Lima Anggota DPRD Kota Bukittinggi Serahkan Bantuan Sosial RTLH

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bukittinggi, Ebyuleris, menjelaskan, hasil pendataan Sistem Informasi Rumah Bukittinggi (SIRUBI), jumlah rumah yang telah didata sebanyak 24.692 unit rumah, dimana RTLH berjumlah 4.303 unit, terdiri dari Rumah Non Sewa sebanyak 1.439 unit dan rumah sewa atau kontrakan sebanyak 2.864 unit. Pemko hanya bisa diberikan pada rumah non sewa, yang tahun ini 35 RTLH akan diberi bantuan untuk diperbaiki dengan jumlah bervariasi dari Rp20 juta hingga Rp70 juta.

Adapun sebanyak 35 unit rumah yang akan diperbaiki pada tahun 2025 ini, tersebar di tujuh Kelurahan yakni Kelurahan Puhun Pintu Kabun 4 unit, Kelurahan Campago Ipuh 2 unit, Kelurahan Kubu Tanjung 3 unit, Kelurahan Ladang Cakiah 5 unit, Kelurahan Pakan Labuah 11 unit, Kelurahan Parit Antang 6 unit dan Kelurahan Aur Kuning 4 unit.

Program ini bersumber dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025, yang dikelola oleh Dinas Perkim. 33 diantaranya, merupakan aspirasi dari lima anggota DPRD tahun lalu. Total bantuan yang dianggarkan untuk perbaikan RTLH ini, Rp1.415.000.000,-.

Diketahui bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025 ini berasal dari aspirasi lima anggota DPRD Kota Bukittinggi, yakni, Asril, SE sebanyak 1 unit, Beny Yusrial sebanyak 12 unit, Dedi Fatria sebanyak 3 unit, Syaiful Efendi sebanyak 2 unit, Jon Edwar sebanyak 15 unit, serta inisiatif Dinas Perkim sebanyak 2 unit.

Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, Lc.MA mengapresiasi Dinas Perkim Kota Bukittinggi dan seluruh tim pelaksana yang telah merealisasikan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. DPRD berperan dalam pengusulan, perencanaan dan penganggaran, namun tentu pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dinas terkait.

Program yang telah direncanakan dan dianggarkan harus dijalankan dengan baik, agar tidak menjadi sia-sia. Karena itu, Syaiful Efendi menekankan pentingnya kualitas pekerjaan yang sepadan dengan anggaran yang telah dialokasikan.

“Kami berharap kualitas renovasi benar-benar mencerminkan nilai anggaran, sehingga penerima manfaat merasa puas. DPRD Kota Bukittinggi akan terus mendukung program seperti ini sebagai bagian dari komitmen dalam memenuhi hak dasar masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menjelaskan, bantuan ini berasal dari APBD tahun 2025. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui bantuan perbaikan rumah agar mereka dapat tinggal di lingkungan yang layak dan sehat.

“Perbaikan RTLH ini juga menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi. Adapun kriteria penerima merupakan warga Kota Bukittinggi yang memiliki legalitas tanah, ditempati langsung pemilik tanah, belum menerima bantuan serupa dalam dua tahun terakhir dan berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah (UMD),” jelasnya.

Ramlan Nurmatias menambahkan, untuk mewujudkan sanitasi sehat, pada tahun ini, Pemko juga alokasikan anggaran penyediaan Bio Septictank individual sebanyak 28 unit, yang diserahkan untuk masyarakat yang belum memiliki septic tank dan jamban yang layak dan sehat, pungkas Ramlan Nurmatias. (Iwin SB)