Rapat Paripurna DPRD : Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis, S.TP Serahkan LKPJ Tahun Anggaran 2025
Bukittinggi, khazminang.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi menggelar Rapat Paripurna dengan agenda “Hantaran Secara Resmi Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025,” Senin (30/3/206) di ruang rapat utama gedung DPRD setempat dihadiri Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, S.TP., Forkopimda Kota Bukittinggi, Sekda, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten dan Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat, Lurah, Sekretaris DPRD beserta Staf, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak pandai dan Bundo Kanduang.
Pada sambutan Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H.Syaiful Efendi, Lc, MA., mengatakan, LKPJ tersebut wajib disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
LKPJ Kepala Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota kepada DPRD adalah sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas Kepala Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, ucapnya.
Sedangkan Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, S.TP., menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun 2025. LKPJ ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2025 berikut dengan perubahannya, dan LKPJ ini memuat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang merupakan tahun Pertama dalam pelaksanaan Visi dan Misi Kota Bukittinggi tahun 2025-2029 “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”, dan sebagai wujud sinergitas dengan program pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat, dan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Berikut ini akan kami sampaikan ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bukittinggi Tahun 2025 yaitu: I. Pendapatan Daerah Tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp755.880.743.648,42 dari target sebesar Rp754.158.592.732,00 atau dengan capaian 100,23% dengan rincian sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp161.337.341.346,42 dari target sebesar Rp165.711.732.640,00 atau dengan capaian 97,36%. Pendapatan Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp590.543.034.554,00 dari total target Rp588.446.860.092,00 atau sebesar 100,35%.
II. Belanja daerah terealisasi sebesar Rp694.826.316.783,95 dari target sebesar Rp787.242.866.121,89 atau sebesar 88,26%, dengan uraian realisasi sebagai berikut: a. Belanja Operasi, Pada Tahun Anggaran 2025, belanja operasi dianggarkan sebesar Rp723.225.023.346,00 dan direalisasikan sebesar Rp 650.135.569.450,52 atau sebesar 89,89%. b. Belanja Modal, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp50.329.152.706,00 dan terealisasi sebesar Rp41.913.438.353,43 atau dengan capaian 83,27%.
Belanja Tidak Terduga, Belanja Tidak Terduga dengan realisasi sebesar Rp8.128.980,00 dari alokasi sebesar Rp10.039.770.069,89 yakni dengan capaian 0,08%. Belanja Transfer. Realisasi belanja transfer Berupa Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi sebesar Rp2.769.180.000,00 dari alokasi anggaran Rp3.648.920.000,00 dengan capaian 75,89 %.
III. Pembiayaan daerah, meliputi: Penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dapat direalisasikan 100% dari alokasi sebesar Rp35.363.273.389,89.
Dalam hal tahun anggaran 2025 terdapat perubahan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya serta kondisi yang tidak sesuai dengan rencana, maka dilakukan perubahan, sebagai mekanisme yang sah dan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diawali dengan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD).
Adapun ringkasan terhadap perubahan APBD Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah, semula ditetapkan sebesar Rp154.733.530.399,00 menjadi Rp165.711.732.640,00 atau bertambah sebesar 7,09%; Pendapatan Transfer, semula ditetapkan sebesar Rp576.021.392.741,00 menjadi Rp588.446.860.092,00 atau bertambah sebesar 8,03%.
Belanja Daerah, mengalami kenaikan sebesar Rp49.248.103.329,89, semula sebesar Rp737.994.762.792,00 menjadi Rp793.344.566.121,89. Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 diproyeksikan semula sebesar Rp7.239.839.652,00, namun dari hasil audit BPK RI atas LKPD tahun 2025, maka penerimaan pembiayaan daerah pada Perubahan APBD tahun 2025 sudah dipastikan sebesar Rp35.363.273.389,89 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya.
Selanjutnya kami sampaikan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Bukittinggi berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang meliputi 24 urusan wajib dan 5 urusan pilihan.
Urusan wajib yang berhubungan dengan Pelayanan Dasar juga melaksanakan fungsinya sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan rata-rata tingkat keterisian penerapan SPM Kota Bukittinggi tahun 2025 pada aplikasi e-SPM Kemendagri mencapai angka 98.61% yang dilaksanakan oleh 8 Perangkat Daerah yaitu 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2) Dinas Kesehatan, 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Dinas Perumahan dan Permukiman, 5) Sat Pol PP, 6) Dinas Kebakaran, 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan 8) Dinas Sosial.
Adapun urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dimana Kota Bukittinggi terdapat 5 urusan pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Pertanian, Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian dan Urusan Pariwisata.
Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada tahun 2025, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Kebijakan Strategis melalui: Penetapan Peraturan Wali Kota; dan Penetapan Keputusan Wali Kota. yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Bukittinggi pada tahun 2025. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
