|
| H. Afrizal |
Padang, Khazminang.id – Ketua Komisi III DPRD Sumbar H. Afrizal, SH, MH mengungkapkan, tugas pokok anggota dewan itu adalah bagaimana menjemput berbagai macam bentuk program dari masyarakat yang diusulkan kepada pemerintah dalam bentuk Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat rt, rw, kelurahan, kecamatan dan kota, provinsi hingga yang berskala nasional.
“Karena keterbatasan anggaran, tentu tidak banyak yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya di kabupaten dan kota, khususnya saya di daerah pemilihan I (Kota Padang), tentu walikota Padang tidak semuanya mampu menjadikan program-program strategis itu terlaksana sebagaimana mestinya,” ujar Afrizal kepada Khazminang.id di ruang kerjanya, Jum’at (11/2).
Makanya, ujar Afrizal yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar ini, itulah yang dibawa anggota DPRD Sumbar ke Musrenbang Provinsi, selanjutnya masuk di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan kemudian masuk lagi ke Kebijakan Umum Anggaran (KUA) setelah itu baru masuk ke APBD.
Untuk tahun anggaran 2022 ini, lanjutnya, khusus di Padang ada beberapa poin yang bisa diinformasikannya yakni dalam bentuk jalan lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi, sementara untuk jalan poros menjadi kewenangan pemerintah kota Padang.
Setelah itu beberapa drainase utama seperti Banda Luruih dan Maransi, dimana untuk pembebasan lahan merupakan kewenangan Pemko Padang, sementara untuk fisiknya barulah menjadi kewenangan Pemprov.
Setelah itu Sea World yang ada di Bungus yang menghantui masyarakat serta beberapa program di PSDA terhadap masalah yang berkaitan dengan rawan bencana. Juga ada beberapa program unggul (progul) lainnya dalam bentuk pertanian dan peternakan, juga ada penanganan “stunting” atau anak kurang gizi.
“Khusus penanganan stunting ini, saya sendiri ada 1.000 paket yang akan ditetapkan di kota Padang,” tukuknya.
Sedang untuk program pertanian dalam bentuk kelompok, dirinya juga mengaku telah menyiapkan lebih dari 1.500 batang, juga membantu hand tractor, juga ada mesin perontok gabah dan mesin perontok jagung.
Kemudian ada beasiswa untuk pendidikan, dimana untuk beasiswa Rajawali sudah dibuat daftar usulannya ke Pemprov dan sudah ditindak-lanjuti oleh Dinas Pendidikan, untuk disalurkan kepada masyarakat atau anak didik yang memenuhi persyaratan terhadap dana yang tersimpan di PT. Rajawali.
Ketika ditanyakan apakah beasiswa Rajawali itu sudah clear masalahnya, Afrizal dengan gambalng menegaskan bahwa beasiswa Rajawali tersebut sudah jalan sejak 2021 baru lalu. “Sudah, dananya sudah jalan sejak 2021,” tegasnya.
Selain masalah di atas, tambah Afrizal lagi, pihaknya juga membantu juga masyarakat rawan sosial ekonomi, atau perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang suaminya berpenghasilan rendah yang bergerak di sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dalam bentuk barang dan jasa sebesar Rp3 juta.
“Mungkin dia jualan es, jual lontong, mie goreng dan sebagainya, dimana jumlahnya mencapai ribuan orang dan sudah selesai kita lakukan, dan itu sangat besar manfaatnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah,” terangnya.
_setelah_ditangkap_Polisi_Tanah_Datar.jpg)
