Bukittinggi, khazminang.id- Hajjah Elfianis, S.M. Anggota DPRD Kota Bukittinggi sosok seorang ibu yang jenius, lugas dalam berbicara di depan publik, humoris, familiar dengan warga masyarakat, sehingga kegiatan reses perorangan Masa Sidang III tahun 2025-2026 penuh dengan rasa kekeluargaan satu sama lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan di belakang Poskeskel Kubu, jalan Kubu Bawah RT 09 RW 01 Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kamis (6/8/2026).
Pada saat reses, tampak Hajjah Elfianis anggun dengan penampilan sederhana, rendah hati, luwes, mudah bergaul, dan bisa menyesuaikan diri dengan mudah dalam pergaulan termasuk dengan wartawan, ini sangat luar biasa sekali, sehingga membuat warga masyarakat yang mengikuti acara reses tertegun dan tidak beranjak dari tempat duduk sampai akhir acara.
Kegiatan reses perorangan Hajjah Elfianis dibuka Wali Kota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, SH., diwakilkan Camat MKS Fachrul Razi, S.Sos., M.Si. dihadiri SKPD terkait, pimpinan PDAM Tirta Jam Gadang, Lurah, RW, RT, LPM, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Alim Ulama, Tokoh masyarakat, dan ratusan warga masyarakat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.
Hajjah Elfianis politisi partai Demokrat Daerah pemilihan (Dapil) Mandiangin Koto Selayan (MKS) menerima berbagai aspirasi warga masyarakat, diantaranya tentang banjir dan genangan air, masalah sampah, keberadaan pohon tua yang rawan membahayakan, sarana air bersih PDAM, pendidikan dan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional). Semua aspirasi warga masyarakat tersebut dijelaskan masing-masing SKPD dan pimpinan PDAM Tirta Jam Gadang.
Kepada wartawan selesai acara kegiatan reses, Hajjah Elfianis mengatakan, reses perorangan lebih nyaman dibandingkan dengan reses gabungan, karena pada reses perorangan dapat langsung bersilaturahmi dengan warga memberi energi tersendiri untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Persoalan banjir dan genangan air kembali menjadi keluhan utama warga. Isu yang sama juga kerap muncul saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun hingga kini belum mendapat kepastian solusi. “Jadi dalam reses ini kami ingin mendapatkan kepastian dari OPD terkait kapan dan bagaimana penanganan banjir dan genangan air itu dilakukan.”
Karena permasalahan ini terus muncul di reses dan musrenbang, solusinya harus cepat terealisasi, saya memahami Dinas Perkim dan PUPR Kota Bukittinggi telah berupaya. Namun keterbatasan anggaran daerah membuat penanganan belum maksimal. Saya minta agar OPD terkait menjadikan persoalan ini sebagai skala prioritas, kata Hajjah Elfianis.
Terkait sarana air bersih melalui sumur bor, ini perlu dikaji karena perlu analisis dampak lingkungan. Menjelang Hari Jadi Partai Demokrat pada 9 September 2026, Hajjah Elfianis bersama DPRD dari fraksi yang sama, sepakat menjadikan pengadaan air bersih sebagai program prioritas yang diusulkan ke Pusat. Secara langsung saya meminta Dinas PUPR menyiapkan proposal. Anggarannya besar, jadi perlu dukungan Nasional, ucapnya.
Selain itu, warga masyarakat menyoroti masalah sampah, tanggapan warga masyarakat tersebut langsung dijelaskan Kabid Persampahan terkait pengelolaan sampah. Mengenai keberadaan pohon tua yang rawan membahayakan, Hj. Elfianis telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Di bidang pendidikan, Hj. Elfianis telah berkomunikasi dengan Anggota DPD RI Irman Gusman untuk membantu sarana pendidikan di daerah. Aspirasi terkait kondisi MDTA seperti kebutuhan dam parit dan pengecoran lantai akan diusulkan ke Pemerintah Pusat. Hj. Elfianis menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan melalui revitalisasi sekolah serta membantu penyelesaian persoalan iuran komite bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Kata Hajjah Elfianis, masih terdapat sejumlah sekolah yang membutuhkan perhatian serius, terutama terkait kondisi bangunan dan fasilitas belajar yang sudah tidak layak. Hajjah Elfianis mengajak seluruh pihak, termasuk pihak sekolah dan masyarakat, untuk segera menyampaikan usulan revitalisasi agar dapat diperjuangkan melalui Pemerintah Pusat.
Lain halnya dengan keluhan masyarakat terkait iuran komite sekolah yang dinilai masih menjadi beban bagi sebagian keluarga berpenghasilan rendah karena orang tuanya tidak mampu membayar iuran komite, sehingga anaknya kesulitan mengikuti pendidikan.
Hajjah Elfianis kemudian berinisiatif berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk mencari solusi terbaik. “Alhamdulillah, pihak sekolah memahami kondisi keluarga tersebut dan akhirnya membebaskan siswa itu dari kewajiban membayar iuran komite. Ini menjadi bukti bahwa persoalan bisa diselesaikan melalui komunikasi yang baik,” katanya.
Harapan Hajjah Elfianis, tidak ada lagi anak-anak di Bukittinggi yang terhambat memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin bersama oleh pemerintah, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat, pungkas Hajjah Elfianis politisi partai Demokrat Kota Bukittinggi. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
