Padang, Khazminang.id – Biaya logistik yang tinggi dan belum terintegrasinya konektivitas antar wilayah menjadi salah satu penghambat utama percepatan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra.
Bahkan, tingkat efisiensi investasi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Sumatra tercatat sekitar 8. Dimana lebih tinggi bila dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 6,5.
Kondisi tersebut, menjadi salah satu sorotan penting dalam Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (KONREG PDRB-ISE) se-Sumatra tahun 2026 yang berlangsung di Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yang berlangsung pada 11–12 November 2026.
Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, mengatakan, Sumatera membutuhkan integrasi pembangunan yang lebih kuat agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh provinsi.
Menurutnya, salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah meningkatkan investasi. Sebab, investasi berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, masuknya investasi sangat dipengaruhi efisiensi biaya produksi, termasuk biaya logistik yang selama ini masih menjadi persoalan di Sumatera.
“Kalau kita mau tumbuh, yang paling penting diperhitungkan dalam pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya konsumsi pemerintah atau konsumsi masyarakat, tetapi investasi. Kalau kita ingin tenaga kerja terserap dan masyarakat bisa bekerja, kuncinya investor mau masuk,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Medrilzam menjelaskan, ICOR Indonesia rata-rata berada diangka 6,5, sedangkan Sumatera mencapai sekitar 8. Bahkan, terdapat kabupaten/kota yang ICOR-nya mencapai 30.
Artinya, kebutuhan modal untuk menghasilkan tambahan out put ekonomi di Sumatera masih relatif besar. Kondisi tersebut menunjukkan investasi belum berjalan seefisien yang diharapkan.
Ia menilai tingginya biaya logistik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persoalan tersebut. Konektivitas antarwilayah yang belum terintegrasi membuat distribusi barang dan komoditas belum efisien.
“Karena memang kita ini tidak nyambung. Semua main sendiri-sendiri. Lampung, Sumatera Selatan sampai ke atas semuanya berpikir sendiri-sendiri,” katanya.
Menurut Medrilzam, pembangunan Sumatera tidak bisa lagi dilakukan dengan pendekatan sektoral dan wilayah masing-masing. Perencanaan tata ruang pulau, koridor konektivitas, sistem transportasi nasional, pembangunan jalan, pelabuhan, hingga jalur kereta api harus disusun dalam satu kesatuan perencanaan.
Sumatra Railways Solusi Efisiensi Logistik
Salah satu agenda strategis yang kembali mengemuka dalam forum tersebut adalah pengembangan Sumatra Railways atau jaringan kereta api lintas Sumatera.
Medrilzam menyebut kereta api merupakan salah satu moda transportasi yang efisien untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat. Pemerintah pusat juga mulai mendorong pengembangan jalur kereta api di sejumlah wilayah, sejalan dengan arahan Presiden terkait konektivitas Trans-Sumatera.
Untuk Sumbar pengembangan jaringan kereta api dapat dimulai dengan mengoptimalkan jalur yang telah tersedia, termasuk koridor Padang-Kayu Tanam hingga Sawahlunto.
Ia juga menyampaikan rencana pengembangan jalur kereta api hingga Padang Panjang pada 2027.
“Seingat saya, tahun 2027 nanti akan dikembangkan jalur kereta api hingga ke Kota Padang Panjang,” ungkapnya.
Menurutnya, reaktivasi jalur kereta api di Sumbar memang membutuhkan koordinasi dan kesiapan pemerintah daerah, terutama menyangkut persoalan pembebasan lahan. Ia mengakui proses tersebut bukan perkara mudah di Sumbar.
Namun, pengembangan jaringan kereta api dinilai penting untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya tarik investasi.
Medrilzam mencontohkan, industri pengolahan atau refinery sawit di Sumatera Barat saat ini masih menghadapi persoalan rantai distribusi karena produk komoditas harus dibawa terlebih dahulu ke Jambi.
Kondisi itu memperlihatkan bagaimana keterbatasan konektivitas dapat menambah biaya distribusi dan mengurangi efisiensi ekonomi daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Jangan Korbankan Lingkungan
Di sisi lain, Medrilzam mengingatkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi Sumatera tidak boleh mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Menurutnya, perubahan tutupan hutan di sejumlah wilayah Sumatera telah mengurangi kemampuan lingkungan dalam menopang aktivitas manusia. Perubahan kawasan hutan menjadi perkebunan dan penggunaan lahan lainnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Ia mengingatkan, ancaman bencana semakin nyata seiring perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
“Ekonomi boleh, tetapi jangan lupa konsekuensinya terhadap lingkungan kita, sumber daya kita, tutupan hutan kita dan sebagainya. Itu juga perlu diperhatikan karena akan memberikan dampak balik kalau lingkungan rusak,” katanya.
Medrilzam menyinggung besarnya kerugian ekonomi akibat bencana yang terjadi pada November lalu. Menurutnya, kerusakan akibat bencana telah menghabiskan anggaran hingga sekitar Rp100 triliun.
“Karena itu, meminta kepada pemerintah daerah di Sumatera menempatkan penataan ruang, mitigasi bencana, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai bagian penting dalam perencanaan pembangunan,”ujarnya.
BPS Dorong Pertumbuhan Ekonomi Antarprovinsi Lebih Berimbang
Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Moh Edy Mahmud, mengatakan, pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi di Sumatera memang menunjukkan perbedaan. Ada daerah yang tumbuh sekitar 4 persen, sementara daerah lainnya mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi.
Menurutnya, perbedaan tersebut tidak terlepas dari karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Upaya tersebut tidak harus selalu bertumpu pada sumber daya alam, tetapi juga dapat mengembangkan potensi lain yang memiliki nilai tambah ekonomi.
“Tidak selalu melulu tentang sumber daya alam, tetapi potensi-potensi lain yang mungkin bisa dikembangkan untuk memberikan nilai tambah lebih dari sebelumnya,” ujarnya.
Edy menilai kolaborasi antardaerah menjadi kebutuhan penting agar pertumbuhan ekonomi di Sumatera dapat berlangsung lebih berimbang.
Ia juga menggarisbawahi bahwa konektivitas tidak cukup dimaknai sebatas tersambungnya satu daerah dengan daerah lainnya. Konektivitas harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi nyata bagi masing-masing wilayah.
“Dalam pertemuan kali ini sudah disepakati bahwa konektivitas itu tidak hanya bicara menghubungkan antardaerah, tetapi bagaimana setelah terhubung, konektivitas tersebut memberikan manfaat dan benefit bagi masing-masing daerah,” katanya.
Pembangunan infrastruktur harus diikuti penguatan aktivitas ekonomi, perdagangan, distribusi komoditas, serta investasi yang saling menguntungkan antarwilayah.
Sumbar Satukan Langkah Melalui Mufakat Tuah Sakato
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Zefnihan, mengatakan, pelaksanaan KONREG PDRB-ISE 2026 di Padang merupakan amanah dari hasil konsultasi regional tahun sebelumnya di Medan. Sumbar, ditunjuk menjadi tuan rumah untuk melanjutkan forum koordinasi pembangunan regional tersebut.
Menurutnya, pertemuan selama dua hari itu tidak sekadar menjadi ruang diskusi mengenai angka-angka pertumbuhan ekonomi dan indikator sosial ekonomi. Lebih jauh, forum tersebut diarahkan untuk membangun kesepahaman dan konsep pembangunan bersama seluruh provinsi di Pulau Sumatra.
“Bagaimana kita membangun konsep bersama dengan seluruh provinsi di Sumatera untuk bisa berkolaborasi membangun Sumatera yang lebih tangguh. Poinnya ke depan, bagaimana Sumatera bersama-sama dengan satu ide, satu kesepahaman, dan satu kesepakatan bisa berkontribusi lebih banyak dalam menyejahterakan masyarakat,” kata Zefnihan.
Ia menyebut, potensi Sumatera untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih sangat terbuka. Namun, peluang tersebut membutuhkan kerja sama dan langkah konkret yang tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas.
Zefnihan mengatakan, berbagai pembahasan dalam KONREG PDRB-ISE 2026 akan ditindaklanjuti melalui pertemuan dan koordinasi antarpemerintah provinsi.
Salah satu hasil penting yang menjadi tujuan kegiatan tersebut adalah Mufakat Tuah Sakato, sebagai kesepakatan bersama untuk memperkuat arah pembangunan regional Sumatera.
Menurutnya, kesepakatan itu diharapkan menjadi pijakan bagi seluruh provinsi untuk menyatukan konsep, langkah, dan sikap dalam menghadapi tantangan pembangunan, termasuk persoalan ketimpangan ekonomi, konektivitas, investasi, hingga ancaman bencana.
Zefnihan juga menilai penguatan konektivitas memiliki arti penting bagi Sumatera Barat, terutama dalam menghadapi kerentanan infrastruktur akibat bencana.
Ia mencontohkan, ketika banjir dan galodo menyebabkan jalur transportasi di kawasan Lembah Anai terputus, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat ikut terganggu.
Dalam situasi seperti itu, kereta api dapat menjadi alternatif transportasi yang strategis untuk menjaga keberlangsungan distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
“Ketika sudah beberapa kali terjadi dampak banjir dan galodo, misalnya di Lembah Anai, jalan putus dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kereta api menjadi pilihan yang cukup efektif untuk memperkuat ketahanan kita, baik secara ekonomi maupun dalam menghadapi bencana,” ujarnya.
Ia mengatakan, Sumbar telah mulai melakukan langkah-langkah reaktivasi jalur kereta api yang pernah beroperasi. Sejumlah provinsi lain seperti Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Selatan juga mulai melakukan upaya serupa.
Zefnihan berharap, melalui KONREG PDRB-ISE, seluruh provinsi dapat menyatukan pandangan sehingga pengembangan konektivitas dan reaktivasi jalur kereta api tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Reaktivasi di jalur yang telah ada tentu mengembalikan fungsi. Memang ada beberapa yang sudah terpakai dan itu akan menjadi tugas kita bersama,” pungkasnya. (murdiansyah eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
