“Ukuran keberhasilan pendidikan tentu bukan hanya pada berapa banyak anak yang makan siang gratis, tetapi pada berapa banyak dari mereka yang, setelah makan, mampu membaca dunia dengan kritis—dan berani mengubahnya”.
Ada perbedaan besar antara memberi makan agar orang bisa berpikir, dan memberi makan sebagai pengganti berpikir.
Ada kabar baik dari meja anggaran: negara kita sangat peduli pada rasa lapar. Begitu peduli, hingga ratusan triliun rupiah digelontorkan agar anak-anak tidak lagi belajar dalam keadaan perut kosong. Sebuah langkah yang manusiawi, bahkan mulia. Tetapi seperti semua hal yang terlalu mulia untuk tidak dipertanyakan, ia menyimpan ironi yang pelan-pelan menggelitik akal sehat.
Mari kita mulai dari angka, dari sekitar Rp760 triliun anggaran pendidikan, antara Rp223 triliun hingga Rp335 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Artinya, sekitar 30 hingga 45 persen dana pendidikan digunakan untuk memastikan peserta didik tidak lapar.
Sisanya? Terdengar besar, tapi tunggu dulu, sampai kita sadar bahwa sebagian besar sisanya itu habis untuk gaji, tunjangan, dan mesin birokrasi yang bekerja tanpa banyak bertanya, apakah yang dia gerakkan benar-benar bernama “pendidikan”. Belum lagi angka yang tersisa tersebut juga paling banyak diserap oleh sekolah kedinasan (vokasi) yang sebagian besar bukan dari Kementerian Pendidikan, luar binasa, eh luar biasa!
Pada titik ini, kita perlu bertanya dengan jujur: apakah kita sedang membangun sistem pendidikan, atau sekadar sistem distribusi kesejahteraan yang entah untuk siapa, hanya saja kebetulan lewat sekolah?
Satirnya, negara tampak sangat percaya bahwa sebelum seseorang bisa berpikir, ia harus makan. Itu benar. Tetapi negara juga tampak kurang yakin bahwa setelah makan, seseorang benar-benar perlu diajari berpikir. Di sinilah cerita menjadi menarik—atau tragis, tergantung selera.
Di ruang kelas, anak-anak mungkin datang dengan perut kenyang, energi penuh, dan senyum yang lebih lebar. Namun apa yang mereka temui? Kurikulum yang berubah lebih cepat dari musim, guru yang dibebani administrasi, dan ruang belajar yang seringkali lebih sibuk mengejar formalitas daripada membangun nalar. Kita seperti menyajikan makanan bergizi di meja, tetapi lupa bahwa yang duduk di kursi itu bukan hanya tubuh, melainkan juga pikiran.
Lebih jauh lagi, jika kita telusuri, anggaran yang benar-benar menyentuh kualitas berpikir—pelatihan guru, riset, inovasi pembelajaran, penguatan literasi—mungkin hanya sekitar 15 hingga 25 persen dari total anggaran pendidikan. Selebihnya adalah biaya untuk memastikan sistem tetap berjalan, bukan memastikan hasilnya bermakna.
Dengan kata lain, kita tidak kekurangan dana untuk pendidikan. Kita hanya belum sepenuhnya sepakat tentang apa itu pendidikan.
“Masalah kita bukan kekurangan anggaran pendidikan, melainkan keberanian untuk memastikan bahwa anggaran itu benar-benar digunakan untuk membuat manusia berpikir—bukan sekadar tidak lapar.”
Di sinilah satir menemukan rumahnya. Kita seolah-olah sedang mencetak generasi yang sehat, kuat, dan cukup energi untuk beraktivitas—tetapi tidak terlalu didorong untuk bertanya, meragukan, atau membayangkan kemungkinan lain. Generasi yang siap bekerja, tetapi tidak selalu siap berpikir tentang mengapa mereka bekerja, untuk siapa, dan dengan konsekuensi apa.
Tentu, ini bukan argumen untuk mengurangi makan. Tidak ada bangsa yang bisa berpikir dengan baik dalam keadaan lapar. Namun ada perbedaan besar antara memberi makan agar orang bisa berpikir, dan memberi makan sebagai pengganti berpikir. Yang pertama adalah investasi peradaban; yang kedua, tanpa disadari, bisa menjadi alat penenang sosial.
Dan di sinilah ironi paling halus bekerja: program makan adalah kebijakan yang cepat terlihat hasilnya, mudah dipahami, dan politis menguntungkan. Sementara pendidikan yang sesungguhnya—yang membangun daya kritis, imajinasi, dan keberanian intelektual—adalah proyek sunyi, lambat, dan seringkali tidak populer. Maka tidak mengherankan jika yang pertama tumbuh pesat, sementara yang kedua berjalan tertatih.
Jika kita terus berada di jalur ini, masa depan mungkin akan diisi oleh warga negara yang tidak lagi kelaparan, tetapi juga tidak terlalu gelisah dengan keadaan. Mereka cukup kenyang untuk tidak marah, cukup sibuk untuk tidak bertanya, dan cukup puas untuk tidak menuntut lebih.
Barangkali sudah saatnya kita mengoreksi arah. Karena bangsa yang besar tidak hanya memastikan rakyatnya bisa makan hari ini, tetapi juga memastikan mereka mampu berpikir untuk menentukan apa yang akan dimakan—dan bagaimana cara mendapatkannya—di masa depan.
Pada akhirnya, bukan apakah kita harus memilih antara makan atau pendidikan. Tetapi jenis bangsa apa yang ingin kita bangun? Jika kita terus mengutamakan perut tanpa memikirkan kepala, kita mungkin akan menjadi bangsa yang ramai, sibuk, dan kenyang—tetapi mudah diarahkan, mudah dipuaskan dengan hal-hal sederhana, dan sulit melampaui batas-batas yang seharusnya bisa kita tembus.
Pertanyaannya sederhana, meski jawabannya tidak nyaman: apakah itu tujuan kita?
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya pada berapa banyak anak yang makan siang gratis, tetapi pada berapa banyak dari mereka yang, setelah makan, mampu membaca dunia dengan kritis—dan berani mengubahnya.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
