“Lomba akademik seharusnya menjadi ruang terakhir tempat anak-anak percaya bahwa kerja keras masih punya arti. Ketika ruang itu ikut ternoda, maka yang runtuh bukan hanya skor pertandingan, melainkan keyakinan generasi muda terhadap sistem.”
Di negeri yang sangat mencintai seremoni, lomba cerdas cermat adakalanya lebih mirip pertunjukan drama ketimbang ajang intelektual. Ada tepuk tangan, ada musik pembuka, ada MC penuh semangat, ada juri yang wajahnya dibuat seserius hakim Mahkamah Konstitusi. Bedanya, kalau di pengadilan orang mencari keadilan, di lomba kadang peserta hanya berharap jangan terlalu dicurangi.
Begitulah kira-kira yang dirasakan para siswa dalam Drama Cerdas Cermat Empat Pilar MPR-RI tingkat Kalimantan Barat yang belakangan viral itu. Sebuah lomba yang semestinya mengajarkan nilai demokrasi, keadilan, dan kebangsaan justru berubah menjadi panggung nasional tentang bagaimana ketidakadilan dipertontonkan secara terbuka.
Publik tentu terkejut. Bukan karena ada peserta yang salah menjawab. Itu biasa. Yang luar biasa adalah kemampuan juri menghasilkan dua kebenaran berbeda dari satu jawaban yang sama. Sekolah pertama menjawab, dianggap benar, dapat nilai 10. Sekolah kedua menjawab persis sama, dianggap salah, malah minus lima. Ini bukan lagi cerdas cermat, melainkan eksperimen filsafat tentang relativitas kebenaran.
Albert Einstein mungkin tidak pernah membayangkan teorinya berkembang sejauh ini.
Anak-anak yang datang dengan hafalan konstitusi, semangat belajar, dan harapan membanggakan sekolah mendadak belajar satu pelajaran baru: dalam hidup, jawaban benar belum tentu cukup. Kadang yang lebih penting adalah siapa yang dinilai, siapa yang menilai, dan bagaimana suasana hati di meja juri.
Yang membuat publik semakin geram bukan hanya keputusan juri, tetapi cara semuanya ditangani. Ketika siswa memprotes dengan emosi yang masih cukup santun untuk ukuran remaja yang merasa dicurangi, respons yang muncul justru terdengar seperti gaslighting nasional berjamaah.
“Itu hanya perasaan adik-adik saja.”
Kalimat itu mungkin akan dikenang lebih lama daripada nama juara lomba. Sebab di satu kalimat itulah publik melihat betapa mudahnya kekecewaan siswa diremehkan. Anak-anak yang sedang memperjuangkan rasa keadilan malah diposisikan seperti terlalu baper terhadap nasib mereka sendiri.
MC yang seharusnya menjadi penengah tampil bak humas krisis yang salah briefing. Alih-alih meredakan keadaan dengan empati, ia justru terdengar seperti sedang membela sistem yang diprotes. Publik pun ramai-ramai memberi penilaian baru: ternyata dalam lomba Empat Pilar, ada pilar kelima yang belum tertulis, yakni “asal jangan salahkan panitia.”
Sementara itu, dua orang juri dari sekretariat MPR-RI terlihat sibuk mencari pembenaran. Penjelasan demi penjelasan dilontarkan, tetapi semakin dijelaskan justru semakin tampak seperti orang yang tersesat di lorong logika sendiri. Publik yang awalnya hanya marah berubah menjadi gemas. Sebab kadang kesalahan kecil sebenarnya bisa selesai dengan satu kalimat sederhana: “Maaf, kami keliru.”
Namun di negeri yang birokrasinya seperti taman labirin ini, mengakui kesalahan kadang lebih sulit daripada menghafal seluruh isi UUD 1945. Seperti yang ditunjukan juri dari Sekretariat MPR-RI, yang “ngeles” ketika menjawab protes siswa dan mempermasalahkan artikulasi siswa. Lucu memang, tetapi juga miris, sebab terkadang kebodohan terlihat seperti sebuah kelucuan.
Akhirnya media sosial mengambil alih peran oposisi. Potongan video menyebar ke mana-mana. Netizen mendadak menjadi analis lomba profesional. Mereka memutar ulang adegan seperti VAR dalam pertandingan sepak bola. Bedanya, ini bukan perebutan penalti, melainkan perebutan akal sehat.
Sanksi sosial pun datang tanpa perlu surat keputusan resmi. Nama juri menjadi bahan olok-olok. MC kehilangan banyak pekerjaan. Warganet yang biasanya hanya ribut soal artis kini mendadak menjadi pejuang etika pendidikan. Sebuah fenomena langka yang menunjukkan bahwa rakyat sebenarnya masih peduli pada keadilan—setidaknya kalau ada videonya. LHKPN dan rekam jejak kedua juri itupun diumbar di media sosial
Pihak MPR-RI akhirnya meminta maaf. Para siswa diundang ke Gedung MPR sebagai bentuk simpati. Foto-foto pun beredar: senyum, salam, dan nuansa rekonsiliasi nasional. Tetapi publik telanjur sadar bahwa masalahnya bukan sekadar menang atau kalah lomba.
Masalah utamanya adalah rusaknya kepercayaan.
Sebab lomba akademik adalah salah satu ruang terakhir tempat anak-anak percaya bahwa kerja keras masih punya arti. Ketika ruang itu ikut ternoda, maka yang runtuh bukan hanya skor pertandingan, melainkan keyakinan generasi muda terhadap sistem.
Kasus ini menjadi ironi besar. Acara tentang Empat Pilar justru goyah di pilar keadilan dan kemanusiaan. Anak-anak diajarkan demokrasi, tetapi suara protes mereka diabaikan. Mereka diajarkan persatuan, tetapi diperlakukan berbeda. Mereka diajarkan keadilan sosial, tetapi menyaksikan sendiri bagaimana jawaban identik bisa menghasilkan nasib yang bertolak belakang.
Mungkin inilah metode pembelajaran terbaru: pendidikan karakter berbasis trauma.
Dan pada akhirnya, publik belajar satu hal penting dari peristiwa ini. Bahwa di negeri ini, bahkan lomba cerdas cermat pun bisa berubah menjadi teater absurd. Sebuah panggung tempat siswa diuji bukan hanya kecerdasannya, tetapi juga ketahanan mentalnya menghadapi keputusan orang dewasa yang kadang lebih membingungkan daripada soal yang mereka buat sendiri.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
