Jatinangor, Khazanah — Komitmen Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), memperkuat reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menganugerahkan Kartika Pamong Praja Madya kepada Mahyeldi sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi, dalam upacara penganugerahan di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
Rektor IPDN Halilul Khairi mengatakan, Mahyeldi dinilai berhasil menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan budaya kerja aparatur yang profesional dan adaptif terhadap dinamika pembangunan.
Menurutnya, kepemimpinan Mahyeldi juga tercermin dari kemampuan Pemerintah Provinsi Sumbar menjaga kepercayaan publik melalui pemerintahan yang responsif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian berbagai persoalan masyarakat.
“Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu menghadirkan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang semakin baik. Karena itu, kami bangga mengangkat beliau sebagai Alumni Kehormatan IPDN,” ujar Halilul Khairi.
Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsistensi Pemerintah Provinsi Sumbar dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun penanggulangan bencana yang membutuhkan koordinasi lintas sektor secara cepat dan efektif.
Selain memberikan penghargaan kepada Mahyeldi, IPDN juga mengapresiasi kontribusi para alumni APDN, STPDN, dan IPDN yang kini mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar dan terus berperan memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi penghargaan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa Kartika Pamong Praja Madya bukan merupakan pencapaian pribadi, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumbar bersama pemerintah kabupaten dan kota, aparatur sipil negara, alumni IPDN, serta dukungan masyarakat.
“Penghargaan ini bukan milik saya pribadi. Ini adalah hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah, pemerintah kabupaten dan kota, para alumni IPDN, serta seluruh masyarakat Sumatera Barat. Karena itu, penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat implementasi good governance di Sumatera Barat melalui birokrasi yang bersih, profesional, transparan, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata besarnya anggaran atau banyaknya program yang dijalankan, melainkan sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan warga.
“Aparatur adalah wajah negara. Tugasnya bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi menghadirkan solusi, mendengar aspirasi masyarakat, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” tegasnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja birokrasi yang kolaboratif, inovatif, adaptif, serta menjunjung tinggi integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, kepercayaan masyarakat merupakan modal terbesar yang harus dijaga melalui kinerja yang nyata, keterbukaan, dan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Sebelum mengikuti prosesi penganugerahan, Mahyeldi memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumatera Barat. Dalam arahannya, ia mengajak para calon pamong untuk menjadikan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian sebagai nilai utama dalam menjalankan tugas pemerintahan.
“Jadilah aparatur yang mampu menjadi pelayan masyarakat, bukan untuk dilayani. Bangun pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Di situlah makna sesungguhnya dari pengabdian seorang pamong,” pesannya.
Prosesi penganugerahan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pimpinan IPDN beserta ribuan praja, Ketua IKAPTK Provinsi Sumbar Martias Wanto, Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Jasman Rizal, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Zakri, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
Penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya menjadi pengakuan nasional terhadap kepemimpinan Gubernur Mahyeldi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Sumatera Barat. Penghargaan tersebut sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus menghadirkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan daerah yang berkelanjutan.(Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
