Padang, Khazminang.id – Pemprov Sumbar meyakinkan pembangunan jalan tol di Sumbar masih terus berproses. Hingga saat ini, pemerintah daerah baik gubernur maupun walikota/bupati belum melakukan penetapan lokasi (penlok) yang menyatakan wilayahnya bakal digunakan untuk pembangunan jalan tol.
Juga belum ditetapkan trase tol atau rute jalan tol yang akan dikerjakan. Pemerintah daerah saat ini masih gencar melakukan sosialisasi dan sekaligus mendengar aspirasi yang disampaikan masyarakat agar tidak memicu masalah baru.
“Pembangunan jalan tol di Sumbar itu masih berproses. Belum ada penetapan lokasi yang akandilewati maupun trase jalan tol,” kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah usai menjadi inspektur upacara peringatan HUT RI ke 81 tingkat Sumbar di Istana Gubernur, Senin (17/08/2026).
Menanggapi maraknya penolakan yang disampaikan berbagai pihak, Mahyeldi menegaskan, pihaknya dapat memaklumi dan memahami untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat. Sebab masyarakat yang menolak juga memiliki alasan yang kuat, salah satunya untuk menjaga kelestarian adat budaya setempat.
“Penolakan itu di antaranya karena pembangunan jalan tol melewati rumah gadang kaum mereka. Bagi orang Minang, rumah gadang melambangkan kebesaran kaum, kekeluargaan dan kejayaan leluhur,” jelas gubernur.
Juga ada beberapa alasan penolakan lainnya. Pastinya, aspirasi yang disampaikan masyarakat itu akan dikaji dan dibahas untuk dicarikan solusinya. Sehingga pembangunan jalan tol tetap dapat berlanjut dan berproses.
Mahyeldi juga menyebut, tak melulu masyarakat menolak jalan tol. Sebab yang menyatakan setuju dan mendukung pembangunan tol juga banyak. Tetapi pemberitaan yang banyak muncul dan menjadi viral adalah pernyataan penolakan.
“Kami berharap, pemberitaan media itu berimbang dengan menyampaikan juga berita yang mendukung pembangunan jalan tol,” katanya.
Mahyeldi juga mengakui, kemerdekaan RI yang diperingati untuk ke 81 tahun ini belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat seperti yang dicita-citakan kemerdekaan untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Ini masih menjadi pekerjaan besar.
Bahkan hingga hari ini, berbagai gelombang kritik terhadap kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat turut mewarnai peringatan HUT RI ke 81 tahun ini. Sebut saja sorotan lembaga kajian seperti CELIOS terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga aksi protes mahasiswa di berbagai daerah.
“Namun semangat kemerdekaan harus selalu dikobarkan dalam jiwa setiap anak bangsa, jadikan motivasi lewat tindakan nyata dalam mengisi pembangunan,” katanya. (*)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
