JAKARTA, Khazminang.id – DPD RI berupaya memastikan seluruh daerah memperoleh pemerataan anggaran, terutama daerah yang kapasitas fiskalnya masih rendah. Ketua Komite IV DPD RI AA. Ahmad Nawardi menyebut upaya itu ditempuh dengan mengundang kepala daerah dan menyerap aspirasi mereka sebelum DPD RI menyampaikan usulan.
Salah satu hasilnya, DPD RI mengusulkan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 sebesar Rp45,22 triliun dari alokasi Rp735 triliun, sehingga total menjadi Rp780,22 triliun. Usulan tersebut berdasarkan data Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan menurut Nawardi tidak memengaruhi defisit anggaran. Sebagai pembanding, TKD tahun 2026 sebesar Rp693 triliun.
Hal itu disampaikan Nawardi dalam program dialog publik “Senator Menyapa” Episode 2 bertema “Anggaran Adil Pelayanan Makin Optimal” di Studio 2 CNN Indonesia, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Keadilan distribusi anggaran itu sulit dinilai, karena bisa jadi tidak adil bagi satu daerah tetapi adil bagi daerah lain. Karena itu kami berupaya memastikan semua daerah mendapat pemerataan, dengan mengundang kepala daerah dan menyerap aspirasi mereka. Usulan tambahan TKD 2027 ini kami susun dari data Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan tidak memengaruhi defisit anggaran,” ujar Nawardi.
Ia menambahkan, usulan itu juga lahir dari proses penyerapan aspirasi di seluruh Indonesia dan rapat dengar pendapat tahunan dengan pemerintah daerah. “Program yang dibutuhkan daerah hanya bisa berjalan kalau pusat dan daerah berkolaborasi,” katanya.
Anggota DPD RI asal Kepulauan Bangka Belitung Darmansyah Husein memperkuat dari sisi pengaturan. Menurutnya, Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membatasi belanja operasional maksimum 30 persen, sehingga ruang daerah menjadi sempit, terutama untuk membayar pegawai. “Di Bangka Belitung, belanja modal baru 9 persen, sedangkan belanja operasional 77 persen. Dengan struktur seperti ini, ruang kami untuk membangun sangat terbatas,” ujarnya.
Darmansyah juga mendorong peninjauan aturan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah berbasis sumber daya alam. “Dampak lingkungan dirasakan langsung oleh masyarakat daerah. Karena itu pembagian hasilnya perlu ditinjau agar lebih proporsional dan mencerminkan beban yang ditanggung daerah,” katanya. Ia menilai pembahasan intensif bersama kementerian terkait, DPD RI, dan pelaku usaha pengelola sumber daya diperlukan untuk menemukan formula redistribusi yang tepat. Selain itu, ia berharap daerah punya ruang lebih besar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), termasuk dalam pemungutan pajak.
Dari sisi daerah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menekankan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pelayanan pendidikan dan kesehatan harus dijaga tidak berkurang melalui penentuan skala prioritas. “Misalnya, jalan berlubang harus didahulukan sebelum perbaikan yang lebih besar,” ujarnya. Emil menambahkan, optimalisasi PAD Jawa Timur harus dikelola secara profesional. “Sumber PAD itu dari rakyat, jadi pengelolaannya harus bijak supaya masyarakat tidak terbebani,” tuturnya.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wirasakti menanggapi bahwa sumber daya alam, terutama mineral dan batu bara, berperan penting bagi pendapatan daerah, dengan Maluku Utara sebagai contoh. “Untuk daerah yang minim sumber daya, kami mendorong kerja sama pemerintah dengan badan usaha swasta, seperti penerangan jalan di Madiun. Pajak yang dihasilkan dari lampu jalan itu bisa dipakai membiayai pembangunan oleh swasta,” katanya. Ia menambahkan, Kementerian Keuangan memberikan jaminan agar proyek tetap berjalan meskipun ada kendala pembayaran dari pemerintah daerah. (*/adv)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
