Bukittinggi, khazminang.id- Rapat Paripurna, Selasa (9/9/2025) bertempat di Aula Utama Gedung DPRD Kota Bukittinggi, Wali Kota Bukittinggi. H.M.Ramlan Nurmatias, S.H. berikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H.Syaiful Efendi, Lc, M.A., bersama Wakil Ketua DPRD Beny Yusrial, S.IP, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Bukittinggi dan juga dihadiri Wakil Wali Kota Ibnu Azis, S.TP., Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Wali Kota, Para Asisten, Kepala OPD, Camat/Lurah, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, serta Plh.Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, SE., M.Si bersama jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Dalam jawabannya, Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjawab setiap pertanyaan Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD. Secara garis besar, Ramlan Nurmatias menjelaskan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota DPRD atas pemandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD 2025.
Ramlan Nurmatias menegaskan bahwa, seluruh masukan menjadi bahan penting bagi Pemerintah Kota untuk menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan agar lebih tepat sasaran.
Ditegaskannya bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk Memastikan kelanjutan program prioritas pembangunan daerah, Menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan perkembangan ekonomi dan kebutuhan mendesak masyarakat, Menjamin tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Menanggapi masukan mengenai peningkatan pendapatan daerah, Ramlan Nurmatias menegaskan, bahwa pendapatan dioptimalkan melalui pajak, retribusi dan pendapatan transfer sesuai aturan, sementara belanja difokuskan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman dan sosial.
Terkait kemandirian fiskal dan belanja yang bersifat administratif maupun substantif, Pemerintah menekankan kolaborasi dengan DPRD untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk defisit sebesar Rp13 miliar lebih, APBD akan diatur agar berimbang dan program prioritas seperti pakaian sekolah gratis, angkot gratis, surau gemilang, perlindungan sosial, event, start up dan program unggulan lainnya tetap dijalankan, jelasnya.
Ramlan Nurmatias menambahkan, terkait capaian pendapatan, belanja difokuskan pada pelayanan dasar dengan pendekatan outcome based budgeting. Menanggapi isu kota ramah wisata, tata kelola parkir, dan pengelolaan pasar, Pemerintah menekankan perbaikan pengelolaan Pasar Atas dan Pasar Banto sesuai kontrak yang berakhir 2026.
Untuk optimalisasi PAD dilakukan melalui digitalisasi dan perbaikan layanan, percepatan realisasi belanja modal, mitigasi risiko, serta perhatian pada isu publik seperti pengelolaan pasar, air bersih, sampah, UMKM, ketimpangan sosial, dan digitalisasi layanan publik.
Secara keseluruhan, seluruh program Perubahan APBD 2025 disusun efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan publik, dengan kolaborasi berkelanjutan bersama DPRD,ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi H.Syaiful Efendi, Lc, M.A. dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penjelasan Wali Kota yang responsif terhadap seluruh pandangan fraksi.
Syaiful Efendi menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal proses pembahasan agar Perubahan APBD 2025 dapat benar-benar menjawab aspirasi masyarakat dan mendorong kemajuan daerah.
Ketua DPRD juga mengingatkan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kota dan DPRD dalam menyusun kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Rapat Paripurna ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama antara eksekutif dan legislatif, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang tertuang dalam Perubahan APBD 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi.
Hantaran serta jawaban Wali Kota ini, menjadi bagian dari landasan untuk pembahasan antara Pemerintah Kota dan DPRD Bukittinggi. Sehingga nanti, didapatkan hasil yang terbaik dalam melanjutkan roda Pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kami dari DPRD tentu mengapresiasi jawaban dari Wali Kota atas pemandangan umum terhadap Ranperda APBD Perubahan 2025. Selanjutnya akan masuk tahapan pembahasan oleh Banggar dan TAPD. Semoga bisa diselesaikan dengan waktu yang tidak terlalu lama, ujarnya. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.
