Padang, Khazanah— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meminta pemerintah kabupaten dan kota aktif mengevaluasi kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing menyusul memburuknya kabut asap yang melanda sejumlah daerah, termasuk Kota Padang.
Terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai dampak kabut asap, Pemprov Sumbar belum mengambil keputusan untuk menerapkannya secara khusus di luar jadwal yang telah ditetapkan.
“Nanti akan kita lihat. Mudah-mudahan tidak terjadi,” kata Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah.
Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar mulai mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi semakin pekatnya kabut asap. Evaluasi dilakukan menyusul sejumlah daerah yang telah mengambil kebijakan meliburkan siswa akibat menurunnya kualitas udara.
Gubernur telah menginstruksikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi udara, termasuk mengukur tingkat ketebalan asap di sejumlah wilayah.
“Saya sudah menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan evaluasi, dan kemudian melihat tingkat ketebalan asapnya di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Daerah Diminta Evaluasi Situasional
Mahyeldi menegaskan, keputusan terkait langkah penanganan dampak kabut asap diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai kondisi di wilayah masing-masing. Para bupati dan wali kota diminta tidak pasif dan terus memantau perkembangan kualitas udara serta dampaknya terhadap aktivitas masyarakat.
Ia menyoroti langkah sejumlah daerah, seperti Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung, yang telah mengambil kebijakan merumahkan siswa sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap.
Pemprov Sumbar selanjutnya akan mengkaji langkah strategis berdasarkan hasil pemantauan BPBD yang dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Karhutla Daerah Tetangga
Berdasarkan pemantauan awal, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Sumbar diduga kuat merupakan kiriman asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi tetangga.
Karena itu, menurut Mahyeldi, penanganan sumber titik api di daerah asal menjadi langkah penting untuk mencegah dampak asap meluas ke wilayah Sumatera Barat.
“Sekarang ini kan terjadi di provinsi tetangga kita. Tentu perlu ada ketegasan dan upaya-upaya lebih maksimal, sehingga tidak berdampak kepada daerah lain dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api di wilayah Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Sumbar terus melakukan pemantauan. Setiap potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumbar diupayakan dapat segera ditangani agar tidak berkembang dan memperburuk kondisi kualitas udara.
Pemprov Sumbar juga meminta pemerintah kabupaten dan kota terus meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam memantau kualitas udara dan kondisi kesehatan masyarakat, sembari menunggu perkembangan situasi kabut asap dalam beberapa hari ke depan. (Eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
