab, koperasi dibangun untuk memperkuat ekonomi rakyat, bukan untuk membangun kerajaan kecil menjelang pemilihan presiden.
Pilpres 2029: pertarungan dimulai sebelum baliho dipasang
Pilpres 2029 memang masih beberapa tahun lagi. Tetapi dalam politik, persiapan tidak selalu dimulai ketika baliho calon presiden mulai memenuhi jalan raya. Persiapan bisa dimulai jauh sebelumnya: membangun jaringan, memperkuat loyalitas, menguasai informasi, menanam pengaruh, dan mengamankan sumber daya.
Kampanye politik tidak selalu dimulai dengan pidato. Kadang-kadang ia dimulai dengan pertemuan tertutup, pembentukan jaringan, pembagian akses, dan penguasaan sumber daya ekonomi.
Seorang calon pemimpin membutuhkan dukungan partai, relawan, tokoh masyarakat, pengusaha, organisasi, dan jaringan sosial, semua itu membutuhkan biaya. Tidak ada mesin politik yang bisa bergerak hanya dengan semangat dan doa.
Di sinilah pertanyaan tentang penyadapan menjadi relevan sebagai bahan refleksi politik. Jika benar penyadapan dilakukan terhadap presiden, pejabat, politisi, pengusaha, dan tokoh masyarakat, publik berhak mengetahui apa tujuan sebenarnya. Apakah ada kepentingan keamanan? Persaingan internal? Perebutan pengaruh? Atau ada kepentingan lain yang belum terungkap?
Kita tidak boleh buru-buru menuduh siapa pun. Tetapi kita juga tidak boleh terlalu cepat percaya bahwa semua ini hanya persoalan teknis komunikasi.
Negara jangan berubah menjadi perusahaan politik
Ada ironi besar yang harus diperhatikan. Pemerintah selalu mengatakan bahwa program-program besar dibuat untuk kepentingan rakyat. Itu benar dan memang seharusnya demikian. Namun, semakin besar anggaran dan semakin luas jaringan pelaksananya, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi dan pengawasan.
Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton dari sebuah pertunjukan yang dibiayai oleh uang rakyat sendiri.
Rakyat membayar pajak, pemerintah menyusun anggaran, program diluncurkan, pejabat berpidato, dan berbagai pihak mendapatkan kesempatan ekonomi. Tetapi siapa yang memastikan bahwa manfaat terbesar benar-benar kembali kepada rakyat?
Kalau tidak, kita akan menyaksikan sebuah model pembangunan yang sangat unik: rakyat menjadi alasan program, anggaran menjadi bahan bakar, jaringan menjadi kendaraan, dan kekuasaan menjadi tujuan perjalanan.
Sementara itu, kalau ada yang bertanya mengapa telepon disadap, mungkin jawabannya masih harus menunggu hasil penyidikan. Tetapi kalau ada yang bertanya mengapa anggaran begitu menarik bagi kekuasaan, jawabannya tidak terlalu sulit: karena di dalam anggaran terdapat uang, peluang, akses, dan pengaruh.
Yang perlu diawasi bukan hanya telepon, tetapi juga aliran uang
Kasus penyadapan harus diselesaikan secara transparan dan berdasarkan hukum. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi penyelidikan juga perlu menjawab pertanyaan mendasar: apa motifnya, siapa yang memerintahkan, siapa yang menjadi sasaran, dan untuk kepentingan siapa informasi itu dikumpulkan?
Pada saat yang sama, pemerintah harus membuka ruang pengawasan terhadap program-program besar. Pengadaan bahan pangan MBG, pemilihan pemasok, pengelolaan dapur, pembiayaan koperasi, penunjukan mitra, serta distribusi barang dan jasa harus dapat diperiksa publik.
Jika ada dugaan bahwa jaringan ekonomi program pemerintah dimanfaatkan untuk membangun kekuatan politik menuju 2029, dugaan itu harus diuji dengan bukti: aliran dana, hubungan bisnis, konflik kepentingan, pola penunjukan mitra, dan keterkaitan dengan pembiayaan politik.
Sebab, jangan sampai kita terlalu sibuk mencari siapa yang menyadap telepon presiden, tetapi lupa memeriksa siapa yang sedang menikmati aliran anggaran negara.
Dalam republik yang sehat, negara seharusnya membangun kesejahteraan rakyat, bukan membangun perusahaan politik dengan rakyat sebagai pemegang saham yang tidak pernah menerima dividen.
Catatan faktual: Esai ini menggunakan kasus penyadapan sebagai titik berangkat satire, bukan menyatakan bahwa penyadapan terbukti berkaitan dengan MBG, Koperasi Merah Putih, atau Pilpres 2029. Polisi menyatakan motif masih diselidiki; laporan juga menyebut sasaran dugaan penyadapan mencakup pejabat, politisi, jurnalis, aktivis, dan pengusaha.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
