Bukittinggi, khzminang.id- Anggota DPRD Kota Bukittinggi Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Mandiangin Koto Salayan (MKS), Kamis (30/4/2026) melaksanakan reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di halaman kantor Kecamatan MKS.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi keselarasan antara perencanaan pembangunan dan kebutuhan riil di lapangan.
Reses Anggota DPRD ini dihadiri oleh Camat dan Lurah se-Kecamatan MKS, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat yang terdiri dari niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, kader PKK, dan posyandu. Selain itu, kegiatan juga didampingi oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Dalam kesempatan tersebut, tokoh masyarakat yang terdiri dari niniak mamak dan alim ulama turut menyampaikan pandangan dan harapan mereka. Di tengah pesatnya pembangunan fisik, mereka mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan pembangunan karakter serta pelestarian nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.
Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi PPP, Dedi Fatria, SH, MH menegaskan pentingnya peran Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) dalam memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam program pembangunan daerah.
“Bapelitbang merupakan pusat perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, seluruh aspirasi masyarakat harus dirumuskan secara serius agar dapat direalisasikan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Dedi Fatria mengingatkan agar kehadiran perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam kegiatan reses tidak hanya bersifat formalitas, melainkan mampu menindaklanjuti setiap masukan masyarakat menjadi program nyata.
Sementara itu, Anggota DPRD, Amrizal, A.Md menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran, khususnya terkait Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Ia menilai keterbukaan informasi sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Transparansi anggaran menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat memahami proses dan mekanisme yang ada, sehingga tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” ujarnya.
Selain itu, Linda Wardiyanti, S.Fram juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih responsif dalam menangani berbagai persoalan sosial dan lingkungan, termasuk dukungan terhadap prestasi kelurahan serta penertiban hewan liar yang masih menjadi keluhan masyarakat, pungkasnya. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
