Oleh: Irdam Imran
(Pengamat Politik Media Digital)
Bencana selalu datang membawa ketidakpastian. Namun, satu hal yang seharusnya tidak boleh ikut menjadi tidak pasti adalah kehadiran pertolongan. Ketika gempa mengguncang, banjir merendam permukiman, longsor memutus akses, atau erupsi memaksa masyarakat meninggalkan rumah, warga tidak membutuhkan terlalu banyak teori. Mereka membutuhkan pertolongan yang cepat, terkoordinasi, profesional, dan terutama dapat dipercaya. Di titik inilah kepercayaan publik menemukan maknanya sebagai modal sosial.
Pesan tersebut menjadi salah satu resonansi penting dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) di Yogyakarta, 11–13 September 2026. Senator RI asal Sumatera Barat yang juga Ketua Dewan Penasihat MDMC Sumatera Barat, Irman Gusman, mendorong agar kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah dikonversi menjadi kapasitas nyata untuk melindungi masyarakat, memperkuat kesiapsiagaan, dan mempercepat pemulihan pascabencana.
Gagasan tersebut tidak berhenti pada bagaimana MDMC menjadi lebih cepat mengirimkan bantuan. Lebih jauh, gagasan itu menyentuh persoalan bagaimana seluruh kekuatan sosial yang dimiliki Muhammadiyah dapat dihubungkan dalam sebuah jejaring kemanusiaan yang terintegrasi dan mampu membangun ketangguhan masyarakat.
Dalam konteks itulah Irman memperkenalkan gagasan pengembangan yang disebut MDMC 4.0 atau Integrated Humanitarian and Resilience Network. Istilah tersebut bukan nomenklatur resmi organisasi, melainkan sebuah gagasan untuk melanjutkan dan memperkuat kerja-kerja tanggap darurat, manajemen bencana, mitigasi, serta pembangunan ketangguhan masyarakat yang selama ini telah dilakukan MDMC.
Maknanya sederhana, tetapi strategis: jangan biarkan kekuatan yang besar bekerja sendiri-sendiri. Muhammadiyah memiliki sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, masjid, kader, organisasi otonom, relawan, serta jaringan sosial yang luas. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya. Dunia usaha memiliki kemampuan logistik dan pembiayaan. Perguruan tinggi memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Media memiliki kemampuan membangun kesadaran sekaligus menyebarkan informasi kepada masyarakat.
Jika seluruh kekuatan tersebut dapat dihubungkan dalam satu orkestrasi, Indonesia tidak hanya memiliki lembaga penanggulangan bencana, tetapi juga sebuah ekosistem kemanusiaan.
Kepercayaan Publik sebagai Modal Sosial
Namun, kepercayaan tidak boleh berhenti sebagai citra, reputasi, atau angka-angka survei. Kepercayaan harus diterjemahkan menjadi kemampuan nyata: menghubungkan sumber daya, mengambil keputusan, menggerakkan relawan, menyalurkan bantuan, serta mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada publik.
Dalam situasi bencana, kepercayaan bahkan memiliki nilai yang jauh lebih konkret. Masyarakat harus tahu kepada siapa mereka meminta pertolongan. Relawan harus mengetahui ke mana mereka bergerak. Pemerintah harus mengetahui siapa yang dapat diajak bekerja sama. Rumah sakit harus siap menerima korban. Logistik harus tersedia di lokasi yang tepat. Informasi harus mengalir secara cepat dan akurat. Dengan kata lain, kepercayaan harus menghasilkan kesiapan. Dan kesiapan harus menghasilkan tindakan.
Indonesia dan Budaya Kesiapsiagaan
Gagasan tersebut menjadi semakin relevan karena Indonesia hidup di tengah risiko bencana yang tinggi. World Risk Index 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dari 193 negara dengan skor 39,80, setelah Filipina dan India. Indeks tersebut memperhitungkan keterpaparan masyarakat terhadap berbagai ancaman alam, sekaligus tingkat kerentanan dan kapasitas dalam menghadapi risiko. Angka tersebut semestinya tidak sekadar dibaca sebagai statistik. Ia merupakan peringatan.
Indonesia membutuhkan perubahan paradigma: dari budaya tanggap bencana menuju budaya siap bencana. Selama ini, perhatian terhadap bencana sering kali baru membesar setelah bencana terjadi. Anggaran, relawan, bantuan dan logistik mulai bergerak ketika korban sudah berjatuhan dan kerusakan telah terjadi.
Padahal, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apa yang sudah dipersiapkan sebelum bencana datang? Di sinilah mitigasi harus ditempatkan sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran.
Setiap rupiah yang digunakan untuk memperkuat bangunan, membangun sistem peringatan dini, melatih relawan, menyiapkan rumah sakit, menyediakan logistik, mengedukasi masyarakat, dan memastikan jalur evakuasi berfungsi sesungguhnya merupakan investasi untuk mengurangi korban dan kerugian.
Kita tidak mungkin menghentikan gempa bumi. Kita juga tidak selalu dapat mencegah banjir, longsor, atau erupsi gunung api. Tetapi kita dapat mengurangi risikonya. Dan yang lebih penting, kita dapat memperkecil dampak yang ditimbulkannya.
Trigger Mechanism: Jangan Mulai dari Nol
Salah satu gagasan menarik yang disampaikan Irman adalah pentingnya trigger mechanism, yakni mekanisme pemicu tindakan yang telah disepakati dan dipersiapkan sebelum krisis terjadi. Dalam keadaan normal, semua pihak mungkin terlihat siap.
Namun, ketika bencana benar-benar datang, persoalan yang sesungguhnya baru muncul. Siapa yang mengambil keputusan? Siapa yang mengaktifkan relawan? Dari mana logistik bergerak? Rumah sakit mana yang menerima korban? Bagaimana data dibagikan? Siapa yang bertanggung jawab kepada masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya sudah memiliki jawaban sebelum bencana terjadi. Sebab dalam keadaan darurat, waktu bukan sekadar ukuran. Waktu adalah kehidupan, makin cepat keputusan dibuat dan jejaring bergerak, semakin besar peluang masyarakat untuk diselamatkan.
Karena itu, MDMC 4.0 dapat dibaca sebagai upaya membangun sebuah sistem yang memungkinkan berbagai kekuatan bergerak tanpa harus selalu menunggu komando baru setiap kali krisis terjadi. Jejaring harus mengetahui kapan harus bergerak, siapa melakukan apa, sumber daya apa yang tersedia, bagaimana informasi dibagikan, serta bagaimana pertanggungjawaban dilakukan. Inilah perbedaan antara sekadar memiliki banyak sumber daya dengan memiliki sistem yang mampu menggerakkan sumber daya secara efektif.
Dari Kepercayaan Menjadi Ketangguhan
Muhammadiyah memiliki modal sosial yang sangat besar. Kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, klinik, masjid, serta berbagai amal usaha Muhammadiyah bukanlah sesuatu yang lahir dalam sehari. Kepercayaan tersebut dibangun melalui sejarah panjang pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, tantangan berikutnya adalah bagaimana modal kepercayaan tersebut dikembangkan menjadi modal ketangguhan bangsa. Bencana tidak mengenal perbedaan politik. Banjir tidak bertanya siapa pilihan politik seseorang. Gempa tidak mengenal identitas organisasi. Longsor tidak membedakan latar belakang sosial masyarakat yang terdampak.
Dalam situasi bencana, sekat-sekat sosial menjadi kecil di hadapan kebutuhan manusia untuk diselamatkan. Karena itu, kerja kemanusiaan pada hakikatnya membutuhkan kolaborasi. Pemerintah, Muhammadiyah, PMI, dunia usaha, perguruan tinggi, media, komunitas, relawan, dan masyarakat harus mampu bergerak dalam satu orkestrasi kemanusiaan.
Rakernas MDMC di Yogyakarta, yang dibuka dengan sambutan Ketua LRB-MDMC PP Muhammadiyah H. Budi Setiawan, pidato Menko PMK Pratikno, serta amanah Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, kemudian ditutup oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga Ketua PMI, memberikan pesan bahwa penanggulangan bencana bukanlah pekerjaan satu lembaga atau satu kelompok. Ia adalah agenda bersama.
Resonansi dari Yogyakarta
Dari Yogyakarta, ada satu pesan penting yang layak dibawa pulang: Kepercayaan publik bukan hanya sesuatu yang harus dijaga, tetapi sesuatu yang harus digerakkan. Kepercayaan harus melahirkan kapasitas. Kapasitas harus melahirkan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan harus melahirkan perlindungan. Dan perlindungan harus berujung pada pemulihan kehidupan masyarakat.
Bencana memang tidak selalu dapat dicegah. Tetapi dampaknya dapat dikurangi. Korban dapat ditekan. Kerugian dapat diminimalkan. Pemulihan dapat dipercepat. Karena itu, MDMC 4.0 bukan semata-mata cerita tentang teknologi atau organisasi masa depan. Ia adalah gagasan tentang bagaimana iman, ilmu pengetahuan, jaringan sosial, profesionalisme, dan kepercayaan publik dipertemukan dalam satu gerakan kemanusiaan.
Jika gagasan tersebut berhasil diwujudkan, Muhammadiyah tidak hanya menjadi organisasi yang hadir ketika bencana terjadi. Lebih dari itu, Muhammadiyah dapat menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil yang membantu Indonesia bersiap sebelum bencana, hadir ketika bencana datang, dan mendampingi masyarakat hingga kehidupan kembali pulih.
Pada akhirnya, kekuatan sebuah jejaring bukan diukur dari seberapa banyak orang atau lembaga yang terhubung di dalamnya. Kekuatan jejaring diukur dari seberapa cepat, terkoordinasi, dan terpercaya ia mampu bergerak ketika kemanusiaan membutuhkan pertolongan.
Dan di situlah sesungguhnya makna MDMC 4.0: bukan sekadar membangun jaringan yang lebih besar, tetapi membangun kekuatan kemanusiaan yang lebih siap, lebih terintegrasi, dan lebih dipercaya masyarakat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
