Pariaman, Khazminang.id — Kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami tidak boleh berhenti sebagai program pemerintah atau kegiatan seremonial. Masyarakat Sumatera Barat harus menjadikannya bagian dari kebiasaan sehari-hari.
Pesan itu disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah saat menghadiri Gladi Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami tingkat Provinsi Sumbar 2026 di Balai Naras, Lapangan Parkir Josal Football Academy, Cubadak Air Utara, Kota Pariaman, Rabu (30/9/2026).
Menurut Mahyeldi, gladi bencana menjadi ruang penting untuk menguji sejauh mana kesiapan pemerintah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.
Gladi tersebut meliputi Tabletop Exercise (TTX), Command Post Exercise (CPX), dan Field Training Exercise (FTX). Ketiga tahapan itu, kata Mahyeldi, harus menghasilkan evaluasi nyata yang kemudian digunakan untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana di Sumbar.
“Keberhasilan gladi ini justru diukur dari berapa banyak pembelajaran yang dapat kita peroleh untuk memperkuat kesiapsiagaan kita di masa depan,” ujar Mahyeldi.
Ia menjelaskan, TTX digunakan untuk menguji pemahaman terhadap skenario bencana, pembagian peran, kebijakan hingga mekanisme pengambilan keputusan. Sementara CPX menguji sistem komando, koordinasi, komunikasi, pelaporan serta mobilisasi sumber daya.
Adapun FTX memastikan seluruh rencana yang telah disusun dapat diterapkan secara operasional ketika menghadapi situasi nyata di lapangan.
Karena itu, Mahyeldi meminta setiap tahapan gladi dievaluasi secara menyeluruh. Tidak hanya keberhasilan, tetapi juga kendala, keterlambatan, ketidaksesuaian prosedur hingga keterbatasan sumber daya harus dicatat dan ditindaklanjuti.
Catatan tersebut selanjutnya harus menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah kabupaten dan kota bersama perangkat daerah serta seluruh unsur terkait.
“Jangan menunggu bencana datang untuk belajar berkoordinasi. Jangan menunggu sirene berbunyi untuk mencari jalur evakuasi. Jangan menunggu keadaan darurat untuk menentukan siapa berbuat apa. Semua itu harus kita siapkan dari sekarang,” tegasnya.
Perkuat Komando dan Komunikasi
Mahyeldi juga menekankan pentingnya memperkuat sistem komando dan koordinasi lintas instansi. Seluruh unsur harus memahami standar operasional prosedur (SOP), termasuk ketika berada dalam situasi darurat.
Sistem komunikasi kebencanaan, menurutnya, juga harus terus diuji agar dapat bekerja dengan baik ketika terjadi bencana.
Hal itu membutuhkan sinergi antara BPBD, BMKG, Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, dunia usaha, akademisi, organisasi kemanusiaan hingga relawan.
Ia mengingatkan, hasil gladi tidak boleh berhenti di lokasi kegiatan. Setiap pemerintah kabupaten dan kota harus membawa hasil evaluasi tersebut ke daerah masing-masing untuk disosialisasikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dan masyarakat.
Dengan cara itu, pengetahuan dan keterampilan menghadapi bencana tidak hanya dipahami oleh aparat, tetapi juga semakin melekat dalam kehidupan masyarakat.
“Semakin banyak yang terlibat dan semakin sering dilaksanakan, semakin baik, sehingga proses internalisasi terhadap kebencanaan itu betul-betul menjadi sesuatu yang melekat dalam keseharian kita,” katanya.
Mahyeldi menambahkan, ancaman gempa bumi dan tsunami tidak mengenal batas wilayah administrasi. Karena itu, kesiapsiagaan juga harus dibangun melalui kerja sama antardaerah.
Selain aspek evakuasi, pemerintah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat ketika bencana terjadi. Mulai dari ketersediaan konsumsi, tempat pengungsian yang layak, layanan kesehatan hingga kebutuhan lainnya.
“Kesiapsiagaan kita menghadapi musibah bencana ini harus menjadi budaya kita, harus menjadi hal yang melekat dalam keseharian kita,” ujarnya.
BNPB Minta Renkon Terus Diperbarui
Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar dan BPBD yang telah menguji Rencana Kontinjensi (Renkon) gempa bumi dan tsunami.
Menurutnya, Renkon tidak boleh menjadi dokumen yang hanya disusun dan disimpan. Dokumen tersebut harus terus diperbarui dan diuji secara berkala agar sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
Rustian juga mengingatkan pentingnya memastikan kesiapan jalur dan lokasi evakuasi, termasuk skenario rujukan kesehatan ketika bencana terjadi.
Rumah sakit yang berada di wilayah aman perlu disiapkan untuk memberikan pelayanan apabila fasilitas kesehatan lainnya ikut terdampak bencana.
“Bencana ini kita tidak tahu kapan terjadinya, dan yang pasti akan terjadi. Karena itu kita tidak boleh takut, tetapi harus siap,” katanya.
Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan gladi kesiapsiagaan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
Menurutnya, manusia memang tidak dapat mencegah alam ketika bencana terjadi. Namun, risiko dan dampaknya dapat dikurangi dengan persiapan yang baik.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memahami apa yang harus dilakukan ketika gempa dan tsunami terjadi, termasuk mengenali jalur serta titik evakuasi.
“Siap untuk Selamat,” menjadi semangat yang didorong Pemko Pariaman dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. (adpsb)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
