Oleh : Syafruddin AL
Hidup sedang tidak baik-baik saja bagi banyak orang. Lapangan kerja sulit, pengangguran ada di mana-mana, usaha kecil terseok-seok, pendapatan seret, tetapi harga kebutuhan sehari-hari terus merangkak naik. Kini bahkan sayur-mayur, makanan yang mestinya paling dekat dengan dapur rakyat kecil, ikut terasa mahal. Ketika uang di kantong semakin tipis, isi keranjang belanja justru semakin sedikit.
Belakangan orang mulai mengaitkan kenaikan harga sejumlah bahan pangan dengan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Katanya kebutuhan dapur-dapur MBG begitu besar sehingga sayur, telur, ayam dan bahan pangan lain terserap dalam jumlah banyak. Kalau benar demikian, tentu kita patut gembira karena ada pasar baru bagi petani dan pedagang. Tetapi pertanyaannya: kenapa rakyat biasa justru harus membeli lebih mahal?
Kalau MBG memborong sayur dalam jumlah besar sementara pasokan tidak bertambah, tentu barang di pasar akan berkurang. Ketika barang berkurang sementara pembeli tetap banyak, harga naik. Orang ekonomi menyebutnya hukum permintaan dan penawaran. Tetapi rakyat kecil bisa saja bertanya dengan bahasa yang lebih sederhana: ini hukum pasar atau hukum rimba?
Sebab jangan sampai negara datang ke pasar sebagai pembeli raksasa, lalu masyarakat yang datang membawa uang lima puluh ribu rupiah justru kalah berebut barang.
Pemerintah membeli untuk memberi makan sebagian rakyat, tetapi pada saat yang sama pembelian besar itu jangan sampai membuat rakyat lainnya harus membayar lebih mahal untuk makanan yang sama.
Kalau itu yang terjadi, kita sedang menyelesaikan satu masalah dengan menciptakan masalah baru.
Lebih ironis lagi apabila harga sayur di pasar naik, tetapi petani tidak ikut menikmati kenaikan tersebut. Inilah penyakit lama tata niaga pangan kita. Harga di pasar bisa melonjak, tetapi harga di kebun belum tentu bergerak jauh.
Konsumen membayar mahal, petani belum tentu untung besar. Lalu siapa yang menikmati selisihnya? Pedagang pengumpul? Distributor? Pemasok besar? Atau rantai perdagangan yang terlalu panjang?
Karena itu pemerintah jangan hanya bangga menyebut MBG mampu menyerap hasil pertanian. Serapan besar tidak otomatis berarti kesejahteraan petani meningkat. Harus diperiksa sampai ke hulunya. Berapa harga wortel di tangan petani? Berapa harga kol ketika keluar dari kebun? Berapa harga tomat dibeli pemasok? Dan berapa akhirnya dibayar dapur MBG maupun ibu rumah tangga di pasar?
Kalau pemerintah sudah mengetahui kebutuhan MBG akan sangat besar, seharusnya peningkatan produksi disiapkan sejak awal. Jangan hanya memperbesar permintaan, sementara jumlah barang dibiarkan seperti semula. Itu bukan perencanaan ekonomi. Itu sekadar menghadirkan pembeli besar ke sebuah pasar yang kapasitasnya terbatas, lalu heran ketika harga melonjak.
Seharusnya dapur-dapur MBG tidak sekadar berburu bahan pangan di pasar yang sama dengan masyarakat. Pemerintah dapat membangun kontrak langsung dengan kelompok tani, koperasi, BUMDes dan sentra produksi. Petani diberi kepastian pembelian sehingga mereka berani menambah tanam dan meningkatkan produksi. MBG harus menciptakan pasokan baru, bukan sekadar menyedot pasokan lama.
Menu MBG juga tidak harus seragam secara kaku. Kalau satu jenis sayur sedang langka dan mahal, gunakan bahan pangan lokal lain yang gizinya setara. Indonesia terlalu kaya untuk menggantungkan jutaan porsi makanan pada komoditas yang sama setiap hari. Ahli gizi mestinya bisa bekerja bersama ahli pertanian dan pengelola pangan agar menu mengikuti musim, produksi dan kemampuan daerah.
Pemerintah juga perlu mengawasi kemungkinan permainan harga. Ketika ada pembeli besar dengan anggaran pasti, selalu muncul peluang orang mengambil keuntungan berlebihan. Jangan sampai alasan “kebutuhan MBG” menjadi pembenaran untuk menaikkan harga. Kalau pemasok memperoleh kontrak besar, volume besar mestinya membuat harga lebih efisien, bukan malah menjadi alasan harga di pasar rakyat ikut terbang.
Pada akhirnya kita semua tentu ingin MBG berhasil. Anak-anak harus makan bergizi, petani harus sejahtera, pedagang harus memperoleh keuntungan yang layak dan UMKM harus tumbuh. Tetapi keberhasilan program sebesar ini tidak boleh hanya dihitung dari berapa juta kotak makanan dibagikan.
Pemerintah juga harus menghitung apa akibatnya terhadap harga pangan yang dibayar masyarakat di luar program. Sebab ukuran kebijakan yang baik bukan hanya berapa banyak orang yang menerima manfaat langsung, tetapi juga apakah orang lain ikut menanggung akibatnya.
Jangan sampai anak mendapat makan gratis di sekolah, tetapi malam harinya ibunya mengurangi sayur di meja makan karena harganya melonjak. Kalau sampai sayur pun menjadi barang mahal bagi rakyat kecil, ada yang harus dibenahi. Dan pemerintah tidak boleh berlindung di balik dua kata yang terlalu mudah diucapkan: hukum pasar. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
