Oleh: Novrizal
Ada sebuah negeri yang sangat mencintai rakyatnya. Begitu besar cintanya, setiap persoalan rakyat segera diberi nama program. Rakyat kesulitan ekonomi, lahirlah program pemberdayaan ekonomi. Jalan rusak, diluncurkan program peningkatan infrastruktur. Pendidikan bermasalah, dibuat program transformasi pendidikan. Sungai meluap, diadakan rapat penanggulangan banjir.
Kalau masalahnya belum selesai, jangan berkecil hati. Biasanya akan lahir program lanjutan, tim evaluasi, satuan tugas, rapat koordinasi, dan konferensi pers.
Di negeri itu, masalah boleh datang silih berganti, tetapi program tidak boleh kehabisan stok. Bahkan, jika suatu hari ditemukan masalah yang belum memiliki program, pejabat terkait mungkin akan segera mengumpulkan staf untuk membentuk tim pencari nama program.
Sebab, masalah tanpa program dianggap kurang memiliki masa depan. Sebaliknya, program tanpa penyelesaian masalah masih punya peluang untuk diresmikan.
Inilah kehebatan administrasi modern masalah belum tentu selesai, tetapi dokumentasi penyelesaiannya bisa selesai lebih dahulu.
Pita dipotong, baliho dipasang, pejabat tersenyum, kamera menyala. Rakyat bertepuk tangan, sebagian karena senang, sebagian karena sungkan, dan sebagian lagi karena mengira acara sudah selesai sehingga mereka boleh pulang.
Adapun masalah yang tadi hendak diselesaikan, tetap duduk manis di tempatnya. Ia rupanya belum menerima undangan peresmian.
Efisiensi: Semua Harus Diet, Kecuali yang Sedang Berdiet Politik
Belakangan, pemerintah menemukan sebuah kata yang sangat ampuh untuk menjelaskan mengapa berbagai kegiatan harus dikurangi: efisiensi.
Kata ini terdengar gagah, rasional, dan berwibawa. Begitu disebut, anggaran langsung diminta menundukkan kepala. Perjalanan dinas diperiksa, kegiatan dipangkas, sejumlah program ditunda, dan belanja harus diseleksi. Semua orang diajak berhemat demi kepentingan yang lebih besar.
Pegawai diminta mengencangkan ikat pinggang. Kegiatan diminta mengurangi lemak. Program yang dianggap kurang prioritas dipersilakan masuk ruang diet anggaran.
Namun, di tengah pesta penghematan itu, publik melihat ada program yang langkahnya tetap mantap. Salah satunya Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Anggaran lain diperiksa kadar lemaknya, tetapi program unggulan ini tampak tetap memiliki selera makan yang baik. Tentu, ini bukan berarti MBG harus dihentikan. Anak-anak membutuhkan makanan bergizi, dan persoalan kekurangan gizi memang harus ditangani secara serius.
Yang layak dipertanyakan adalah konsistensi pemerintah dalam menetapkan prioritas dan keberanian mengevaluasi seluruh belanja berdasarkan manfaat nyata. Sebab, kalau efisiensi benar-benar berlaku untuk semua, mestinya tidak ada program yang kebal dari pertanyaan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa efisiensi itu seperti aturan diet dalam sebuah keluarga: nasi anak-anak dikurangi, lauk orang lain dipotong, uang belanja diperiksa sampai ke recehan, tetapi satu anggota keluarga yang dianggap paling penting boleh makan sepuasnya karena katanya sedang menjalankan misi besar.
Ketika ditanya mengapa demikian, jawabannya sederhana: “Ini bukan soal makan. Ini soal masa depan anak cucu Adam!”
Luar binasa, eh biasa, rupanya, dalam politik anggaran, kalori bisa berubah menjadi argumentasi konstitusional yang paling mematikan.
Sebelumnya, mari kita tegaskan terlebih dahulu: anak Indonesia berhak memperoleh makanan bergizi. Itu benar dan tidak ada pula yang perlu diperdebatkan dari tujuan tersebut. Anak yang lapar tentu saja tidak bisa disuruh kenyang dengan pidato pembangunan yang berapi api. Protein tidak bisa diganti dengan slogan, dan vitamin tidak bisa diserap melalui spanduk dan pukulan gong.
Namun, dari tujuan yang mulia itu, jangan sampai kita melompat pada kesimpulan bahwa satu program tertentu tidak boleh dipertanyakan. Pokoknya apapun yang terjadi, biar bumi terbelah program MBG harus jalan terus!
Kadang-kadang, perdebatan mengenai MBG seolah-olah menempatkan masyarakat pada dua pilihan ekstrem: mendukung seluruh pelaksanaannya tanpa banyak bertanya, atau dianggap tidak peduli terhadap gizi anak.
Padahal, ada pilihan ketiga yang jauh lebih masuk akal: mendukung tujuan, mengawasi anggaran, memeriksa mutu makanan, dan mengoreksi pelaksanaan.
Kita bisa mendukung anak-anak makan bergizi tanpa harus memberikan cek kosong kepada siapa pun yang mengelola programnya. Sebab, kalau niat baik otomatis membebaskan sebuah program dari kritik, sebaiknya seluruh kebijakan negara cukup diberi label “demi rakyat”.
Setelah itu, audit bisa pensiun dini, evaluasi boleh mengambil cuti panjang, dan pengawasan tinggal menjadi kenangan indah dalam buku pedoman birokrasi. Bayangkan jika logika ini diterapkan pada semua bidang.
Pembangunan jalan tidak boleh dikritik karena demi mobilitas rakyat. Pembangunan gedung tidak boleh dipertanyakan karena demi pelayanan. Pengadaan barang tidak boleh diperiksa karena demi kemajuan. Dan jika ada kesalahan, semua orang diminta memaklumi karena niatnya baik.
Dengan logika seperti itu, korupsi pun mungkin cukup dicegah dengan memperbanyak spanduk bertuliskan Integritas adalah Harga Mati. Hanya saja, masalahnya, harga mati pada spanduk tidak selalu berarti mati kutu di hadapan penyimpangan.
Kalau program MBG itu benar-benar hebat, biarkan data yang membelanya. Tidak perlu setiap kritik dibalas dengan pidato patriotik seolah-olah orang yang bertanya tentang biaya per porsi sedang merencanakan makar terhadap masa depan bangsa.
Ketika Dapur Bermasalah, yang Diperbaiki Malah Mikrofon
Berbagai laporan dan percakapan publik mengenai MBG menyoroti persoalan yang perlu diperiksa secara serius: kualitas makanan, distribusi, keamanan pangan, kapasitas penyedia, pengawasan, dan tata kelola anggaran.
Tentu, setiap laporan harus diverifikasi. Tidak semua kabar di media sosial benar, dan satu kejadian tidak otomatis membuktikan seluruh program gagal. Tetapi, jika ada masalah yang terbukti, respons pemerintah mestinya jelas: perbaiki penyebabnya, lindungi penerima manfaat, dan pertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Sayangnya, dalam dunia komunikasi politik, ada godaan untuk memperlakukan berita buruk sebagai masalah hubungan masyarakat dan bentuk ketidaksetujuan, bukan masalah pelayanan publik.
Jika makanan bermasalah, yang pertama kali diperiksa jangan-jangan bukan dapurnya, melainkan judul beritanya. Jika warga mengeluh, yang dikhawatirkan bukan hanya mutu layanan, tetapi juga apakah keluhan itu akan menjadi viral. Jika kritik mulai ramai, konferensi pers segera disiapkan.
Kita bisa membayangkan sebuah rapat darurat:
“Bagaimana kondisi makanan?”
“Sedang diperiksa, Pak.”
“Bagaimana kondisi distribusi?”
“Sedang dievaluasi, Pak.”
“Bagaimana kondisi pemberitaan?”
“Sudah kami siapkan klarifikasi, Pak.”
“Bagus! Yang terakhir itu jangan sampai terlambat.”
Seluruh peserta rapat mengangguk lega. Setidaknya ada satu hal yang sudah siap: klarifikasi. Sementara itu, makanan yang perlu diperiksa masih menunggu keputusan.
Inilah ironi yang berbahaya, dalam pelayanan publik, yang harus didahulukan adalah keselamatan dan manfaat bagi masyarakat. Namun, ketika citra menjadi terlalu penting, persoalan nyata bisa kalah cepat dari strategi menjelaskan persoalan.
Pemerintah seharusnya tidak memusuhi alarm. Kalau alarm berbunyi, periksa kebakarannya. Jangan malah membungkus alarm dengan kain tebal agar suasana kembali tenang karena rumah yang terbakar tidak menjadi aman hanya karena tetangga berhenti berteriak.
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
