Padang, Khazminang.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mempercepat langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui optimalisasi pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD).
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat yang telah seluruhnya disalurkan ke kas daerah, kini diarahkan agar segera diwujudkan menjadi program nyata yang mampu mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, perekonomian masyarakat, hingga pengurangan risiko bencana dimasa mendatang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026), yang dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kementerian dan lembaga terkait, serta kepala daerah dari kabupaten dan kota terdampak bencana.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengatakan, tambahan TKD menjadi instrumen penting untuk mempercepat pemulihan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana.
Menurutnya, setiap pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan anggaran tersebut melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berkelanjutan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran. Karena itu seluruh daerah harus mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya segera dirasakan,” katanya.
Ia menegaskan, Pemprov Sumbar terus mendorong seluruh kabupaten/kota melakukan pemetaan kebutuhan secara menyeluruh, menyusun langkah prioritas, serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan agar proses evaluasi dapat dilakukan secara berkala.
“Kita ingin progresnya jelas. Dengan demikian setiap persoalan dapat dipetakan dan diselesaikan secara bertahap sehingga target pemulihan bisa tercapai lebih cepat,” katanya.
Selain mempercepat realisasi anggaran, Mahyeldi juga mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat komunikasi publik. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan perlu diinformasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui progres pemulihan yang sedang dilakukan pemerintah.
“Seluruh pekerjaan pemerintah perlu dipublikasikan sehingga masyarakat mengetahui bahwa proses pemulihan terus berjalan. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Percepat Realisasi TKD
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Bidang Keuangan bersama Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, memastikan pemerintah pusat telah menyelesaikan seluruh proses penyaluran tambahan TKD kepada pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, berbeda dengan skema Dana Alokasi Umum (DAU), tambahan TKD untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi disalurkan tanpa persyaratan sehingga dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah.
“Januari ditetapkan, Februari mulai ditransfer, Maret berlanjut, dan pada April seluruh dana sudah berada di rekening kas daerah. Artinya, pemerintah pusat telah menyelesaikan kewajibannya,” kata Fernando.
Ia berharap pemerintah daerah segera mempercepat realisasi anggaran tersebut agar proses rehabilitasi tidak tertunda.
“Kami memahami ada tahapan perencanaan dan pengadaan. Tetapi harapan kami, dana ini segera dibelanjakan. Jangan menunggu terlalu lama karena masyarakat membutuhkan hasil nyata,” tegasnya.
Fernando menegaskan, tambahan TKD hanya diperuntukkan bagi percepatan rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan mitigasi bencana. Karena itu penggunaannya harus sesuai ketentuan dan tidak dialihkan untuk kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan kebencanaan.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana berikutnya, termasuk mengantisipasi dampak musim kemarau dan fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September mendatang.
“Mitigasi harus mulai disiapkan sejak sekarang. Penanganan bencana tidak boleh lagi bersifat reaktif, tetapi harus direncanakan sejak dini,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi terhadap capaian Sumatera Barat dalam percepatan pemulihan pascabencana.
Berdasarkan hasil monitoring Satgas Nasional Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Sumbar menjadi salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan tercepat di Indonesia.
Dari 16 kabupaten dan kota terdampak bencana, sebanyak 13 daerah telah kembali menjalankan aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan secara normal. Satu daerah, yakni Kabupaten Tanah Datar, sedang menuju kondisi normal, sedangkan dua daerah yang masih memerlukan perhatian khusus adalah Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.
“Kami mengapresiasi capaian Sumatera Barat. Berbagai indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, terutama pada sektor pertanian yang menjadi salah satu kinerja terbaik secara nasional,” kata Kastorius.
Ia menyebut rehabilitasi lahan sawah di Sumbar telah mencapai sekitar 98 persen. Bahkan sebagian besar lahan yang telah diperbaiki kini sudah kembali memasuki musim tanam.
Menurut Kastorius, keberhasilan tersebut menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, kelompok tani, dan pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan pascabencana.
Ditemukan Realisasi Distribusi Jadup 0 Persen
Selain percepatan pembangunan hunian tetap, ada satu catatan penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yakni terkait distribusi Jaminan Hidup (Jadup) bagi masyarakat terdampak bencana.
Berdasarkan data Posko Nasional, realisasi penyaluran Jadup di Sumatera Barat baru mencapai sekitar 75 persen. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan Aceh yang telah mencapai sekitar 98 persen, demikian pula beberapa provinsi lain seperti Sumatera Utara yang penyalurannya sudah jauh lebih tinggi.
Bahkan, kami masih menemukan beberapa kabupaten di Sumatera Barat yang realisasi distribusi Jadup-nya masih 0 persen. Kami belum mengetahui apakah hal itu disebabkan proses pendataan yang belum selesai atau masih perlunya koordinasi yang lebih baik antarinstansi.
Kastorius yang juga Ketua Satgas Verifikasi sekaligus Ketua Dewan Pengarah Program Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR), kami melihat saat ini telah terdapat ribuan program dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang bersifat top-down dengan total anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan rehabilitasi selama tiga tahun.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu diperkuat melalui Satgas PRR agar seluruh program dari pusat dapat bertemu dengan program yang diusulkan dari daerah. Dengan demikian, tidak terjadi duplikasi program, tetapi justru saling melengkapi dan berkesinambungan.
Saat ini kami terus memantau proses di kementerian dan lembaga yang sedang menyelesaikan pengesahan seluruh dokumen perencanaan di Kementerian Keuangan. Harapan Bapak Menteri, program rehabilitasi selama tiga tahun ini benar-benar menjadi momentum untuk membangun kembali daerah terdampak bencana secara lebih aman dan berkelanjutan.
“Artinya, kita tidak hanya memperbaiki kerusakan akibat bencana, tetapi membangun kembali dengan memperhatikan berbagai risiko agar bencana serupa tidak kembali menimbulkan dampak yang sama di masa mendatang,” ujarnya.
Ia menegaskan, pendekatan tersebut perlu segera dipertegas dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi upaya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana pada masa mendatang.
“Kami juga kembali mengingatkan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, termasuk ancaman gempa bumi, sehingga seluruh langkah rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar mampu meningkatkan ketangguhan wilayah,” tutupnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 sebesar Rp534,99 miliar dengan fokus utama pada percepatan pembangunan infrastruktur. Dari total anggaran tersebut, Rp453,57 miliar atau 84,78 persen diarahkan untuk sektor infrastruktur sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan pascabencana dan pembangunan daerah.
Selain infrastruktur, alokasi TKD tambahan juga diberikan untuk sektor pendidikan sebesar Rp26,50 miliar atau 4,95 persen, pertanian Rp20,70 miliar atau 3,87 persen, kesehatan Rp1,29 miliar atau 0,24 persen, serta urusan pemerintahan lainnya sebesar Rp32,94 miliar atau 6,16 persen.
Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pemulihan daerah, tanpa mengabaikan dukungan terhadap sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. (murdiansyah eko)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
