Bukittinggi, khazminang.id- Kota Bukittinggi berada pada ketinggian 909–941 meter di atas permukaan laut, dan memiliki hawa sejuk dengan suhu berkisar 16.1–24.9 °C. Terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera yang menghampar di sebelah utara Gunung Singgalang dan Gunung Marapi, Kota ini dibatasi oleh lembah Ngarai Sianok.
Pada masa mempertahankan Kemerdekaan Indonesia, Kota Bukittinggi berperan sebagai “Kota Perjuangan” yang memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Berbagai peristiwa bersejarah Nasional, Pemerintahan Darurat, serta Tokoh-tokoh bangsa Indonesia pernah berkiprah di Kota Bukittinggi ini, seperti Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, A.A. Maramis, Sutan Sjahrir dan lainnya.
Kota Bukittinggi bersama Jakarta dan Yogyakarta yang menerima dan mengibarkan duplikat Bendera Pusaka Merah Putih saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, sebab Kota Bukittinggi memiliki hubungan sejarah istimewa dengan Bendera Pusaka Merah Putih, karena pernah menjadi Ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Kota Bukittinggi dinilai memiliki tempat khusus dalam sejarah bangsa, sehingga layak menerima duplikat bendera pusaka, sebuah kehormatan yang tidak diberikan ke semua Kota.

Sebagai pusat Pemerintahan saat PDRI berdiri, menjadikannya salah satu kota sejarah penting dalam pertahanan kemerdekaan. Penghormatan ini menegaskan kembali peran Kota Bukittinggi sebagai salah satu pilar sejarah dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, inilah wasiat sejarah.
Saat pendudukan Jepang pada 1942-1945, Bukittinggi dijadikan markas pertahanan militer Jepang di Sumatera dengan membangun infrastruktur pertahanan, salah satunya Lobang Jepang, terowongan bawah tanah yang digunakan sebagai tempat persembunyian dan gudang senjata. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, rakyat Bukittinggi kembali bangkit untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa.
Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dan berhasil menduduki Yogyakarta yang saat itu merupakan ibukota Indonesia. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap, sehingga Pemerintahan Republik Indonesia berada dalam keadaan darurat.
Dalam kondisi kritis tersebut, Syafruddin Prawiranegara, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran, ditugaskan untuk membentuk Pemerintahan darurat guna menjaga eksistensi Indonesia di mata dunia. “Bukittinggi sebagai Ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia”. Keputusan ini sangat strategis karena daerah Sumatera Barat memiliki sistem Pemerintahan yang kuat dengan dukungan dari masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai perjuangan.

Selain itu peran perangkat komunikasi pemancar Radio Yankee Bravo Juliet Six (YBJ-6). Radio gerilya ini dengan berat lebih dari 150 kg dan tinggi lebih dari 160 cm, dari Kota Bukittinggi digotong para pejuang melintasi rimba Sumatera bagian Tengah. Pada 25 Januari 1949 pemancar radio YBJ-6 di Jorong Kenanga di Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, mengudara memberi kabar kepada dunia bahwa “Indonesia masih ada” diterima pemancar Radio Victor Whiskey X-Ray Two (VWX-2) di India.
Sebagai bukti sejarah memperjuangkan Negara Indonesia, peralatan pemancar radio YBJ-6 kini disimpan di dalam Museum Perjuangan Tri Daya Eka Dharma jalan Panorama nomor 24 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Kota Bukittinggi Sumatera Barat.
Pemerintah Kota Bukittinggi terus menggencarkan upaya penguatan identitas historis daerahnya sebagai Kota Perjuangan, langkah ini sejalan dengan dorongan berbagai pemangku kepentingan di tingkat Daerah maupun Nasional untuk memberikan pengakuan khusus atas jasa besar Bukittinggi dalam menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia.
Upaya penghidupan kembali nilai sejarah tersebut tampak dari berbagai inisiatif Pemerintah Daerah, salah satunya dengan menghadirkan nuansa kepahlawanan di ruang-ruang publik ikonik seperti kawasan Jam Gadang dan Istana Bung Hatta.
Selain sebagai daya tarik edukasi bagi wisatawan, langkah ini bertujuan mengingatkan generasi muda bahwa Bukittinggi memiliki peran vital dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa.
Wali Kota Bukittinggi, H.M.Ramlan Nurmatias, SH, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan tokoh masyarakat juga aktif membangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat serta Daerah bersejarah lainnya, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Sinergi ini dilakukan untuk merumuskan kajian akademik dan dukungan politis guna memperjuangkan status Daerah Khusus atau Daerah Istimewa bagi Kota Bukittinggi.
Dasar Pengusulan Bukittinggi sebagai Daerah Khusus/Istimewa
Wacana dan usulan menjadikan Bukittinggi sebagai daerah berstatus khusus atau istimewa setara dengan DKI Jakarta maupun Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada sejumlah landasan historis, kontribusi kenegaraan, dan nilai kebangsaan yang kuat:
- Pernah Menjadi Ibu Kota Negara (PDRI).
Pada 19 Desember 1948, ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda akibat Agresi Militer II, Bukittinggi ditunjuk sebagai pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Peran ini menjadi penyelamat eksistensi dan kedaulatan negara di mata dunia, yang kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Bela Negara.
- Tempat Kelahiran Tokoh Pendiri Bangsa.
Bukittinggi merupakan tanah kelahiran tokoh-tokoh sentral kemerdekaan Indonesia, termasuk Proklamator sekaligus Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, serta Mr. Assaat yang pernah menjabat sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI.
- Pusat Kendali Pemerintahan Masa Lalu.
Sebelum dan sesudah kemerdekaan, kota ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, mulai dari masa kolonial hingga pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Sumatra dan Provinsi Sumatra Tengah.
- Kontribusi dan Pengorbanan Masyarakat.
Usulan status khusus dipandang sebagai bentuk penghargaan negara atas pengorbanan rakyat Bukittinggi dan Sumatera Barat dalam mempertahankan keutuhan NKRI pada masa revolusi fisik.
- Landasan Konstitusional (UUD 1945).
Secara hukum tata negara, Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, sehingga membuka ruang konstitusional apabila memenuhi syarat kajian historis dan strategis.
Dukungan terhadap pengakuan ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menilai sejarah perjuangan di Bukittinggi dan Yogyakarta merupakan satu kesatuan mata rantai penyelamatan kedaulatan Republik Indonesia. Saat ini, proses pengusulan tersebut terus dimatangkan melalui forum-forum akademik serta penggalangan aspirasi masyarakat adat dan tokoh nasional.
Bukittinggi Sebagai Kota Perjuangan
Melalui semangat seluruh warga masyarakat mengarah “Dari Kota bersejarah menjadikan Kota Bukittinggi Daerah Khusus”, lahir generasi Bukittinggi yang tangguh, religius, kreatif, gemilang dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan zaman.
Hingga kini, jejak sejarah Kota Bukittinggi masih bisa ditemukan melalui berbagai bangunan dan peninggalan. Beberapa ikon penting antara lain: Jam Gadang, dibangun pada 1926, menara jam ikonik ini merupakan pemberian Ratu Belanda kepada sekretaris Kota setempat. Jam Gadang kini menjadi ikon Kota Bukittinggi, tahun 2026 ini Jam Gadang berusia 100 tahun.
Benteng Fort de Kock – Benteng peninggalan Belanda yang menjadi saksi bisu perlawanan rakyat Minangkabau. Lobang Jepang – Terowongan buatan Jepang yang memiliki nilai historis tinggi dan kini menjadi objek wisata. Taman Panorama dan Ngarai Sianok – Kawasan wisata alam yang memikat sekaligus merekam jejak budaya dan sejarah masyarakat setempat.
Rumah Proklamator Mohammad Hatta (Bung Hatta) – merupakan rumah kelahiran dan tempat tinggal keluarga Bung Hatta, keberadaan warisan ini menunjukkan bahwa Bukittinggi bukan sekadar kota wisata, tetapi juga kota dengan nilai historis yang sangat besar. (Iwin SB)
Dapatkan update berita lebih cepat dengan mengikuti Google News Khazminang.id. Klik tanda bintang untuk mengikuti.






