JAKARTA, KHAZMINANG.ID —
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) II Sumatera Barat dari Fraksi Partai NasDem, Cindy Monica, menyoroti kesiapan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi persoalan judi online, perlindungan anak, serta pemerataan akses internet.
Hal itu disampaikan Cindy dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Cindy menilai penguatan infrastruktur digital harus berjalan seimbang dengan peningkatan kapasitas pengawasan ruang digital. Ia mencermati program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital memperoleh lebih dari separuh pagu anggaran, sementara alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital masih relatif kecil.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi agar kemampuan pengawasan pada 2027 mampu mengikuti perkembangan risiko digital yang semakin kompleks.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Selain pengawasan ruang digital, Cindy juga menyoroti masih banyaknya wilayah yang menghadapi persoalan blank spot dan kualitas konektivitas internet.
Berdasarkan temuannya saat melakukan kunjungan ke sejumlah daerah, masyarakat bahkan masih harus membeli voucher internet dengan harga Rp5 ribu hingga Rp6 ribu per jam. Itu pun, kata dia, jangkauannya masih sangat terbatas.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas.
Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.
Cindy menegaskan, pembangunan infrastruktur digital tidak cukup hanya diukur dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur yang dibangun, atau luas cakupan jaringan.
Menurutnya, ukuran utama pembangunan digital harus dilihat dari kualitas layanan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.
Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan anggaran digital mempertimbangkan capaian dan outcome secara nyata. Dengan demikian, investasi di sektor digital dapat menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah yang masih mengalami keterbatasan akses internet. (sa/p)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
