Jakarta , Khazanah— Kebijakan hilirisasi industri dan transisi menuju ekonomi hijau diproyeksikan menjadi sumber utama penciptaan jutaan lapangan kerja baru di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja agar mampu memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.
Hal itu terungkap dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan. Kajian tersebut tidak hanya memetakan peluang pasar kerja masa depan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia ketenagakerjaan nasional.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa perubahan lanskap ketenagakerjaan abad ke-21 dipengaruhi oleh berbagai faktor global, seperti perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” kata Anwar dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (22/6/2026).
Menurut Anwar, salah satu peluang terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus dikembangkan pemerintah. Kebijakan tersebut diyakini mampu mendorong tumbuhnya industri pengolahan dalam negeri sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkualitas.
Selain hilirisasi, transisi menuju ekonomi hijau juga diperkirakan menjadi motor pertumbuhan kesempatan kerja. Dalam kajian tersebut, jumlah pekerjaan hijau (green jobs) diproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026, seiring berkembangnya sektor energi baru dan terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” ujarnya.
Meski demikian, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah masih tingginya jumlah pekerja di sektor informal. Sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia saat ini bekerja di sektor informal, yang menunjukkan bahwa transformasi menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu diperkuat.
Di sisi lain, transformasi digital telah membuka peluang kerja baru melalui berkembangnya pekerjaan berbasis platform digital. Namun perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan terkait pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial pekerja, serta kebutuhan penyesuaian regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital.
Tantangan berikutnya adalah kesenjangan kompetensi tenaga kerja. Kajian tersebut menunjukkan bahwa hanya sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia yang memiliki literasi digital pada tingkat dasar hingga menengah, sementara kebutuhan industri diperkirakan mencapai lebih dari 80 persen tenaga kerja yang menguasai kompetensi digital.
Selain itu, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja masih menjadi persoalan yang menghambat peningkatan daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategi link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Langkah tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi di bidang digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” kata Anwar.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi referensi bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia serta mewujudkan pasar kerja yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
