Bukittinggi – Guna menjaga demokrasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melakukan Rapat Kerja Teknis Validasi Data Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Barat Tahun 2024, Sabtu (14/12/2024).
Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Sumbar, Alni S.H, M.Kn dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Vifner, S.H, M.H. juga dihadiri stakeholder dan lainnya.
Kabag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbar, Eriyanti pada laporan kegiatan mengatakan, kegiatan difokuskan pada penginputan data dari kabupaten/kota agar data laporan ini valid dan konkrit.
“Dengan menginput data secara benar maka tidak akan ada kendala di kemudian hari, dan nantinya data ini akan kita serahkan finalnya ke Bawaslu RI,” ucapnya.
Dia juga mengatakan, diketahui bersama selama proses pemilihan kepala daerah ada beberapa tindak pidana pelanggaran yang terjadi di masyarakat, mulai dari money politic dan lainnya. Maka dari itu Bawaslu Sumbar juga tidak tinggal diam dalam mengawasi serta menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
“Berbagai laporan yang masuk pada proses pilkada lalu terus ditindaklanjuti Bawaslu, sehingga demokrasi kita berjalan bersih dan baik,” tambah Eriyanti.
Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Vifner menegaskan, selama tahapan Pilkada berlangsung, laporan tentang pelanggaran Pemilu meningkat, ada dua faktor penyebabnya, yakni kepercayaan masyarakat yang tumbuh kepada Bawaslu dan banyaknya pelaku kejahatan demokrasi.
“Dalam setiap laporan yang masuk, Bawaslu sendiri tidak bisa langsung menindaklanjuti setiap laporan, dikarenakan keterbatasan wewenang. Maka dari Bawaslu harus mempunyai bukti yang konkrit untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu,” tegas Vifner.
Vifner juga mengatakan, semua masyarakat mengetahui, semakin canggih teknologi, maka semakin mudah pula para pelaku kejahatan demokrasi ini berbuat, dan masyarakat harus pandai dalam menangani ini dan jangan takut untuk segera melaporkan segala bentuk indikasi yang terjadi terhadap segala bentuk pelanggaran Pemilu.
“Canggihnya perkembangan teknologi juga mempengaruhi peningkatan pelanggaran demokrasi, maka masyarakat harus waspada terhadap semua ini, kepercayaan masyarakat pada Bawaslu juga salah satu kunci berjalan baiknya penyelenggaraan pesta demokrasi,” pungkas Vifner. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
