Padang, Khazanah — Gubernur Sumbar Mahyeldi ke Jepang dalam rangka mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan Asian Development Bank (ADB), jadi bukan kunjungan yang tidak tidak bermanfaat untuk Sumatera Barat.
Agenda tersebut merupakan bagian dari upaya menjalin kerja sama yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pembangunan Sumbar ke depan.
“Sumbar bersama DKI Jakarta sedang menjalin kerjasama pembiayaan pembangunan dengan ADB yang berpusat di Jepang, kedua Gubernur diundang oleh ADB,” kata Wakil Gubernur Vasko Ruseimy kepada pers, hari Rabu (17/6/2026)
Wagub Sumbar itu berharap agar semua pihak tabayyun dulu agar tidak mencap perjalanan kepala daerah ke luar negeri selalu berbuansa negatif.
Menurutnya, komunikasi dan jejaring dengan berbagai pihak, termasuk di tingkat internasional, menjadi hal penting untuk mempercepat pembangunan daerah.
“Jadi tidak selalu kita berangkat ke luar negeri itu kemudian tendensinya dikategorikan negatif. Logika dasarnya begini, pemerintah tingkat nagari misalnya tidak bergaul dengan pemerintah kabupaten, kota, ataupun provinsi, maka nagarinya otomatis begitu-begitu saja,” jelasnya.
Ia melanjutkan, hal yang sama juga berlaku pada pemerintah kabupaten maupun provinsi.
Jika tidak menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pihak lain yang dapat mendukung pembangunan, maka kemajuan daerah akan berjalan lebih lambat.
“Kalau sebaliknya, kabupaten atau provinsi yang tidak berkomunikasi dengan pusat, provinsinya begitu-gitu saja. Sehingga saat ini kita melakukan akselerasi dengan berkomunikasi langsung dengan luar negeri untuk menciptakan hal-hal positif,” kata Wagub.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pimpiman Pemprov Sumbar Nolly Eka Mardianto memberi klarifikasi lebih detail soal keberangkatan Gubernur Mahyeldi ke Jepang itu. Terutama soal anggaran perjalanan.
Kata Nolly, Gubernur Mahyeldi ke Jepang tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan seluruh biaya perjalanan ditanggung oleh pihak Asian Development Bank (ADB). Kunjungan tersebut dilakukan gubernur untuk memenuhi undangan bank tersebut.
“Ada dua provinsi yang diundang di Indonesia, yakni Sumbar dan Jakarta, dari tanggal 15 hingga 20 Juni 2026,” katanya.
Terpilihnya Sumbar dan DKI Jakarta tidak terlepas dari komitmen kedua daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Termasuk pengembangan energi panas bumi dan ekonomi hijau (green economy)
Pemerintah Provinsi Sumbar selama ini aktif mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang tidak hanya bergantung pada APBD maupun APBN.
Pemerintah Provinsi Sumbar bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempresentasikan berbagai program dan strategi pembangunan daerah di hadapan ADB.
Pemprov Sumbar berharap forum tersebut dapat membuka peluang kerja sama dan dukungan pendanaan pembangunan dari lembaga internasional tersebut.
“Kita berharap ADB dapat meluncurkan anggaran untuk pembangunan daerah. Di tengah ruang fiskal yang relatif sempit dan kondisi efisiensi saat ini, ada peluang sumber pembiayaan pembangunan lainnya yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya. (Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
