Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Wako Ramlan Ajukan Pembentukan BPBD Bukittinggi Tipe C
Bukittinggi, khazminang.id- Pemerintah Kota Bukittinggi resmi memulai langkah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Wali Kota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, SH, mengantarkan langsung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pembentukan lembaga tersebut dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H.Syaiful Efendi, Lc, MA, menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Ia memastikan draf aturan ini sudah siap dibahas secara mendalam karena telah mengantongi dua syarat utama.
“Pembentukan BPBD ini telah mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Barat lewat surat rekomendasi tertanggal 1 Oktober 2026, serta selesai diharmonisasi Kanwil Kementerian Hukum Sumbar pada 6 November 2026,” ujar Syaiful.
Alasan Memilih Tipe C
Dalam penjelasannya, Ramlan Nurmatias menyebut bahwa secara hitung-hitungan pemetaan bencana, Bukittinggi meraih skor 480 yang sebenarnya memenuhi syarat untuk membentuk BPBD Tipe A. Namun, Pemko Bukittinggi justru memilih mengusulkan tipelogi Tipe C yang lebih ramping.
Keputusan strategis ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa faktor utama:
- Efisiensi Belanja Pegawai: Porsi belanja pegawai Pemko Bukittinggi saat ini masih berada di angka 43 persen, sehingga pembengkakan struktur organisasi perlu dihindari.
- Fokus Anggaran Lapangan: Mengusung prinsip miskin struktur, kaya fungsi, anggaran daerah bisa lebih banyak dialokasikan untuk kesiapsiagaan dan aksi nyata saat terjadi bencana.
- Proporsi Wilayah dan Penduduk: Luas wilayah Bukittinggi yang mencapai 24,17 kilometer persegi dengan populasi 143.595 jiwa dinilai jauh lebih efektif ditangani oleh struktur yang gesit.
Meski bertipe C, Ramlan menjamin komitmen dan kinerja Pemko dalam menghadapi bencana tidak akan berkurang. Kebutuhan tenaga teknis di lapangan akan diperkuat melalui pengisian pejabat fungsional yang kompeten sesuai analisis beban kerja.
Data Bencana Jadi Perhatian Serius
Kehadiran BPBD di Bukittinggi menjadi kebutuhan mendesak berkaca pada tingginya kerawanan bencana di kota wisata tersebut. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat ada 97 kejadian bencana yang melanda Bukittinggi.
Kasus bencana didominasi oleh banjir sebanyak 46 kejadian dan cuaca ekstrem 41 kejadian. Selain itu, terjadi pula 5 peristiwa tanah longsor, 3 puting beliung, serta 2 gempa bumi. Sambil menunggu pengesahan kelembagaan BPBD, Pemko Bukittinggi terus menggencarkan pemeliharaan drainase guna menekan risiko banjir di titik-titik rawan.
Enam Fraksi DPRD Bukittinggi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda Pembentukan BPBD
Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyoroti usulan tipologi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang diajukan Pemerintah Kota. Meskipun hasil pemetaan risiko bencana daerah mencatat skor 480 yang masuk kriteria Tipe A, Pemkot justru mengusulkan pembentukan BPBD Tipe C.
Sorotan ini mengemuka dalam Rapat Paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Pembentukan BPBD di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Syaiful Efendi ini merupakan tindak lanjut dari nota pengantar Wali Kota pada hari sebelumnya.
Desakan Kajian Ulang Tipologi
Sejumlah fraksi menilai selisih antara tingginya skor risiko bencana dan rendahnya tipe kelembagaan yang diusulkan perlu dikaji ulang.
- Fraksi PKS melalui Ibra Yaser meminta penjelasan mengenai dasar pemilihan Tipe C, termasuk analisis jabatan, beban kerja, dan proyeksi anggaran. Ia juga mendorong penguatan mitigasi di kawasan rawan seperti Ngarai Sianok, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana, serta prioritas evakuasi bagi kelompok rentan.
- Fraksi Gerindra lewat Shabirin Rachmat menegaskan bahwa efisiensi struktur tidak boleh mengurangi kecepatan layanan dan koordinasi antar-OPD saat bencana terjadi.
- Fraksi Karya Kebangsaan melalui Berliana Betris meminta agar pembahasan Tipe C turut mempertimbangkan rekomendasi Gubernur Sumatera Barat, sekaligus menggeser fokus penanganan bencana dari reaktif menjadi proaktif di tahap prabencana.
Kesiapan Anggaran, SDM, dan Koordinasi
Selain persoalan tipe lembaga, fraksi lainnya menyoroti kesiapan operasional agar BPBD tidak sekadar menjadi struktur baru tanpa fungsi maksimal.
- Fraksi NasDem melalui M. Taufik mempertanyakan strategi pengelolaan dana di tengah keterbatasan anggaran daerah, pencegahan ego sektoral antar-OPD, serta pemenuhan peralatan darurat dan command center yang terintegrasi.
- Fraksi Demokrat melalui Elfianis mengingatkan bahwa organisasi yang ramping baru bisa disebut efisien jika didukung SDM, kewenangan, sarana, dan anggaran yang memadai.
- Fraksi PPP-PAN lewat Dede Harahap menekankan perlunya pemetaan wilayah rawan, pengawasan kinerja, serta personel terlatih.
“Keberhasilan penanggulangan bencana tidak diukur dari besar atau kecilnya struktur organisasi, melainkan dari kemampuan pemerintah memberikan perlindungan dan penyelamatan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegas Dede Harahap menutup pandangan fraksinya.
Jawaban Wali Kota Atas Pandangan Umum Enam Fraksi DPRD Terkait Ranperda Pembentukan BPBD
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, memaparkan alasan pemerintah daerah mengusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tipe C, meski skor risiko bencana kota tersebut mencapai 480 atau kategori Tipe A. Penjelasan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna jawaban Wali Kota atas pandangan umum enam fraksi DPRD terkait Ranperda Pembentukan BPBD, Kamis (12/11/2026).
Ramlan menegaskan, penetapan Tipe C didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah, di mana belanja pegawai Pemko Bukittinggi saat ini telah mencapai 43 persen.
Efisiensi Anggaran untuk Mitigasi Bencana
Menurut Ramlan, pemilihan Tipe C memberikan selisih penghematan signifikan pada belanja tunjangan struktural yang bisa dialihkan langsung untuk operasional kebencanaan.
- Rincian Tunjangan Struktural: BPBD Tipe C membutuhkan anggaran sekitar Rp594,16 juta, jauh lebih hemat dibanding Tipe B (Rp799,47 juta) dan Tipe A (Rp911,19 juta).
- Alokasi Penghematan: Selisih dana tersebut diarahkan untuk memperkuat kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat.
- Fungsi Tetap Maksimal: Wako memastikan tidak ada perbedaan kewenangan, tugas, maupun koordinasi lintas perangkat daerah antara BPBD Tipe A, B, atau C.
Kesiapan Personel dan Sarana Operasional
Menjawab kekhawatiran fraksi soal kesiapan lapangan, Pemko Bukittinggi tengah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) 2026–2030 serta membentuk Kelurahan Tangguh Bencana bersama niniak mamak, bundo kanduang, dan relawan.
- Kebutuhan SDM: Berdasarkan analisis beban kerja, BPBD dirancang memiliki 5 jabatan struktural, 9 personel pelaksana, dan 80 personel fungsional.
- Piket 24 Jam: Saat ini operasional didukung tiga regu piket siaga 24 jam (enam orang per regu), dilengkapi armada operasional (Toyota Hilux, Ford Ranger, Isuzu Traga), perahu karet, hingga tenda pengungsian.
- Tren Anggaran: Alokasi dana BPBD terus disesuaikan, dengan pagu pada tahun 2026 mencapai Rp6,13 miliar, di luar dana siap pakai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sepanjang tahun 2026, BPBD mencatat 41 kejadian bencana yang didominasi cuaca ekstrem berupa pohon tumbang (30 kejadian) dan banjir (10 kejadian), menurun dibanding 69 kejadian pada tahun 2025.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan bahwa setelah rangkaian Pembicaraan Tingkat I ini, Ranperda Pembentukan BPBD akan dibahas lebih mendalam melalui rapat kerja antara DPRD dan Pemko Bukittinggi. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
