Nur Hasra, B.Sc Anggota DPRD Kota Bukittinggi Jelaskan Berbagai Aspirasi Warga Masyarakat

Reses perorangan Nur Hasra dibuka Wali Kota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, S.H. diwakili Sekretaris Kecamatan Guguk Panjang dan dihadiri SKPD terkait, Lurah, RW, RT, Tokoh masyarakat, Ninik Mamak, Bundo Kanduang, Ketua Pemuda, Kader-kader simpatisan Dapil Kecamatan Guguk Panjang, dan Tim Pendamping Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi warga masyarakat menyampaikan langsung berbagai aspirasi yang menyentuh kehidupan sehari-hari, dengan bertajuk “Menjemput Aspirasi dari Masyarakat terhadap Anggota DPRD Kota Bukittinggi,” sehingga reses ini menjadi ruang dialog terbuka antara legislator dan konstituennya.

Sejumlah persoalan krusial disuarakan warga masyarakat saat kegiatan reses, aspirasi yang disampaikan mencakup bidang pendidikan, akses infrastruktur, bantuan sosial, hingga peluang kerja bagi lulusan baru.

Adapun yang disampaikan aspirasi warga masyarakat, yaitu, Tomi Zahroni dari Perguruan Silat Harimau Lalok memohon dukungan dana pokok-pokok pikiran (pokir) untuk pengadaan alat latihan pencak silat. Ustaz Nasrudin menyoroti akses jalan menuju SMP Al falah yang telah rampung dibangun namun belum bisa difungsikan karena belum ada jalan masuk.

Kemudian warga masyarakat lainnya, Butet, warga depan Puskesmas Pincuran Gaung, menyampaikan keluhan soal keponakannya yang berprestasi tapi belum bisa bersekolah karena tidak diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Bukittinggi, meskipun jarak rumah sangat dekat.

Tak ketinggalan Dina menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan baru dan meminta pelatihan atau solusi kerja, Verawati dari RT 4 RW 4, menyatakan sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) namun belum pernah menerima bantuan sosial, padahal ada lansia di rumahnya.

Selain itu beberapa warga lainnya juga mengeluhkan saluran sarana air bersih PDAM yang tidak lancar, serta menyampaikan keinginan kelompok Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ASRI untuk mendapat tambahan dana pokir guna pengembangan usaha.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Nur Hasra menjelaskan bahwa sebagian isu seperti akses SMP Alfalah telah lama diupayakan penyelesaiannya oleh Pemerintah melalui fasilitasi antara yayasan dan pemilik lahan, namun hingga kini belum ada titik temu karena lahan tidak bersedia dihibahkan.

Terkait masalah pendidikan, Nur Hasra menyampaikan bahwa aturan pusat kini melarang penambahan ruang kelas setelah penerimaan siswa baru, sehingga alternatifnya adalah mendaftar ke SMA 4 atau sekolah swasta atau negeri lain yang masih memiliki daya tampung.

Mengenai persoalan pengangguran, disarankannya agar warga untuk memulai membuka usaha kecil seperti konter atau kuliner dari rumah sembari menunggu akses pelatihan kerja. Sementara bagi yang telah masuk DTKS, Nur Hasra minta warga segera melengkapi dokumen agar bisa diverifikasi dan masuk dalam kategori penerima bantuan sosial.

Sedangkan keluhan sarana air bersih, Nur Hasra akan segera menghubungi pihak PDAM. Sementara permintaan lanjutan dari KUBE ASRI disarankan agar diajukan kembali melalui proposal untuk tahun anggaran 2027, mengingat keterbatasan kuota pada pokir tahun berjalan.

“Reses ini bukan hanya mendengar, tapi juga memastikan bahwa aspirasi warga dicatat, ditindaklanjuti, dan disampaikan dalam forum resmi DPRD serta ke perangkat daerah terkait. Kami harap masyarakat aktif menyuarakan kebutuhannya secara berjenjang dan tertib administrasi,” ujar Nur Hasra. (Iwin SB)