Padang, Khazminang.id – Anggota DPR RI Rahmat Saleh meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna melindungi petani dari dampak anjloknya harga sawit di Sumatera Barat, setelah adanya laporan jika harga tandan buah segar (TBS) sawit rakyat di daerah itu turun hingga Rp600 per kilogram.
Menurut politisi PKS ini, penurunan harga yang jauh dibawah kondisi normal itu harus menjadi perhatian serius, karena berpotensi menggerus pendapatan petani sawit yang menggantungkan penghasilan dari hasil panen.
Kondisi tersebut, tukuknya, juga bertolak belakang dengan arahan Presiden yang menempatkan peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu prioritas kebijakan pemerintah.
“Turunnya harga sawit yang hampir Rp600 dari harga normal ini merupakan hal yang harus segera direspons pemerintah, terutama sektor-sektor terkait,” kata Rahmat di Padang, Minggu (31/5/2026).
Untuk itu, sebagai langkah awal Rahmat mendorong perusahaan pelat merah di sektor perkebunan termasuk PTPN membantu menjaga harga sawit di tingkat petani.
Menurutnya, keberadaan BUMN harus mampu menjadi penyangga ketika harga pasar mengalami tekanan yang berpotensi merugikan masyarakat.
“PTPN yang selama ini menampung sawit harus melakukan intervensi terkait harga pasar minimal yang diterima petani sehingga tidak menyebabkan petani merugi,” ujarnya.
Kekhawatiran terhadap kondisi petani muncul setelah harga sawit rakyat di sejumlah daerah di Sumatera Barat dilaporkan mengalami penurunan tajam.
Di beberapa wilayah, ungkapnya, harga TBS bahkan disebut berada pada kisaran Rp600 hingga Rp1.200 per kilogram.
Rahmat menilai, gejolak tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika kebijakan ekspor sawit yang tengah menjadi perhatian pemerintah, termasuk rencana penataan ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui BUMN.
Menurutnya, setiap perubahan kebijakan besar berpotensi memunculkan respons dari pelaku pasar yang selama ini memiliki kepentingan dalam rantai perdagangan sawit.
“Tentu hal ini tidak lepas dari arahan Presiden terkait ekspor, termasuk CPO dan sawit yang nantinya melalui BUMN. Pasti akan ada reaksi pasar, termasuk dari pihak yang selama ini memiliki kepentingan di sektor tersebut,” katanya.
Selain itu, Rahmat juga menyoroti kondisi minyak goreng yang masih sulit ditemukan di sejumlah daerah.
Menurutnya, situasi tersebut menimbulkan pertanyaan karena kebutuhan pasar tetap tinggi, sementara harga bahan baku di tingkat petani justru mengalami penurunan tajam.
Pemerintah pun dituntut untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani maupun masyarakat dalam rantai distribusi komoditas sawit dan turunannya.
“Ketika kebutuhan meningkat, ada saja pihak yang bermain. Oleh karena itu pemerintah harus hadir memastikan pihak-pihak yang bermain dan menyebabkan harga turun ini ditindak secara tegas,” ujarnya.
Rahmat berharap langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar segera membuahkan hasil.
Dia juga mengaku mendapat informasi bahwa sejumlah BUMN terkait telah dipanggil guna memastikan harga beli sawit di tingkat petani tetap terjaga.
Untuk itu, mantan anggota DPRD Sumbar ini berharap kebijakan ini berjalan baik, dan ia mengaku sudah mendengar jika beberapa BUMN terkait juga sudah dipanggil untuk memastikan harga beli sawit di masyarakat tetap terjaga. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
