Padang, Khazanah – Kasus penelantaran 105 jamaah umrah asal Pasaman Barat di Jakarta menjadi perhatian serius Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat. Pemerintah tidak hanya memastikan pemulangan seluruh jamaah, tetapi juga mengevaluasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terlibat serta menyiapkan mekanisme pengawasan lebih ketat agar kejadian serupa tidak terulang.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, mengatakan proses pemulangan jamaah saat ini dilakukan secara bertahap. Tanggung jawab pemulangan berada pada PPIU yang akses Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh)-nya digunakan dalam pemberangkatan tersebut.
Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, pemilik PPIU asal Jawa Barat yang Siskopatuh-nya digunakan untuk pemberangkatan jamaah telah mendatangi lokasi kejadian di Bandara Soekarno-Hatta.
“Kami sudah memerintahkan pemiliknya untuk datang ke lokasi kejadian, dan pagi harinya pemilik Siskopatuh sudah datang ke bandara untuk langsung mengeksekusi pertanggungjawaban,” kata Rifki, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, pihak PPIU tersebut telah menyatakan kesediaannya bertanggung jawab memastikan seluruh jamaah asal Sumatera Barat dapat dipulangkan hingga ke Pasaman Barat.
Pemulangan dilakukan secara bertahap karena tidak memungkinkan seluruh jamaah diberangkatkan kembali dalam satu kali penerbangan.
Baca juga: Gagal Berangkat, 105 Jemaah Umrah Asal Pasaman Barat Terlantar di Jakarta
Sementara itu, Suka Travel yang diduga mengorganisasi perjalanan jamaah dari Pasaman Barat hingga kini tidak dapat dihubungi. Karena itu, Kemenhaj masih melakukan penelusuran untuk memastikan hubungan dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kasus tersebut.
Terhadap PPIU asal Jawa Barat yang Siskopatuh-nya digunakan, Kemenhaj akan melakukan evaluasi administratif. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, sanksi tegas dapat dijatuhkan, termasuk pembekuan akses Siskopatuh.
“Kalau memang terbukti secara meyakinkan bahwa ini merupakan pelanggaran, maka akibat terbesarnya Siskopatuh-nya akan kami bekukan,” tegas Rifki.
Ia mengatakan, hubungan kerja sama antara pihak di Pasaman Barat dengan PPIU asal Jawa Barat tersebut masih dalam pendalaman. Pasalnya, pihak yang mengorganisasi keberangkatan diduga tidak memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.
“Karena mereka tidak boleh memberangkatkan sendiri lantaran memang tidak berizin, kemungkinan mencari travel yang bersedia meminjamkan Siskopatuh-nya, tetapi ini masih dalam pendalaman,” jelasnya.
Menurut Rifki, apabila dalam kasus tersebut ditemukan unsur pelanggaran hukum dan kerugian masyarakat, penanganannya juga dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum.
Perizinan dan Pengawasan Berjenjang
Selain menangani kasus yang terjadi, Kemenhaj juga menyiapkan langkah pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Salah satu upaya yang tengah dibahas adalah perubahan mekanisme perizinan PPIU agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih berjenjang.
Ke depan, pengurusan izin PPIU direncanakan melalui tahapan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Dengan mekanisme tersebut, aktivitas penyelenggara di daerah diharapkan dapat terpantau lebih baik sebelum memperoleh kewenangan untuk memberangkatkan jamaah.
Selain itu, penyelenggara juga direncanakan wajib melaksanakan dan melaporkan kegiatan perjalanan jamaah secara berkala. Mekanisme ini diperlukan agar rencana dan pelaksanaan keberangkatan dapat dipantau serta divalidasi secara berjenjang.
Rifki menilai, pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan setiap penyelenggara menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Dengan demikian, pemerintah dapat mendeteksi lebih awal potensi penyimpangan yang berisiko merugikan calon jamaah.
Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum mendaftar dan membayar biaya perjalanan umrah. Calon jamaah diminta memastikan legalitas biro perjalanan serta memeriksa apakah penyelenggara memiliki izin resmi sebagai PPIU.
Masyarakat juga dapat memeriksa daftar penyelenggara perjalanan ibadah umrah berizin melalui kanal informasi resmi Kementerian Haji dan Umrah.
Ia menambahkan, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat maupun penyelenggara terus dilakukan agar seluruh pihak memahami ketentuan serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.
Namun, jika pendekatan persuasif tidak diindahkan dan penyelenggara tetap melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, Kemenhaj tidak akan ragu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus penelantaran 105 jamaah asal Pasaman Barat tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap perjalanan ibadah umrah tidak cukup hanya mengandalkan legalitas penyelenggara. Pemantauan operasional, kejelasan tanggung jawab, dan perlindungan jamaah harus menjadi bagian penting dari sistem pengawasan pemerintah. (Devy Diani/rri)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
