Bukittinggi, khazminang.id- Di hari kedua reses perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Asril, S.E. Angku Andaleh, Jumat (6/2/2026) diikuti ratusan warga masyarakat RW 02 dan 03 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi dan turut hadir Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Zulhamdi Nova Candra I.B., A.Md.Pangulu Alam, lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat Guguk Panjang yang diwakili Kasi.
Dijelaskan Asril, S.E., politisi partai NasDem, kepada wartawan, hadirnya ratusan warga dari Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, ini membuktikan kesadaran dan partisipasi untuk menjawab tantangan ketika pelaksanaan reses Anggota Dewan. Reses yang diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Daerah responsif, akuntabel dan memberikan pelayanan nyata bagi publik.
Dalam reses ini mencuat sejumlah aspirasi berupa permasalahan yang dihadapi warga masyarakat RW 02 dan 03 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi, adapun aspirasi yang disampaikan warga masyarakat mencakup persoalan pengelolaan pariwisata, penanganan potensi bencana alam, jaminan tenaga kerja dan kebutuhan pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Alhamdulillah seluruh aspirasi tersebut direspon. Sehingga apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat pada hari ini bisa kita carikan solusi dan jalan keluarnya, ujarnya.
Terkait pengelolaan pariwisata terintegrasi, Asril menilai diperlukan forum khusus atau pertemuan khusus agar pembahasan dapat dilakukan secara komprehensif dan melibatkan pemangku kepentingan terkait. Sehingga jelas pariwisata terintegrasi mana yang diharapkannya.
Sementara itu, berkaitan dengan mitigasi bencana di wilayah Kelurahan Kayu Kubu yang disampaikan Zaki ketua Ketahanan Bencana Lingkungan Kelurahan (KBLK) Kelurahan Kayu Kubu, Asril minta leading sektor terkait untuk menindaklanjuti serius titik yang rawan kebencanaan dengan kajian mendalam.
Kita minta Pak Candra Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi guna menindaklanjuti bersama Dinas PUPR Kota Bukittinggi untuk melakukan kajian, sebab kita tidak berani menyimpulkan tentang penanganan kebencanaan seperti yang disampaikan warga. Ada dua titik rawan. Jika kajian selesai, maka kita dapat bersama-sama memikirkan sumber anggaran untuk menyelesaikan nanti, ucapnya.
Kata Asril S.E., KBLK adalah organisasi swadaya masyarakat yang didirikan sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan kelurahan. “Kita berpikir tadinya seluruh tim KBLK ini sudah menjadi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, tapi ternyata tidak. Masih ada anggota KBLK yang belum mendapatkan haknya seperti kepesertaan BPJS Kesehatan,”sebutnya.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Asril mengungkapkan bahwa tidak seluruh kelompok tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Untuk itu, Asril mendorong pemanfaatan program Universal Health Coverage (UHC) Pemerintah Kota Bukittinggi bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan jaminan kesehatan.
Mengenai pelaku usaha UMKM, Asril menjelaskan, memiliki agenda pelatihan bagi UMKM yang sangat banyak, kurun waktu dua tahun ini sudah dilaksanakan beragam pelatihan yang ditujukan agar pelaku UMKM mampu berkembang  dan maju. Pelatihan ini diberikan untuk pelaku UMKM yang telah membuat kelompok usaha bukan perorangan. Pelatihan UMKM yang kita fasilitasi untuk usaha sejenis, agar pelaku UMKM fokus menerima materi pelatihan, ucapnya. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
