Scroll untuk baca artikel
Banner Harian Khazanah
Berita

Pemko Bukittinggi Kebut Pendaftaran Perlinsos Digital, Batas Waktu KPM PKH hingga 9 November 2026

×

Pemko Bukittinggi Kebut Pendaftaran Perlinsos Digital, Batas Waktu KPM PKH hingga 9 November 2026

Sebarkan artikel ini
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni saat sedang menyampaikan arahan

Bukittinggi, khazminang.id- Pemerintah Kota Bukittinggi terus menggenjot percepatan pendaftaran warga ke dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Langkah ini dibahas dalam rapat evaluasi di Balai Kota Bukittinggi, Senin (2/11/2026), guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke depan lebih tepat sasaran.

Staf Ahli Wali Kota Bukittinggi, Robby Novaldi, menegaskan bahwa jajaran pemerintah daerah terus memaksimalkan sosialisasi di lapangan agar seluruh warga segera terdata. Ia juga menyoroti perlunya pendekatan ekstra dari para agen di lapangan, mengingat masih banyaknya warga pada kelompok desil 6 hingga 10 yang enggan mendaftarkan diri.

Iklan
Scroll Untuk Baca Artikel

Tenggat Waktu dan Capaian Pendataan

Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi, Roza Wahyuni, menjelaskan bahwa program Perlinsos Digital hadir untuk membenahi akurasi data penerima bantuan. Hingga 1 November 2026, tercatat sudah ada 14.579 Kepala Keluarga (KK) di Bukittinggi yang terdaftar ke dalam sistem.

Adapun pembagian tenggat waktu pendaftaran ditetapkan sebagai berikut:

  • KPM Program Keluarga Harapan (PKH): Batas akhir pendataan hingga 9 November 2026.
  • Masyarakat Umum: Pendaftaran masih dibuka hingga akhir Desember 2026.
Baca Juga:  Pemprov Sumbar Genjot Sumber PAD dari Pajak Air Permukaan

Hasil Verifikasi Awal Penerima Bantuan

Dari total 14.579 KK yang sudah masuk ke dalam sistem Perlinsos Digital, Dinas Sosial mencatat rincian hasil pemetaan awal calon penerima bantuan:

  • Usulan BPNT (14.287 KK): Sebanyak 7.268 berpotensi layak, 6.842 dinyatakan tidak layak, dan 177 masih dalam proses verifikasi.
  • Usulan PKH (11.904 KK): Sebanyak 5.437 berpotensi layak, 6.327 dinyatakan tidak layak, dan 140 masih dalam tahap verifikasi.

Melalui percepatan pendataan di setiap kelurahan ini, Pemko Bukittinggi berharap tidak ada warga kurang mampu yang terlewat sehingga program bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. (Iwin SB)

Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.