Oleh: Mahyeldi Anshaeullah
Gubernur Sumatera Barat
Ada perjalanan dinas yang sekedar menghasilkan daftar hadir, dokumentasi kegiatan, dan laporan administrasi.
Ada perjalanan dinas yang menghasilkan rekomendasi kebijakan.
Dan ada pula perjalanan yang mengubah cara pandang tentang masa depan pembangunan.
Kunjungan pembelajaran ke Jepang yang difasilitasi dan dibiayai oleh Asian Development Bank (ADB) merupakan gabungan kategori ke dua dan ke tiga, yang memberikan perspektif baru tentang bagaimana pemerintah daerah dapat membangun masa depan secara lebih cepat, lebih berkelanjutan, dan lebih tangguh tanpa harus menunggu kemampuan fiskal tahunan untuk mencukupi seluruh kebutuhan pembangunan.
Program ini tidak hanya diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Delegasi Indonesia juga terdiri dari eselon I dan II unsur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai Badan Usaha Milik Negara di bawah Kementerian Keuangan yang selama ini menjadi salah satu instrumen penting pembiayaan pembangunan nasional.
Komposisi peserta tersebut memberikan nilai tambah yang sangat besar. Diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas pengalaman Jepang dalam mengembangkan municipal bond, green bond, nature bond, ESG bond, dan berbagai instrumen pembiayaan daerah lainnya, tetapi juga membuka ruang dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan pembangunan dan mitra internasional mengenai masa depan pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia.
Dalam berbagai sesi diskusi bersama ADB-Institute, Pemerintah Tokyo, Kawasaki, Yokohama, Nagoya, akademisi Jepang, lembaga pemeringkat, pelaku pasar modal, institusi pengelola pembiayaan daerah Jepang, serta para peserta dari kementerian dan lembaga Indonesia, muncul kesadaran bahwa tantangan terbesar pembangunan saat ini bukan lagi keterbatasan ide, keterbatasan program, ataupun kurangnya kebutuhan pembangunan.
Tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana menyediakan sumber pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan investasi jangka panjang.
Bagi Sumatera Barat, pembelajaran ini memiliki arti yang sangat penting.
Provinsi kita sedang berada pada fase transformasi pembangunan yang membutuhkan investasi besar pada berbagai sektor strategis.
Di satu sisi, Sumatera Barat memiliki kebutuhan pembangunan yang semakin meningkat, mulai dari penguatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, pembangunan konektivitas wilayah, pengendalian banjir, rehabilitasi daerah aliran sungai, perlindungan pesisir, pengembangan energi terbarukan, hingga penguatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas sehingga pendekatan pembangunan yang hanya mengandalkan APBD tidak lagi cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan tersebut.
Karena itu, pembelajaran dari Jepang menjadi sangat relevan. Jepang menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran tahunan.
Pemerintah daerah dapat menjadi motor pembangunan apabila memiliki tata kelola fiskal yang sehat, proyek yang layak dibiayai, kelembagaan yang kuat, serta akses terhadap sumber pembiayaan jangka panjang yang kredibel.
Yang menarik, Jepang tidak memandang obligasi daerah atau instrumen pembiayaan lainnya sebagai sebuah instrumen utang semata. Instrumen tersebut diposisikan sebagai alat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendistribusikan manfaat pembangunan secara lebih adil antar generasi.
Infrastruktur yang dibangun hari ini dan akan dinikmati selama puluhan tahun ke depan dianggap layak dibiayai melalui instrumen pembiayaan jangka panjang sehingga beban pembayarannya juga dapat dibagi secara proporsional kepada generasi yang menikmati manfaatnya.
Dari perspektif inilah seluruh rangkaian pembelajaran di Jepang menjadi sangat penting bagi Sumatera Barat yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu daerah pelopor penerbitan Sukuk Daerah di Indonesia.
Salah satu pesan paling kuat yang disampaikan para narasumber dari ADBI, akademisi dan beberapa pemerintah lokal di jepang adalah bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran tahunan.
Selama ini banyak pemerintah daerah terjebak dalam pola pikir bahwa pembangunan hanya dapat dilakukan sejauh kemampuan APBD pada satu tahun anggaran tertentu.
Akibatnya, banyak proyek strategis yang sebenarnya sangat dibutuhkan masyarakat harus ditunda bertahun-tahun, diperkecil skalanya, atau bahkan tidak pernah diwujudkan.
Jepang mengambil pendekatan yang berbeda.
Mereka memandang pembiayaan daerah sebagai instrumen pembangunan.
Jika sebuah rumah sakit akan memberikan manfaat selama tiga puluh tahun, maka biaya pembangunannya tidak harus dibayar sekaligus pada tahun rumah sakit itu dibangun.
Jika sebuah bendungan akan melindungi masyarakat dari banjir selama puluhan tahun, maka biaya pembangunannya dapat dibagi sepanjang umur manfaat bendungan tersebut.
Jika sebuah jalan akan membuka akses ekonomi bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, maka pembiayaannya juga dapat dibagi secara adil kepada seluruh generasi yang menikmati manfaatnya.
Inilah yang dikenal sebagai prinsip keadilan antar generasi (intergenerational equity).
Prinsip yang sederhana tetapi sangat kuat.
Karena jepang memandang tidak adil apabila generasi hari ini menanggung seluruh biaya pembangunan untuk fasilitas yang akan dinikmati selama puluhan tahun oleh generasi mendatang. Sebaliknya, tidak adil pula apabila generasi mendatang menikmati seluruh manfaat pembangunan tanpa ikut menanggung sebagian biaya yang diperlukan.
Dari perspektif inilah municipal bond berkembang di Jepang dan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Salah satu materi yang paling membekas selama kunjungan ini adalah paparan mengenai pengalaman Jepang dalam menghadapi bencana.
Jepang dan Indonesia sama-sama berada di kawasan cincin api dunia (Ring of Fire). Jepang mengalami lebih dari 20.000 kejadian gempa bumi setiap bulan, meskipun sebagian besar tidak dirasakan manusia. Negara tersebut juga menghadapi ancaman tsunami, topan, banjir, longsor, serta berbagai dampak perubahan iklim.
Pengalaman gempa besar Kobe tahun 1995, Gempa dan Tsunami Tohoku tahun 2011, serta Gempa Noto tahun 2024 membentuk cara pandang baru pemerintah Jepang terhadap pembangunan.
Mereka tidak lagi melihat mitigasi bencana sebagai biaya.
Mereka melihatnya sebagai investasi.
Investasi yang dilakukan sebelum bencana selalu lebih murah dibandingkan biaya pemulihan setelah bencana terjadi.
Karena itu, proyek-proyek seperti pengendalian banjir, perlindungan pantai, rehabilitasi sungai, pembangunan tanggul, sistem peringatan dini, penguatan rumah sakit, dan infrastruktur tangguh bencana memperoleh prioritas tinggi dalam kebijakan fiskal Jepang.
Bagi Sumatera Barat, pelajaran ini memiliki makna mendalam.
Kita telah mengalami gempa bumi besar, ancaman tsunami, banjir bandang, longsor, cuaca ekstrem, abrasi pantai, serta berbagai bencana hidrometeorologi lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa biaya rehabilitasi dan rekonstruksi hampir selalu jauh lebih besar dibandingkan biaya mitigasi.
Karena itu proyek-proyek seperti:
• Pembangunan rumah sakit;
• Penguatan konektivitas wilayah;
• Pengendalian banjir;
• Rehabilitasi DAS;
• Perlindungan pesisir;
• Infrastruktur ketahanan bencana;
• Penguatan sistem kesehatan;
• Pengembangan energi terbarukan;
harus mulai dipandang sebagai investasi fiskal jangka panjang, bukan sekadar belanja infrastruktur.
Salah satu pelajaran paling menarik dari Kota kawasaki, tokyo dan Nagoya adalah bahwa keberhasilan penerbitan obligasi daerah tidak ditentukan oleh besar kecilnya daerah.
Keberhasilannya ditentukan oleh tingkat kepercayaan.
Kawasaki, Tokyo dan Nagoya berhasil menerbitkan Green Bond dan Nature Bond karena memiliki tata kelola yang kuat, proyek yang jelas, pelaporan yang transparan, serta kerangka pembiayaan berkelanjutan yang mengikuti standar internasional ICMA (International Capital Market Association).
Investor tidak sekadar berinvestasi dengan obligasi karena adanya jaminan pemerintah semata.
Investor berinvestasi karena kredibilitas.
Investor berinvestasi karena tata kelola.
Investor berinvestasi karena transparansi.
Investor berinvestasi karena kualitas dan dampak proyek kepada kehidupan mereka.
Investor berinvestasi karena disiplin fiskal.
Investor berinvestasi karena kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko.
Pelajaran ini sangat penting bagi Sumatera Barat.
Apabila suatu saat Sumatera Barat menerbitkan Sukuk Daerah, investor tidak hanya akan melihat angka APBD atau besaran aset daerah. Mereka akan melihat kualitas pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Seluruh diskusi bersama ADB, ADBI, akademisi, lembaga pemeringkat dan beberapa Pemerintah lokal di Jepang menunjukkan bahwa pasar keuangan global sedang mengalami perubahan besar.
Investor internasional saat ini semakin banyak mencari instrumen yang mampu memberikan dampak lingkungan dan sosial yang terukur.
Karena itu berkembang berbagai instrumen pembiayaan baru seperti:
• Green Bond (Obligasi Hijau);
• Sustainability Bond (Obligasi Berkelanjutan);
• Nature Bond (Obligasi Keanekaragaman Hayati);
• Climate Bond (Obligasi Iklim);
• Resilience Bond (Obligasi Ketahanan Bencana).
Pasar global tidak lagi hanya mengejar keuntungan finansial. Pasar global kini juga mengejar dampak.
Bagi Sumatera Barat, kondisi ini justru membuka peluang yang sangat besar.
Sumatera Barat memiliki hutan tropis, kawasan konservasi, energi panas bumi, sumber daya air, kawasan pesisir, dan kebutuhan besar terhadap pembangunan ketahanan bencana.
Dengan kata lain, Sumatera Barat memiliki proyek-proyek yang sangat sesuai dengan kebutuhan investor ESG (Environmental, Social and Governance) global.
Salah satu kesimpulan penting dari kunjungan pembelajaran ini adalah bahwa keberhasilan pengembangan Sukuk Daerah tidak mungkin dicapai oleh pemerintah daerah sendirian.
Jepang menunjukkan bahwa keberhasilan municipal bond merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator, pasar keuangan, investor, dan lembaga pendukung.
Karena itu, pengembangan Sukuk Daerah di Indonesia memerlukan orkestrasi nasional.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan dalam menyelaraskan kebijakan nasional.
Kementerian Keuangan berperan dalam membangun kerangka fiskal dan pembiayaan.
Kementerian Dalam Negeri berperan dalam penguatan regulasi dan kapasitas pemerintah daerah.
Bappenas berperan dalam memastikan bahwa proyek-proyek yang diusulkan pantas dibiayai.
PT SMI dapat menjadi katalisator pembiayaan dan penguatan kapasitas daerah.
ADB dan ADBI dapat menjadi mitra strategis dalam transfer pengetahuan, penyediaan tenaga ahli, penguatan kapasitas, serta mobilisasi investor internasional.
Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab menyiapkan tata kelola, proyek, dan kapasitas institusional yang memadai.
Dalam konteks ini, Sumatera Barat ingin mendapat berperan sebagai laboratorium kebijakan nasional.
Apabila berhasil, Sumatera Barat tidak hanya akan menjadi provinsi pertama yang menerbitkan Sukuk Daerah Hijau dan Ketahanan Bencana, tetapi juga menjadi model nasional bagi transformasi pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia.
Seluruh pembelajaran dari Jepang membawa kita pada satu kesimpulan yang sangat penting.
Ketahanan fiskal tidak dibangun dengan menghindari pembiayaan. Ketahanan fiskal dibangun dengan memastikan bahwa setiap pembiayaan menghasilkan manfaat publik yang jauh lebih besar daripada biaya yang harus ditanggung.
Jepang menunjukkan bahwa daerah maju bukanlah daerah yang tidak memiliki utang.
Daerah maju adalah daerah yang mampu menggunakan pembiayaan secara disiplin, produktif, transparan, dan bertanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, bagi Sumatera Barat, pendanaan alternatif bukan sekadar pilihan teknis pembiayaan.
Pendanaan alternatif adalah strategi untuk mempercepat pembangunan. Pendanaan alternatif adalah strategi untuk memperkuat ketahanan bencana.
Pendanaan alternatif adalah strategi untuk melindungi lingkungan hidup. Pendanaan alternatif adalah strategi untuk memastikan bahwa generasi masa depan memperoleh kesempatan yang lebih baik daripada generasi hari ini.
Dan apabila seluruh persiapan dapat dilakukan dengan baik, maka Sumatera Barat memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi pelopor pengembangan Sukuk Daerah Hijau dan Sukuk
Ketahanan Bencana pertama di Indonesia, sekaligus menjadi model nasional bagi transformasi pembiayaan pembangunan daerah yang modern, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.
catatan: Asian Development Bank (ADB) melalui Country Director nya di Jakarta Bobur Alimov pada 11 Mei 2026 menyurati aaya untuk bisa datang ke Jepang mengikuti Study Visit on Accelerating Finance for Green, Resilient, and Sustainable Cities 15-19 June 2026.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
