Oleh: Novrizal
Ada cara sederhana untuk menyelesaikan masalah keuangan negara: kalau angka-angkanya mulai berantakan, rupiah tertekan, investor mulai bertanya-tanya, dan lembaga pemeringkat mulai memasang wajah masam, maka gantilah Menteri Keuangan.
Selesai!
Setidaknya begitulah logika politik yang paling praktis. Tidak perlu terlalu lama membicarakan siapa yang membuat keputusan. Tidak perlu bertanya siapa yang menentukan prioritas anggaran. Tidak perlu mengorek terlalu dalam siapa yang menikmati proyek, siapa yang memperoleh akses, atau siapa yang akhirnya menanggung risikonya. Cukup cari satu orang.
Namanya Purbaya!.
Kalau perlu, jadikan ia sebagai semacam tumbal fiskal. Setelah itu, pemerintah bisa tampil dengan wajah baru dan mengatakan kepada pasar: tenang, masalah sudah ditangani. Padahal pasar bukan anak kecil yang mudah ditenangkan dengan hanya mengganti wajah.
Pasar membaca angka. Pasar membaca kebijakan. Pasar membaca risiko. Dan yang paling penting, pasar membaca arah pemerintahan.
Rupiah melemah bukan karena Menteri Keuangan bangun pagi lalu memutuskan ingin melihat dolar semakin mahal. Defisit fiskal juga tidak muncul hanya karena seorang menteri salah menghitung kalkulator. Kepercayaan investor tidak runtuh hanya karena satu pejabat mengeluarkan satu pernyataan. Di belakang semuanya ada keputusan politik!.
Ada prioritas pembangunan. Ada ambisi pertumbuhan. Ada program-program pemerintah. Ada belanja negara. Ada utang. Ada BUMN. Ada Danantara. Ada Himbara. Ada Bank Indonesia. Ada proyek strategis. Ada kepentingan investasi.
Dan di atas seluruh ekosistem itu ada satu jabatan yang sangat jelas!.
Maka menjadi agak lucu kalau ketika ekonomi mulai tersandung, pemerintah seolah-olah menemukan penyebab utamanya dalam sosok Menteri Keuangan. Seolah-olah Presiden hanya duduk di ruang tunggu sambil berkata,
“Lho, kok APBN begini?”
Padahal APBN bukanlah uang milik Menteri Keuangan. APBN adalah instrumen kebijakan negara. Prioritas belanja ditentukan melalui proses politik pemerintahan dan persetujuan DPR. Presiden menetapkan program prioritas. Menteri Keuangan menerjemahkannya ke dalam kebijakan fiskal.
Dengan kata lain, kalau kapal fiskal mulai oleng, tidak masuk akal kalau yang dilempar ke laut hanya bendaharanya sementara nahkodanya tetap berdiri di anjungan sambil berkata, “Itu urusan bendahara.” Dan Purbaya memang bukan malaikat fiscal!.
Kebijakannya boleh dikritik. Cara komunikasinya boleh diperdebatkan. Kebijakan likuiditas, penempatan dana pemerintah di Himbara, hubungan fiskal-moneter, serta berbagai keputusan ekonomi di bawah kepemimpinannya memang layak diuji secara akademis dan ekonomis.
Tetapi menganggap seluruh kekacauan ekonomi sebagai akibat Purbaya adalah penyederhanaan yang terlalu nyaman.
Sebab ada pertanyaan yang jauh lebih sulit: Siapa yang memerintahkan negara bergerak ke arah tersebut? Siapa yang menentukan target pertumbuhan? Siapa yang menentukan program prioritas? Siapa yang membentuk arsitektur Danantara? Siapa yang menentukan arah BUMN? Siapa yang menentukan proyek strategis? Siapa yang menentukan hubungan pemerintah dengan bank-bank milik negara?
Dan siapa yang akhirnya mengangkat serta memberhentikan Menteri Keuangan?
Kalau semua pertanyaan itu dijawab, maka kita akan menemukan bahwa Purbaya hanyalah salah satu gerbong dalam kereta kebijakan pemerintah. Mungkin gerbongnya memang bermasalah. Tetapi jangan berpura-pura bahwa lokomotifnya tidak ada.
Yang lebih menggelitik adalah ketika pemerintah berbicara tentang kepercayaan investor. Investor tentu senang mendengar Menteri Keuangan baru. Tetapi investor tidak hanya membeli nama menteri. Investor membeli kepercayaan terhadap institusi.
Mereka bertanya: apakah kebijakan pemerintah konsisten? Apakah APBN kredibel? Apakah bank sentral independen? Apakah BUMN dikelola berdasarkan prinsip bisnis? Apakah proyek strategis diberikan secara transparan? Apakah risiko investasi akan menjadi beban negara? Apakah keputusan ekonomi dibuat berdasarkan kalkulasi ekonomi atau kalkulasi politik?
Pertanyaan terakhir inilah yang sering membuat pemerintah tidak nyaman.
Sebab dalam demokrasi, politik memang menentukan arah negara. Tetapi ketika politik mulai terlalu jauh masuk ke dalam pengambilan keputusan ekonomi, batas antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok bisa menjadi kabur.
Dan kalau batas itu kabur, investor akan menaikkan kewaspadaan. Tidak perlu ada konglomerat tertentu disebut. Tidak perlu ada kelompok tertentu dituduh. Cukup muncul persepsi bahwa kedekatan politik dapat memberikan akses ekonomi lebih besar, maka risiko sudah mulai dihitung.
Di situlah reputasi negara dipertaruhkan!.
Danantara, Himbara, BUMN dan berbagai proyek strategis pemerintah seharusnya menjadi instrumen pembangunan nasional. Tetapi semakin besar kekuasaan ekonomi yang terkonsentrasi pada lembaga-lembaga tersebut, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi.
Pertanyaan sederhananya:
Siapa mendapatkan proyek? Siapa mendapatkan pembiayaan? Siapa pemilik sebenarnya perusahaan yang terlibat? Bagaimana mitra dipilih? Siapa yang menanggung kerugian apabila proyek gagal? Dan pertanyaan yang paling penting:
Apakah keuntungan menjadi milik swasta, tetapi kerugian kembali kepada negara?
Kalau jawabannya iya, maka kita tidak sedang berbicara sekadar tentang ekonomi yang tidak efisien. Kita sedang berbicara tentang kemungkinan terjadinya privatisasi keuntungan dan sosialisasi kerugian.
Dan rakyat tentu akan mendapat peran yang sangat mulia: membayar tagihannya. Harga barang naik, daya beli turun, pajak dibayar, utang negara meningkat, bunga utang dibayar dari APBN. Sementara di ruang-ruang rapat perusahaan, mungkin ada yang sedang menghitung keuntungan. Inilah ironi kapitalisme politik: untungnya bisa privat, risikonya bisa public, dan karena itu, pergantian Purbaya seharusnya tidak menjadi akhir cerita. Justru harus menjadi awal pertanyaan.
Apakah pemerintah sedang melakukan koreksi terhadap kebijakan ekonomi? Ataukah hanya sedang melakukan operasi kosmetik untuk menenangkan pasar? Kalau hanya menteri yang diganti, tetapi arah kebijakan tetap sama, maka masalahnya belum selesai.
Kalau target politik tetap dibiarkan lebih besar daripada kapasitas fiskal, masalahnya belum selesai. Kalau proyek strategis terus bertambah tanpa transparansi memadai, masalahnya belum selesai. Kalau lembaga-lembaga ekonomi terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik, masalahnya belum selesai. Dan kalau setiap kegagalan selalu diselesaikan dengan mencari satu orang untuk disalahkan, maka negara tidak pernah belajar.
Hari ini Purbaya, besok mungkin Suahasil, lusa mungkin siapa lagi. Menteri datang dan pergi tetapi utang tetap tinggal. Defisit tetap harus dibayar, rupiah tetap harus dijaga, kepercayaan investor harus dibangun kembali.
Dan rakyat tetap menjadi pemegang saham terbesar Republik Indonesia—hanya saja tanpa hak istimewa untuk menentukan siapa yang mendapatkan keuntungan. Mungkin sudah waktunya pemerintah berhenti mencari kambing hitam fiskal dan mulai mencari akar masalah fiskal.
Kalau memang Purbaya salah, buka datanya. Jelaskan kebijakannya. Tunjukkan kesalahannya, Pertanggungjawabkan. Tetapi kalau masalahnya adalah arah kebijakan pemerintah secara keseluruhan, jangan sembunyikan persoalan itu di balik pergantian seorang menteri.
Sebab mengganti Menteri Keuangan tidak sama dengan memperbaiki keuangan negara dan mengganti orang tidak otomatis mengembalikan kepercayaan pasar. Pasar akan melihat tindakan berikutnya.
Rakyat juga akan melihat!.
Pada akhirnya, pertanyaan yang paling sederhana justru menjadi yang paling sulit dijawab: Kalau keuangan negara sedang kacau, apakah yang sedang diperbaiki adalah sistemnya—atau hanya sedang dicari siapa yang bisa dijadikan tumbal? Kalau jawabannya yang kedua, maka Purbaya mungkin memang sudah selesai.
Tetapi masalahnya belum, sebab yang dicopot bisa seorang menteri. Yang tidak bisa dicopot adalah kenyataan bahwa setiap keputusan politik pada akhirnya harus dibayar oleh keuangan negara. Dan keuangan negara, pada akhirnya, dibayar oleh rakyat.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
