Yogyakarta, Khazanah — Senator RI asal Sumatera Barat, Irman Gusman, mendorong Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) memastikan seluruh jejaring relawan, logistik, layanan kesehatan, dan pembiayaan dapat segera digerakkan sebelum bencana terjadi.
Menurut Irman, kesiapsiagaan tidak boleh dibangun ketika krisis sudah berlangsung. Sistem, sumber daya, pembagian peran, hingga mekanisme pengambilan keputusan harus dipersiapkan sejak sebelum bencana agar pertolongan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Gagasan tersebut disampaikan Irman saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Resiliensi Bencana (LRB)-MDMC Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya, Sleman, Yogyakarta, Sabtu (12/9/2026).
Acara tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri atas pimpinan dan anggota LRB-MDMC PP Muhammadiyah serta pengurus MDMC dari berbagai wilayah di Indonesia.
Irman yang juga Ketua Dewan Penasihat MDMC Sumatera Barat mengatakan, posisi MDMC semakin strategis karena berada di bawah payung Muhammadiyah, organisasi yang memiliki akar kuat di tengah masyarakat dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.
Namun, menurut dia, kepercayaan publik tersebut harus dikonversi menjadi kemampuan nyata dalam penanggulangan bencana.
“Kepercayaan publik adalah modal sosial. Namun, kepercayaan itu harus diubah menjadi kapasitas, kemampuan menghubungkan sumber daya, mengambil keputusan, dan menggerakkan bantuan secara cepat ketika masyarakat membutuhkan,” ujar Irman.
MDMC 4.0
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Irman menawarkan gagasan pengembangan yang disebut MDMC 4.0 atau Integrated Humanitarian and Resilience Network, yakni jejaring kemanusiaan dan ketangguhan yang terintegrasi.
Irman menegaskan, istilah MDMC 4.0 merupakan gagasan pengembangan dan bukan nomenklatur resmi organisasi. Konsep tersebut dimaksudkan untuk melanjutkan sekaligus memperkuat kerja tanggap darurat, manajemen bencana, mitigasi, dan pembangunan ketangguhan masyarakat yang selama ini telah dilakukan MDMC.
Dalam konsep tersebut, MDMC diharapkan menjadi penghubung berbagai kekuatan yang dimiliki Muhammadiyah dengan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, tenaga kesehatan, media, komunitas, dan unsur masyarakat lainnya.
Sekolah, rumah sakit, klinik, masjid, perguruan tinggi, kader, dan jaringan relawan Muhammadiyah, kata Irman, memiliki potensi besar untuk saling menopang sejak tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat.
“Penanggulangan bencana tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga saja. Pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas, hingga masyarakat di tingkat akar rumput memiliki sumber daya dan kapasitas yang dapat saling melengkapi,” katanya.
Menurut Ketua Dewan Pengawas Ikatan Keluarga Minang (IKM) tersebut, kekuatan utama sebuah jejaring bukan semata-mata jumlah anggota atau lembaga yang terlibat, melainkan kemampuan seluruh unsur untuk bergerak secara cepat dan terkoordinasi ketika krisis terjadi.
Indonesia Berada dalam Risiko Tinggi
Urgensi penguatan kesiapsiagaan tersebut, lanjut Irman, terlihat dari posisi Indonesia dalam World Risk Index 2025. Indonesia berada di peringkat ketiga dari 193 negara dengan skor 39,80. Filipina berada di posisi pertama dengan skor 46,56, disusul India di posisi kedua dengan skor 40,73.
Indeks tersebut mengukur risiko berdasarkan paparan terhadap berbagai bahaya serta tingkat kerentanan masyarakat, termasuk kapasitas dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap bencana.
“Artinya, penguatan kesiapan masyarakat merupakan bagian penting dari upaya menurunkan risiko bencana,” ujarnya.
Karena itu, Irman menilai Indonesia perlu menggeser paradigma dari sekadar respons setelah bencana menuju budaya kesiapsiagaan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Pentingnya Trigger Mechanism
Salah satu elemen penting dalam gagasan MDMC 4.0 adalah trigger mechanism, yakni mekanisme pemicu tindakan yang telah disepakati sebelum krisis terjadi.
Menurut Irman, protokol tersebut harus menjelaskan data yang digunakan, pihak yang berwenang mengaktifkan jejaring, pembagian peran, pengerahan sumber daya, hingga mekanisme pertanggungjawaban kepada publik.
Dengan mekanisme tersebut, koordinasi tidak perlu dimulai dari nol setiap kali bencana terjadi.
“Yang penting bukan hanya siapa yang bergerak, tetapi bagaimana semua kekuatan yang ada bisa segera bergerak ketika dibutuhkan. Itulah pentingnya trigger mechanism,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam situasi bencana, kecepatan mengambil keputusan sangat menentukan keselamatan masyarakat. Karena itu, setiap unsur dalam jejaring harus memahami kapan harus bergerak, siapa yang mengambil keputusan, sumber daya apa yang tersedia, dan bagaimana koordinasi dilakukan.
Mitigasi sebagai Investasi
Irman juga mengingatkan pentingnya menempatkan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bagian dari investasi pembangunan.
Ia mengutip kajian Bank Dunia dan Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) mengenai infrastruktur tangguh yang memperkirakan manfaat sekitar empat dolar untuk setiap satu dolar yang diinvestasikan di negara berpendapatan rendah dan menengah. Manfaat tersebut antara lain berupa berkurangnya kerusakan serta gangguan terhadap layanan publik dan kegiatan ekonomi.
“Mitigasi dan kesiapsiagaan adalah investasi untuk melindungi kehidupan, menjaga layanan publik, dan mempertahankan keberlanjutan ekonomi. Setiap rupiah yang dikeluarkan sebelum bencana harus diarahkan untuk mengurangi kerugian dan mempercepat pemulihan,” tegasnya.
Menurut Ketua Dewan Pakar Majelis Ekonomi dan UMKM PP Muhammadiyah tersebut, penguatan sistem penanggulangan bencana juga harus ditopang pelatihan yang dilakukan secara berkala, standar operasional yang jelas, ketersediaan sumber daya, serta indikator keberhasilan yang terukur.
Perlindungan masyarakat, kata dia, tidak boleh berhenti pada fase tanggap darurat. Pemulihan harus mencakup layanan kesehatan, dukungan psikososial, hingga pemulihan mata pencaharian masyarakat.
Rakernas Tiga Hari
Rakernas LRB-MDMC PP Muhammadiyah berlangsung selama tiga hari, 11–13 September 2026.
Pada pembukaan Rakernas, Jumat (11/9), kegiatan diisi sambutan Ketua LRB-MDMC PP Muhammadiyah H. Budi Setiawan, S.T., pidato Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., serta amanah sekaligus pembukaan Rakernas oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno menilai jejaring amal usaha Muhammadiyah memiliki peran penting dalam mendukung keselamatan masyarakat. Keberadaan sekolah, kampus, rumah sakit, klinik, dan berbagai jaringan sosial Muhammadiyah dinilai menjadi modal penting dalam penanggulangan bencana.
Rangkaian Rakernas kemudian ditutup pada Minggu (13/9) oleh mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI).
Irman berharap Rakernas tersebut tidak hanya menghasilkan rumusan program, tetapi juga memperkuat kerja bersama dan membangun sistem kesiapsiagaan yang dapat dioperasionalkan di lapangan.
“Bencana memang tidak selalu bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Karena itu, kita harus memperkuat kesiapsiagaan, memperluas jejaring, dan memastikan setiap kekuatan dapat bergerak bersama ketika kemanusiaan membutuhkan,” kata Irman yang juga Ketua Dewan Pembina Pusat Kebudayaan Minangkabau tersebut. (Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
