|
| Ilustrasi |
Padang, Khazminang.id-- Utang pemerintah Indonesia yang kini di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin semakin menggunung. Pemerintahan Jokowi perlu mengerem penambah utang agar utang Indonesia tidak terus meningkat dan membebani APBN.
Berdasarkan publikasi di APBN KiTa September 2021, jumlah utang pemerintah tercatat naik Rp55,27 triliun dalam sebulan terakhir. Semula jumlah utang sebesar Rp6.570,17 triliun per akhir Juli 2021. Lalu, naik menjadi Rp6.625,43 triliun per Agustus kemarin.
Tak hanya naik secara nominal, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) juga meningkat. Tercatat, rasio utang sebesar 40,51 persen dari PDB pada Juli, kemudian meningkat jadi 40,85 persen dari PDB pada Agustus 2021.
"Posisi utang pemerintah pusat mengalami kenaikan sebesar Rp55,27 triliun apabila dibandingkan posisi utang akhir Juli 2021," ungkap Kementerian Keuangan dalam laporan APBN KiTa edisi September 2021, dikutip Kamis (30/9).
Kemenkeu menyatakan kenaikan utang utamanya disebabkan oleh peningkatan jumlah utang dari Surat Berharga Negara (SBN). Tercatat, SBN berdenominasi rupiah bertambah sebanyak Rp80,1 triliun.
Sebaliknya, SBN valuta asing (valas) justru berkurang Rp15,42 triliun. Begitu juga dengan pinjaman luar negeri yang turun sekitar Rp9,41 triliun. Sementara posisi utang dari SBN rupiah mencapai Rp4.517,71 triliun dan SBN valas Rp1.274,68 triliun. Sedangkan pinjaman sebanyak Rp833,04 triliun.
Kendati utang naik lagi, namun pemerintah mengklaim akan tetap mengelolanya dengan baik dan hati-hati. Pasalnya, utang masih dibutuhkan untuk penanganan dampak pandemi covid-19 di tanah air.
"Langkah-langkah pengelolaan utang telah dilakukan pemerintah di antaranya dengan menjaga komposisi utang SBN domestik lebih besar daripada utang dalam bentuk valuta asing," pungkasnya.
