Bukittinggi, khazminang.id- Enam fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Kamis (12/11/2026).
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menjelaskan bahwa paripurna ini merupakan tahapan lanjutan sesuai mekanisme perundang-undangan setelah Wali Kota Bukittinggi menghantarkan draf Ranperda tersebut sehari sebelumnya.
Secara umum, seluruh fraksi menyambut baik pembentukan BPBD sebagai bentuk kehadiran negara melindungi warga. Namun, mayoritas fraksi menyoroti keputusan Pemko mengusulkan BPBD Tipe C, padahal hasil pemetaan risiko bencana Bukittinggi meraih skor 480 yang masuk kategori Tipe A.
Rangkuman Pandangan Enam Fraksi
Fraksi PKS (Ibra Yaser): Meminta penjelasan rinci soal pemilihan Tipe C dibanding Tipe A, lengkap dengan kajian beban kerja dan proyeksi anggaran. PKS mendorong penguatan mitigasi berbasis risiko, kesiapan personel 24 jam, penyediaan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di Ngarai Sianok, hingga prioritas penyelamatan kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas, dan ibu hamil).
Fraksi Gerindra (Shabirin Rachmat): Meminta Pemko mengkaji ulang konsekuensi pembentukan Tipe A, B, maupun C. Menurut Gerindra, efisiensi struktur tidak boleh mengorbankan efektivitas koordinasi antar-OPD serta kecepatan penanganan bencana di lapangan.
Fraksi NasDem (M. Taufik): Mempertanyakan strategi pengelolaan anggaran BPBD di tengah keterbatasan keuangan daerah. NasDem juga menyoroti langkah konkret mencegah ego sektoral antar-OPD, peningkatan SDM terlatih, serta pemenuhan pusat kendali (command center) dan alat kedaruratan terintegrasi.
Fraksi Partai Demokrat (Elfianis): Menekankan bahwa organisasi yang ramping baru bisa disebut efisien jika ditopang SDM, kewenangan, dan anggaran yang memadai. Demokrat berharap BPBD tidak sekadar fokus pada struktur, melainkan memperkuat fungsi pencegahan dan pemberdayaan relawan demi keselamatan warga.
Fraksi Karya Kebangsaan (Berliana Betris): Mendorong pembahasan mendalam terkait usulan Tipe C dengan merujuk rekomendasi Gubernur Sumbar. Fraksi ini menekankan perlunya pergeseran paradigma penanggulangan bencana dari yang semula reaktif saat darurat menjadi proaktif pada tahap mitigasi prabencana.
Fraksi PPP-PAN (Dede Harahap): Menilai keberhasilan penanggulangan bencana tidak diukur dari besar-kecilnya struktur organisasi, melainkan kecepatan perlindungan dan penyelamatan warga. PPP-PAN meminta kelembagaan baru ini didukung pemetaan wilayah rawan bencana, anggaran memadai, serta pengawasan kinerja yang ketat.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan jawaban Wali Kota Bukittinggi terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
