Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
HeadlineIptekKomunitasOpiniPilihan RedaksiPolitikSeni & Budaya

Kesejahteraan Guru Harusnya Bukan Sekadar Kebijakan tetapi Investasi Masa Depan

×

Kesejahteraan Guru Harusnya Bukan Sekadar Kebijakan tetapi Investasi Masa Depan

Sebarkan artikel ini
Singkatnya Gini...
  • Kesenjangan tajam antara filosofi pendidikan "memanusiakan manusia" dengan realitas rendahnya kesejahteraan guru di Indonesia, terutama guru honorer yang masih menerima upah di bawah standar kebutuhan hidup minimum.
  • Lemahnya komitmen negara dalam menjalankan amanat konstitusi terkait perlindungan profesi guru serta munculnya narasi publik yang cenderung menyudutkan tuntutan guru atas hak ekonomi mereka.
  • Urgensi revitalisasi kebijakan pendidikan nasional yang menempatkan kesejahteraan dan penghormatan sosial terhadap guru sebagai fondasi utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan setara dengan negara maju.
Penafian: Poin utama ini diproses menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) untuk memudahkan pembaca, dengan tetap di bawah pengawasan redaksi.

“Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia.” Kalimat ini begitu sering diucapkan hingga terdengar seperti mantra yang kehilangan makna. Ia dihafal, diulang, dipajang dalam pidato, tetapi diam-diam dilupakan dalam praktik. Sebab jika benar pendidikan kita sedang memanusiakan manusia, maka pertanyaan paling sederhana justru terasa menyakitkan: mengapa manusia di dalamnya—guru dan murid—masih diperlakukan seperti angka, bukan sebagai manusia?

Di ruang-ruang kelas, guru berdiri setiap hari, membawa harapan yang sering kali tidak sebanding dengan realitas. Mereka diminta mencerdaskan bangsa, membangun karakter, menanamkan nilai-nilai luhur, bahkan menjadi teladan moral. Namun di luar kelas, negara seakan lupa bahwa guru juga manusia yang perlu hidup layak. Guru honorer masih banyak yang menerima gaji di bawah Rp500 ribu per bulan—jumlah yang bahkan tak cukup untuk sekadar bertahan hidup di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok .

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

Ironisnya, jumlah mereka bukan sedikit. Lebih dari separuh guru di Indonesia berstatus honorer atau tidak tetap. Mereka adalah tulang punggung pendidikan, tetapi diperlakukan seperti bayangan: ada, tetapi tak dianggap. Mereka hadir setiap hari, tetapi kesejahteraannya seolah bukan prioritas.

Baca Juga:  Tingkatkan Kenyamanan Pengunjung, Pemkab Pesisir Selatan Tata Kawasan "Rest Area" Bendungan Batang Tarusan

Di sisi lain, negara tampak ragu untuk sepenuhnya bertanggung jawab. Pernyataan pejabat publik yang mempertanyakan apakah kesejahteraan guru harus sepenuhnya ditanggung negara justru memperlihatkan kegamangan yang mendasar . Seakan-akan pendidikan bukan lagi amanat konstitusi, melainkan beban yang bisa dinegosiasikan. Padahal, di dalam undang-undang sendiri, guru berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Realitas hari ini jelas menunjukkan jurang antara norma dan kenyataan.

Beberapa tahun lalu, pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani pernah mengatakan menyesal memberikan tunjangan sertifikasi kepada guru. Padahal, tunjangan sertifikasi guru itu hanya seujung jari tunjangan pegawai kementerian keuangan yang dipimpinnya. Lantas apa prestasi pegawai dari kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu?, selain pamer kekayaan dan hedon. Hal ini sama saja dengan upaya memanusiakan manusia itu tidak berlaku bagi guru.

Terakhir anggota DPR dari partai miliknya Prabowo, Mulan Jameela ikutan berkomentar tentang guru yang dianggapnya hanya pandai menuntut. Hello..Mulan Jameela pandainya apa, prestasinya apa?, dan apa yang sudah diberikan Mulan untuk negara ini?

Baca Juga:  Wakil Ketua DPRD Sumbar Nanda Satria Sosialisasikan Perda Nomor 16/2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM

Di titik ini, kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang sedang dimanusiakan dalam sistem pendidikan kita?, karena di negara maju, profesi guru sangat dihormati dan disediakan anggaran yang cukup untuk menggaji mereka agar bisa hidup layak.

Jika guru saja tidak dimanusiakan, bagaimana mungkin mereka diminta memanusiakan murid?

Lebih menyedihkan lagi, narasi publik sering kali justru menyudutkan guru. Mereka dianggap “terlalu banyak menuntut”, seolah-olah meminta hidup layak adalah bentuk keserakahan. Kritik datang bukan dari pemahaman, tetapi dari jarak—jarak antara mereka yang berbicara dengan mereka yang mengalami. Dalam ruang seperti ini, guru tidak hanya miskin secara ekonomi, tetapi juga miskin penghargaan sosial.

Bandingkan dengan negara-negara maju, di mana profesi guru ditempatkan pada posisi terhormat. Di sana, kesejahteraan guru bukan sekadar kebijakan, tetapi investasi masa depan. Mereka memahami satu hal sederhana: kualitas pendidikan tidak mungkin melampaui kualitas gurunya. Maka guru dijaga, dihormati, dan disejahterakan.

Sementara di sini, kita seperti berharap pohon berbuah lebat tanpa pernah menyiram akarnya.

Baca Juga:  Tekan Kenakalan Remaja, Ketua DPRD Sumbar Muhidi Bertekad Perkuat Minat Literasi di Sekolah

Memanusiakan manusia seharusnya dimulai dari memanusiakan guru. Itu indikator paling mendasar. Bukan sekadar slogan dalam kurikulum, tetapi nyata dalam kebijakan. Indikatornya jelas:

  • Guru hidup layak tanpa harus mencari pekerjaan sampingan yang menguras energi.
  • Guru dihargai secara sosial, bukan dijadikan objek kritik tanpa empati.
  • Guru memiliki ruang berkembang, bukan sekadar bertahan.
  • Negara hadir sebagai penanggung jawab utama, bukan sekadar fasilitator yang ragu.

Jika indikator-indikator itu belum terpenuhi, maka jujur saja: pendidikan kita belum memanusiakan manusia. Ia baru sebatas memproduksi manusia—bukan memanusiakan.

Dan mungkin, yang paling miris adalah ini: kita terus berbicara tentang masa depan anak-anak, tetapi lupa memperlakukan masa depan itu guru dengan layak.

Akhirnya, pertanyaan itu kembali menggema, kali ini lebih sunyi dan lebih dalam:
sudahkah pendidikan kita memanusiakan manusia, atau justru sedang perlahan menghilangkan kemanusiaan itu sendiri?

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.



Penulis: Novrizal SadewaEditor: Novrizal Sadewa