Ketika banjir datang, kamera menyala, petugas bergegas turun, perahu karet dikeluarkan. Bantuan dibagikan, jalan dibersihkan, lumpur disingkirkan. Pejabat datang meninjau lokasi, lalu foto bersama genangan—seolah-olah banjir membutuhkan dokumentasi untuk memastikan bahwa ia memang benar-benar terjadi.
Ada satu kebiasaan menarik dalam menghadapi banjir di negeri ini: kita selalu sibuk ketika air sudah masuk rumah, tetapi sering kehilangan kesibukan ketika air sudah surut.
Setelah itu air surut, pembersihan sampah dan lumpur sisa sisa banjir dimulai, dan semuanya kembali normal, sampai hujan berikutnya datang.
Dari kebiasaan seperti itu, munculah masalah yang sekarang menjadi langganan. Malah menjadi semakin lucu dan juga sekaligus menyedihkan: hujan yang tidak terlalu besar pun bisa membuat sebagian kawasan kembali tergenang, bahkan terendam. Sepertinya kota Padang sedang belajar satu ilmu baru:
“Bagaimana membuat kota menjadi banjir tanpa harus menunggu hujan terlalu deras.
Tentu saja, hujan tetap menjadi salah satu penyebab banjir. Tidak ada kota yang bisa menyuruh awan untuk tidak menurunkan hujan. Tetapi menjadikan hujan sebagai satu-satunya terdakwa adalah cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan yang lebih sulit.
Pertanyaanya “Mengapa air yang jatuh ke kota tidak lagi memiliki cukup ruang untuk pergi?”
Di situlah persoalan sebenarnya bermula, banjir bukan hanya soal hujan. Padang berada pada posisi geografis yang memang membuatnya rentan. Di satu sisi ada pegunungan dan kawasan hulu DAS, di sisi lain ada dataran rendah dan laut. Air dari atas turun ke bawah, itu hukum grafitasi. Masalahnya, manusia kemudian membangun kota di sepanjang perjalanan air tersebut.
Sungai menyempit, lahan terbuka berubah menjadi bangunan, tanah ditutup beton dan aspal. Saluran drainase dibangun, diperbaiki, lalu perlahan-lahan kehilangan dimensinya. Sedimentasi datang dari hulu, Sungai mendangkal. Sampah ikut menumpang. gorong-gorong mengecil, ruang terbuka semakin sedikit.
Kalau sekarang kita melewati jembatan Lubuak Buayo, jembatan Muaro Panjalinan, jembatan Air Tawar, atau jembatan Purus, fan jembatan-jembatan lainya. Sedimentasi nampak jelas, pasir dan tanah erlihat di tenga sungai.Padahal selama ini belum pernah terlihat seperti itu, sungai seolah mendangkal, kalau sudah begitu banjir tentu aakan sering sering berkunjung, seolah kota Padang adalah Induak Bakonya!
Lantas ketika hujan datang, kita terkejut: “Mengapa banjir lagi?” Barangkali air pun sebenarnya bingung, dahulu ia punya banyak jalan, sekarang jalannya semakin sempit.
Persoalan yang tidak boleh diabaikan setelah banjir besar adalah sedimentasi. Banjir bandang tidak hanya membawa air. Ia membawa pasir, lumpur, batu, kayu, tanah dan berbagai material dari kawasan hulu. Sebagian material tersebut kemudian mengendap di sungai. Tentu saja sungai yang mengalami pendangkalan tentu kehilangan kapasitas.
Ini sederhana saja, kalau sebuah ember berisi separuh lumpur, jangan berharap ia mampu menampung air sebanyak ember kosong.
Dan sungai juga begitu, ketika dasar sungai naik akibat sedimentasi, volume air yang dapat ditampung berkurang. Maka debit air yang dahulu masih aman sekarang bisa berubah menjadi ancaman.
Persoalannya menjadi semakin serius apabila sedimentasi terjadi setelah bencana besar dan kemudian tidak segera ditangani secara menyeluruh. Kita seperti membiarkan sungai membawa “oleh-oleh” dari hulu dan kemudian berharap sungai akan membereskan sendiri barang bawaan tersebut.
Ini yang pemerintah kota Padang yang mungkin lupa, tentu saja sungai tidak punya petugas kebersihan.
Pascabanjir bukan pekerjaan tambahan
Di sinilah cara berpikir pemerintah dalam menangani banjir perlu dipertanyakan. Selama ini penanganan bencana sering berhenti pada logika: banjir terjadi → tanggap darurat → bantuan → pembersihan → selesai.
Padahal seharusnya ada tahap yang jauh lebih penting: banjir terjadi → tanggap darurat → pemulihan → normalisasi DAS → pemulihan kapasitas sungai dan drainase → pencegahan banjir berikutnya.
Dengan kata lain, program pascabanjir tidak boleh dianggap pekerjaan tambahan. Ia justru harus menjadi pekerjaan utama setelah bencana.
Sebab ketika air sudah surut, sesungguhnya pekerjaan pemerintah belum selesai karen justru saat itulah pekerjaan yang paling penting dimulai. Berapa banyak sedimentasi yang masuk ke sungai? Di mana saja dasar sungai naik? Bagian mana yang mengalami penyempitan?
Anak sungai mana yang tersumbat? Berapa kapasitas sungai yang hilang? Saluran drainase mana yang sudah tidak memenuhi kapasitas? Di mana gorong-gorong menjadi bottleneck? Berapa banyak ruang terbuka yang masih tersedia untuk menahan limpasan?
Pertanyaan-pertanyaan itutentu  jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa nasi bungkus yang telah dibagikan setelah banjir.
Ada persoalan lain yang sering luput: kota semakin kedap air. Tanah yang dahulu dapat menyerap air perlahan berubah menjadi halaman beton, jalan, ruko, perumahan, tempat parkir dan berbagai bangunan.
Air hujan akhirnya tidak lagi bertanya: “Di mana saya bisa meresap?” Air langsung mencari: “Di mana saluran terdekat?” Dan semua air kemudian dikirim ke drainase. Drainase pun akhirnya menjadi semacam pegawai yang diberi pekerjaan sepuluh orang tetapi hanya diberi tenaga satu orang.
Lalu ketika tidak sanggup, kita menyalahkannya. “Drainasenya tidak berfungsi.” Padahal mungkin persoalannya bukan hanya drainasenya. Kota telah mengirimkan terlalu banyak air ke dalam saluran yang kapasitasnya semakin kecil.
Dari Purus sampai Ampang: ke mana hilangnya saluran itu?
Ada pengamatan warga yang menarik dan patut diverifikasi melalui pengukuran teknis. Dahulu, menurut pengalaman sebagian warga, beberapa saluran di kawasan Purus dan jalur Simpang Alai menuju Ampang terasa jauh lebih besar. Lebarnya bisa mencapai sekitar dua meter dan kedalamannya lebih dari satu meter.
Sekarang, di sejumlah bagian, saluran terlihat jauh lebih sempit—bahkan ada yang diperkirakan tinggal sekitar setengah meter lebarnya. Kalau benar demikian, pertanyaannya sederhana:
Ke mana hilangnya ruang air itu? Apakah tertutup sedimentasi? Apakah dipersempit karena pembangunan? Apakah berubah bentuk? Apakah tertutup beton? Apakah tertimbun? Apakah karena pelebaran jalan? Apakah karena bangunan? Atau kombinasi semuanya?
Ini bukan pertanyaan untuk mencari siapa yang harus disalahkan. Ini pertanyaan yang jauh lebih penting: berapa kapasitas air yang hilang akibat penyempitan itu?
Sebab pemerintah semestinya tidak hanya mengukur panjang jalan yang dibangun atau jumlah bangunan yang berdiri. Pemerintah juga harus mengukur berapa ruang air yang telah hilang.
Kita sering memperlakukan drainase seperti selokan: kalau terlihat kotor, dibersihkan; kalau mampet, diangkat sampahnya. Padahal drainase perkotaan adalah bagian dari sistem hidrologi kota. Ia harus dirancang berdasarkan debit air, luas daerah tangkapan, kemiringan, kapasitas saluran, hubungan antarsaluran, kapasitas sungai penerima dan kondisi pasang di hilir.
Kalau saluran yang seharusnya berfungsi sebagai drainase utama dipersempit menjadi seperti selokan rumah tangga, jangan heran jika hujan sebentar saja membuatnya menyerah. Kita tidak bisa meminta saluran selebar parit kecil untuk menjalankan pekerjaan sungai.
Itu sama seperti meminta becak mengangkut satu kontainer kemudian menyalahkan becaknya karena tidak kuat.
Normalisasi DAS harus menjadi pekerjaan utama
Kalau pemerintah benar-benar ingin mengurangi banjir Padang, maka program pascabanjir harus diarahkan pada normalisasi dan pemulihan DAS secara menyeluruh. Bukan hanya membersihkan sungai di tengah kota.
Bukan hanya mengeruk satu titik ketika banjir sudah terjadi. Bukan hanya memperbaiki jalan yang rusak. Bukan hanya membersihkan lumpur dari halaman warga. Yang diperlukan adalah pendekatan dari: hulu → sungai → kawasan perkotaan → drainase → muara.
Hulu harus dipulihkan, sedimentasi harus dipetakan dan ditangani berdasarkan kebutuhan teknis. Penampang sungai harus dikembalikan pada kapasitas yang diperlukan. Drainase harus diaudit!.
Saluran yang menyempit harus dikembalikan kapasitasnya, Gorong-gorong yang menjadi titik hambatan harus dievaluasi, ruang terbuka harus dipertahankan. Dan pembangunan kota harus berhenti memperlakukan ruang air sebagai lahan cadangan yang sewaktu-waktu bisa ditutup beton.
Ada ironi besar dalam penanganan banjir, kita sering bangga ketika pemerintah mampu bergerak cepat saat bencana terjadi, itu memang penting tetapi kemampuan mengevakuasi korban bukanlah ukuran satu-satunya keberhasilan pemerintah.
Kalau setiap hujan kita kembali mengeluarkan perahu karet, mendirikan posko, membagikan bantuan dan membersihkan lumpur, tetapi kapasitas sungai dan drainase tidak pernah dipulihkan, maka kita sebenarnya bukan sedang menyelesaikan banjir.
Kita sedang mengelola siklus banjir, banjir datang, kita tangani, kanjir pergi, dan kita lupa. Banjir datang lagi, kita tangani lagi. begitu seterusnya, lama-lama banjir bukan lagi bencana. Ia menjadi program tahunan!.
Dan kalau sampai tahap itu, yang perlu dievaluasi bukan lagi hujannya tetapi kebijakan pemerintahnya.
Pada akhirnya, persoalan banjir Padang bukan semata-mata tentang berapa milimeter hujan yang turun.
Persoalannya adalah berapa banyak air yang dapat ditahan kota, berapa banyak yang dapat diserap tanah, berapa banyak yang dapat dialirkan sungai, berapa banyak yang dapat ditampung drainase, dan seberapa cepat air dapat dibuang ke laut.
Kalau kapasitas tersebut terus menurun, maka hujan yang dahulu biasa saja akan terasa luar biasa. Karena itu pemerintah tidak boleh hanya bertanya: “Seberapa besar hujan hari ini?”
Pemerintah juga harus bertanya: “Seberapa kecil kapasitas kota kita hari ini?”
Sebab mungkin masalah Padang bukan karena hujannya semakin pintar mencari masalah. Mungkin kitalah yang semakin rajin menghilangkan jalan bagi air untuk pulang.
Pascabanjir harus menjadi momentum untuk bekerja lebih serius: normalisasi DAS, pengerukan sedimentasi yang memang diperlukan, pemulihan penampang sungai, rehabilitasi drainase, pengembalian ruang air, dan evaluasi tata ruang.
Jangan menunggu banjir berikutnya untuk kembali sibuk sebab pekerjaan pascabanjir bukan pekerjaan setelah pekerjaan utama.
Justru itulah pekerjaan utamanya!.
Kalau tidak, setiap hujan akan menjadi pengingat bahwa air sebenarnya tidak pernah lupa jalan pulang. Yang lupa adalah kita—bahwa kota ini dibangun di atas tanah yang sejak awal memang memiliki hubungan yang sangat akrab dengan air.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
